Connect with us

Berita Daerah

Wakil Ketua III DPRPT Apresiasi Kapolres Nabire, Pengamanan Aksi Massa Berjalan Aman dan Tertib

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Bekias Soni Kogoya, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, dalam mengendalikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi HAM dan Mahasiswa Puncak se-Indonesia di Nabire, Senin (27/4/2026).
Apresiasi tersebut juga disampaikan kepada Dandim 1705/Nabire Letkol Dwi Palwanto Tirta Mentari serta seluruh unsur pimpinan TNI dan Polri yang dinilai berhasil menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama aksi berlangsung.
Dalam keterangannya, Bekias Kogoya menilai kepemimpinan Kapolres Nabire sangat bijaksana dan mampu mengendalikan jalannya aksi dengan baik, sehingga penyampaian aspirasi oleh massa dapat berlangsung tertib tanpa adanya tindakan anarkis.
“Kinerja Kapolres Nabire, Bapak Tatiratu, bersama Bapak Dandim dan seluruh pimpinan sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan beliau, aksi demonstrasi hari ini berjalan dengan baik, aman, dan tertib tanpa ada perbuatan anarkis,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang solid antara aparat keamanan dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Nabire. Atas nama masyarakat Papua Tengah dan pimpinan DPRPT, pihaknya menyampaikan terima kasih atas upaya maksimal yang telah dilakukan dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.
Menurutnya, Kapolres Nabire mampu mengoordinasikan seluruh tim operasi di lapangan dengan baik, sehingga setiap potensi gangguan dapat diantisipasi secara efektif. “Semua dapat dikendalikan dengan baik hingga situasi tetap aman. Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres dan seluruh pihak yang telah bekerja keras,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bekias Kogoya menegaskan bahwa DPRPT akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salah satu langkah yang akan diambil adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji dan merumuskan tindak lanjut secara komprehensif.
“Kami akan membentuk Pansus dan melibatkan komisi terkait untuk menangani persoalan ini. Aspirasi masyarakat akan kami bawa ke tingkat pusat, termasuk ke kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, DPRPT juga berencana melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk bertemu Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta berkomunikasi dengan DPR RI, khususnya komisi yang membidangi pemerintahan dan keamanan, Panglima TNI dan Kapolri.
Dalam pernyataannya, ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Papua, khususnya dalam membedakan antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kesalahan penanganan yang dapat memicu konflik dan berdampak luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang tepat dan profesional sangat diperlukan agar operasi keamanan tidak menimbulkan keresahan di kalangan warga sipil. “Masyarakat sipil harus dilindungi. Harus ada pembedaan yang jelas antara masyarakat dan kelompok bersenjata, sehingga tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.
Ia menilai, sejumlah dinamika yang terjadi belakangan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh institusi terkait, termasuk TNI dan Polri, agar penanganan situasi keamanan di Papua dapat berjalan lebih baik ke depan.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRPT berharap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara tepat kepada pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat Papua, tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas wilayah. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending