MRP dan BKPSDM Papua Tengah Kawal Kuota dan Hak Anak Asli Papua dalam Seleksi IPDN

JAYAPURA, Papua | News.papuatengah.info – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) menggelar verifikasi faktual terhadap dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) bagi 120 peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026 di Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Kamis (8/10/2026).

Langkah strategis ini ditempuh berdasarkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026 demi mengawal validitas keabsahan dokumen digital aplikasi SIMPEL-MRP, sekaligus menjamin keterwakilan penuh kuota delapan kabupaten bagi putra-putri daerah dalam rangkaian seleksi penerimaan praja tahun ini. Dari total pemeriksaan dokumen tersebut, tim verifikasi mencatat sebanyak 102 peserta dipastikan memenuhi kriteria OAP, sementara 18 peserta lainnya dinyatakan non-OAP.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, S.E., menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keadilan dalam menyaring calon-calon pamong praja masa depan tersebut.

“Kami hadir ingin memastikan bahwa kuota untuk delapan kabupaten dan provinsi tahun ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua, serta surat keterangan mereka benar dikeluarkan MRP Papua Tengah,” ujar Yulius, Jumat (9/10/2026).

Apresiasi senada disampaikan Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, yang menegaskan kesiapan instansinya untuk terus mengawal kelancaran proses seleksi. “BKPSDM siap mengawal proses seleksi agar berjalan baik dan memperhatikan keterwakilan anak asli Papua dari setiap kabupaten,” kata Denci.

Langkah ketat verifikasi faktual ini diharapkan tidak hanya menjaga transparansi, tetapi juga mampu mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas alokasi kuota penerimaan praja IPDN bagi Papua Tengah di tahun-tahun mendatang.

Di samping itu, seluruh pihak berharap agar penyesuaian jadwal seleksi dapat diperhitungkan ke depan demi memberikan ruang kesempatan bagi peserta yang belum beruntung, serta memastikan akses keadilan yang makin merata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun yatim piatu yang berprestasi di seluruh pelosok daerah. (*)