Wabup Nabire Tegaskan Demo Boleh, Tapi Harus Tertib dan Tidak Ganggu Aktivitas Warga

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Parenwari, menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan mahasiswa Puncak se-Indonesi pada Senin, 27 April 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Mapolres Nabire, Minggu (26/4/2026), yang dihadiri unsur TNI-Polri, Pemerintah Kabupaten Nabire, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para kepala suku.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan tidak pernah melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menekankan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“Perlu saya tegaskan, tidak benar jika ada anggapan bahwa pemerintah, TNI, maupun Polri melarang aksi demonstrasi. Penyampaian aspirasi adalah hak masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan aksi harus tetap memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah, kata dia, tidak menginginkan aktivitas masyarakat terganggu, seperti penutupan sekolah, toko, maupun terhambatnya mobilitas warga akibat aksi yang tidak terkendali.
Wakil Bupati juga menyinggung pengalaman aksi sebelumnya yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut bahwa persepsi publik terhadap demonstrasi seringkali identik dengan potensi kericuhan, sehingga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi warga.
“Yang terpenting adalah bagaimana aksi itu berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan kekacauan. Jangan sampai masyarakat merasa takut setiap mendengar ada rencana demo,” katanya.

Terkait rencana aksi kali ini, ia mengapresiasi langkah aparat keamanan yang telah memfasilitasi penyampaian aspirasi secara terkoordinasi, termasuk dengan menyediakan transportasi menuju lokasi aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT).
Namun demikian, ia kembali menegaskan agar tidak dilakukan long march dari titik-titik jauh, mengingat hal tersebut berpotensi memicu kemacetan dan kerawanan keamanan. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan bersama untuk tidak melaksanakan long march, namun pada praktiknya sempat dilanggar.
“Kesepakatan yang sudah dibuat bersama harus kita hormati. Jangan sampai terulang kembali pelanggaran yang dapat berujung pada situasi yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengajak para tokoh masyarakat dan kepala suku, khususnya dari komunitas yang terlibat dalam aksi, untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban. Ia meminta agar para tokoh dapat menyampaikan imbauan kepada massa aksi untuk tetap menjaga keamanan, menghindari provokasi, dan menyampaikan aspirasi secara damai.
Ia juga menyoroti bahwa aksi tersebut dipicu oleh kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Puncak Jaya. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menyikapi hal tersebut secara bijak tanpa menimbulkan dampak negatif di daerah lain, khususnya di Nabire.

“Kami memahami adanya kepedulian dan solidaritas. Namun mari kita salurkan dengan cara yang baik, menjaga etika, serta tidak menimbulkan gangguan keamanan di daerah kita,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat dapat memastikan aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (Red)