Perluas Jaminan Sosial dan Pelatihan OAP, Pemprov Papua Tengah Kucurkan Rp 9,59 Miliar

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat sebanyak 30.942 tenaga kerja di wilayahnya hingga kini belum terakomodasi dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Papua Tengah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama BPJS Ketenagakerjaan sekaligus melepas peserta pelatihan keterampilan bagi Orang Asli Papua (OAP) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Jumat (9/10/2026).

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jaring pengaman sosial serta menekan angka pengangguran di provinsi baru tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM Papua Tengah, Frets James Borai, menyampaikan bahwa Pemprov Papua Tengah mengalokasikan anggaran total sebesar Rp 9,59 miliar yang terbagi untuk dua program utama, yaitu Rp 3,24 miliar untuk jaminan perlindungan pekerja serta Rp 6,35 miliar untuk biaya pelatihan vokasi bagi 74 peserta OAP.

“Berdasarkan data kementerian, sebanyak 55.632 tenaga kerja yang harus kita lindungi. Namun, yang sudah terakomodasi baru 24.691 orang, sehingga masih ada kekurangan sekitar 30.942 orang. Program pelatihan ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi khusus bagi Orang Asli Papua, sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri,” ujarnya.

​Melalui integrasi program jaminan sosial dan pelatihan berbasis keahlian praktis seperti teknisi seluler, perbaikan motor tempel, barista, hingga menjahit kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Pemprov Papua Tengah berharap kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya memperluas cakupan perlindungan bagi para pekerja di sektor informal, tetapi juga mampu melahirkan wirausahawan baru dari kalangan Orang Asli Papua yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. (*)