Soroti Kisruh Musda KNPI Mimika, Urbanus Beanal Desak Proses Organisasi Berjalan Jujur, Adil, dan Demokratis

Urbanus Beanal “Nilai Ketua Caretaker KNPI Mimika Gagal Pimpin Musda, Desak Penjelasan atas Penerbitan SK Sepihak”

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Anggota DPRP Provinsi Papua Tengah, Urbanus Beanal, menyoroti pelaksanaan Sidang Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kabupaten Mimika yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip organisasi. Ia menilai Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Mimika gagal memimpin jalannya persidangan hingga berujung pada polemik dalam proses pemilihan kepengurusan.
Menurut Urbanus Beanal, berdasarkan informasi dan hasil pemantauan yang diterimanya, pelaksanaan Rapimpurda dan Musda KNPI Kabupaten Mimika yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Budi Utomo pada awalnya berjalan dengan tertib dan lancar. Seluruh tahapan sidang dapat dilaksanakan sebagaimana agenda yang telah ditetapkan.
Namun, situasi berubah ketika sidang memasuki tahapan penentuan atau proses pemilihan Ketua KNPI Kabupaten Mimika. Pada tahapan tersebut muncul perbedaan pendapat di antara peserta sidang yang akhirnya memicu ketegangan hingga terjadi keributan di dalam forum.
“Awalnya seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika memasuki proses pemilihan, muncul perbedaan pendapat yang kemudian berkembang menjadi keributan. Hal seperti ini tentu sangat disayangkan karena organisasi kepemudaan seharusnya menjadi contoh dalam berdemokrasi,” ujar Urbanus.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dua calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dari Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) atau DPC KNPI tingkat distrik bersama sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang memiliki hak suara dalam forum tersebut.
Namun demikian, menurut Urbanus, situasi semakin memanas setelah muncul dugaan adanya upaya untuk menggagalkan hasil perolehan dukungan yang telah diperoleh kedua calon tersebut. Kondisi itu akhirnya membuat proses persidangan tidak dapat dilanjutkan secara normal.
“Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa persoalan tersebut kemudian diserahkan kepada KNPI Provinsi Papua Tengah untuk mendapatkan penyelesaian sesuai mekanisme organisasi. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Mimika justru menerbitkan Surat Keputusan (SK) secara sepihak kepada orang tertentu. Hal inilah yang harus dijelaskan secara terbuka kepada seluruh peserta Musda maupun masyarakat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tegasnya.
Urbanus menilai, setiap keputusan organisasi harus berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mekanisme organisasi, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Menurutnya, kepemimpinan dalam organisasi kepemudaan tidak boleh diwarnai kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi.
Ia mengingatkan Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Mimika agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, adil, profesional, serta menghormati nilai-nilai persaudaraan di atas tanah Amungsa dan Bumi Kamoro.
“Saya mengingatkan kepada Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Mimika agar bekerja secara jujur, adil, profesional, dan mengedepankan aturan organisasi. Jangan sampai keputusan yang diambil justru mencederai demokrasi organisasi dan memecah persatuan pemuda di Kabupaten Mimika,” katanya.
Lebih lanjut, Urbanus juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika agar memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh putra-putri daerah untuk berperan dalam berbagai organisasi yang selama ini mendapatkan pembinaan maupun dukungan pemerintah daerah.
Menurutnya, organisasi-organisasi strategis di Kabupaten Mimika tidak boleh dikuasai atau didominasi oleh kelompok tertentu maupun tim sukses politik. Sebaliknya, organisasi harus menjadi wadah bersama yang terbuka bagi semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Ia menyebutkan sejumlah organisasi yang menjadi perhatian publik, di antaranya KONI Kabupaten Mimika, KNPI Kabupaten Mimika, KADIN Kabupaten Mimika, ASKAB PSSI Kabupaten Mimika, serta PESPARAWI Kabupaten Mimika.
“Organisasi-organisasi ini harus menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, bukan hanya milik kelompok tertentu. Semua putra-putri daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Urbanus berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, musyawarah, dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul. Ia juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan yang dapat memecah solidaritas pemuda.
Menurutnya, KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang mampu menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh proses organisasi harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan berkeadilan agar mampu melahirkan kepemimpinan yang mendapat legitimasi dari seluruh peserta organisasi.
“Harapan kami, seluruh organisasi kepemudaan, olahraga, ekonomi, maupun sosial di Kabupaten Mimika benar-benar menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, setiap putra-putri Mimika memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam membangun daerah yang lebih maju, damai, dan sejahtera,” tutup Urbanus Beanal. (Red(