Urbanus Beanal Minta Sinergi Pemda, DPRK, dan DPRP untuk Solusi Komprehensif Konflik

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Urbanus Beanal, Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah yang juga menjabat sebagai Ketua Penanganan Konflik Kwamkilama, menyampaikan seruan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Kwamkilama.
Ia menekankan pentingnya dilaksanakannya pertemuan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, DPRK, serta DPRP sebagai representasi politik masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat ditunda dan harus dilakukan melalui dialog terbuka yang mengedepankan kepentingan bersama serta stabilitas sosial di tengah masyarakat.
“Kalau bukan kita, siapa lagi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa tim penanganan konflik akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah guna mendorong lahirnya solusi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Urbanus Beanal secara khusus meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk segera memfasilitasi pertemuan bersama DPRK dan DPRP. Ia menilai, penyelesaian konflik Kwamkilama harus mengedepankan pendekatan adat secara menyeluruh, mengingat DPRK dan DPRP memiliki pemahaman yang kuat terhadap mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan keberagaman masyarakat yang terdiri dari tujuh suku besar, sehingga setiap konflik yang muncul memiliki potensi dampak luas apabila tidak segera ditangani secara serius dan bijaksana. Oleh karena itu, kehadiran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas serta membangun kembali harmoni sosial di tengah masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga akan terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta jajaran keamanan, termasuk Kapolda Papua Tengah, guna memastikan proses penanganan konflik berjalan dengan baik, aman, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak.
Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, tokoh adat, dan aparat keamanan, diharapkan penyelesaian konflik Kwamkilama dapat segera terwujud secara damai dan bermartabat, serta menjadi langkah awal dalam memperkuat persatuan dan stabilitas di wilayah Papua Tengah. (Red)