Kunjungan Komisi II DPR RI Evaluasi DOB, Papua Tengah Dorong Percepatan Pemekaran Daerah

“Kabupaten Moni Masuk Daftar Pamekaran DOB Papua Tengah “

‎PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pemekaran kabupaten saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Papua Tengah, Kamis (1/5/2025).
‎Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada evaluasi pelaksanaan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Tengah, dan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Mimika. Agenda ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan wilayah.
‎Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat, terutama Komisi II DPR RI, dalam mendorong lahirnya enam provinsi baru di Tanah Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, kebijakan tersebut telah membuka ruang yang lebih luas bagi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎“Papua Tengah kini memiliki delapan kabupaten; dua berada di wilayah pesisir, yakni Nabire dan Mimika, sementara enam lainnya berada di wilayah pegunungan,” ujar Meki Nawipa.
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah kabupaten terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ia meminta agar kebijakan moratorium pemekaran daerah tidak diberlakukan secara kaku di Tanah Papua, mengingat adanya kekhususan dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus).
‎“Kami tidak meminta penambahan provinsi baru, melainkan kabupaten. Pemekaran ini diyakini dapat mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam sistem pemerintahan,” tegasnya.
‎Adapun sejumlah usulan pemekaran kabupaten yang disampaikan meliputi:
‎Kabupaten Puncak Jaya: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Puncak: pemekaran menjadi Kabupaten Sinak Jaya
‎Kabupaten Intan Jaya: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Paniai: pemekaran menjadi Kabupaten Moni dan Kabupaten Paniai Timur
‎Kabupaten Dogiyai: 1 kabupaten baru
‎Kabupaten Mimika: pemekaran menjadi Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur
‎Serta tambahan 1 kota administratif guna memperkuat struktur pemerintahan daerah
‎Gubernur Meki juga memaparkan capaian pembangunan pemerintahan daerah, termasuk implementasi 11 roadmap yang telah disusun oleh pejabat gubernur sebelumnya. Salah satu capaian signifikan adalah pembentukan 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang ke depan direncanakan akan ditingkatkan menjadi 30 OPD guna menunjang optimalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
‎Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari upaya evaluasi langsung terhadap perkembangan DOB di Papua Tengah. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
‎Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat otonomi daerah, sekaligus memastikan bahwa kebijakan pemekaran benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. (enagoNews / Humas Pemprov)