Wakil Ketua III DPRPT Apresiasi Kapolres Nabire, Pengamanan Aksi Massa Berjalan Aman dan Tertib

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Bekias Soni Kogoya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia di Nabire, Senin (27/4/2026).
Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari serta seluruh unsur pimpinan TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.
Dalam keterangannya, Bekias Kogoya menilai kepemimpinan Kapolres Nabire sangat bijaksana dan mampu mengendalikan jalannya aksi dengan baik, sehingga penyampaian aspirasi oleh massa dapat berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis.
“Kinerja Kapolres Nabire, Bapak Tatiratu, bersama Bapak Dandim dan seluruh pimpinan sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau, aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib tanpa ada perbuatan anarkis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang solid antara aparat keamanan dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Nabire. Atas nama masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPRPT, pihaknya menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, Kapolres Nabire mampu mengoordinasikan seluruh tim operasi di lapangan dengan baik, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara efektif. “Semua dapat dikendalikan dengan baik hingga situasi tetap aman. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan seluruh pihak yang telah bekerja keras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bekias Kogoya menegaskan bahwa DPRPT akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan merumuskan tindak lanjut secara komprehensif.
“Kami akan membentuk Pansus dan melibatkan komisi terkait untuk menangani persoalan ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRPT juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan dan keamanan, Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Papua, khususnya dalam membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang dapat memicu konflik dan berdampak luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat dan profesional sangat diperlukan agar operasi keamanan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil. “Masyarakat sipil harus dilindungi. Harus ada pembedaan yang jelas antara masyarakat dan kelompok bersenjata, sehingga tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai, sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh institusi terkait, termasuk TNI dan Polri, agar penanganan situasi keamanan di Papua dapat berjalan lebih baik ke depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRPT berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tepat kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat Papua, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas wilayah. (Red)