TNI-Polri dan Pemkab Nabire Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Antrean SPBU Jadi Perhatian Utama

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Upaya penataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Nabire terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nabire, Polres Nabire, TNI, PT Pertamina, dan sejumlah instansi terkait.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar guna mencari solusi atas tingginya antrean kendaraan di sejumlah SPBU serta mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih terjadi di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Pertamina memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi meningkatnya antrean masyarakat untuk memperoleh BBM bersubsidi. Selain keterbatasan kuota yang tersedia, kenaikan harga BBM non-subsidi, kondisi geografis wilayah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat turut menjadi penyebab tingginya permintaan BBM subsidi.

Pemerintah Kabupaten Nabire menyoroti perlunya penataan terhadap kendaraan yang secara rutin mengantre setiap hari, termasuk kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah Nabire. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih ketat dapat memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Kapolres Nabire menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung penertiban distribusi BBM subsidi. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengawasan terhadap antrean kendaraan yang sudah terbentuk sebelum jam operasional SPBU. Selain itu, tindakan tegas juga akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pihak sepakat untuk meningkatkan pengawasan di SPBU, melaksanakan inspeksi mendadak secara berkala, menindak kendaraan yang melanggar aturan, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan BBM subsidi yang sesuai ketentuan.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran demi mendukung kebutuhan masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah. (Red)