Kapolres Nabire Imbau Warga Tak Terprovokasi Ancaman KKB, Minta Masyarakat di Wilayah Rawan Segera Turun

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Kapolres Nabire, Samuel D. Tatiratu, menegaskan bahwa situasi keamanan di Kabupaten Nabire masih dalam kendali aparat, menyusul beredarnya ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan AK yang viral di sejumlah media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres pada pertemuan dengan Komandan Kodim/1705 Nabire, Letkol Dwi Palwanto dan jajaran, Pemkab Nabire diwakili Asisten I La Halim dan sejumlah tokoh masyarakat, Rabu (4/3/2026) di Aula Mapolres Nabire, Papua Tengah. Ia menekankan bahwa Nabire adalah milik seluruh masyarakat tanpa terkecuali, baik Orang Asli Papua maupun warga pendatang yang telah lama menetap dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Yang punya Nabire ini adalah masyarakat Nabire seluruhnya. Baik kita asli Papua yang berdiam di sini maupun saudara-saudara kita yang lahir, besar, bahkan pendatang yang tinggal di Nabire,” tegasnya.

Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Ia memastikan bahwa jajaran Polres Nabire bersama TNI terus melaksanakan patroli dan razia rutin di sejumlah titik, termasuk hingga dini hari, guna menjaga stabilitas keamanan pasca munculnya ancaman tersebut.
Terkait ancaman KKB pimpinan AK yang disebut-sebut akan menargetkan bukan hanya pendatang tetapi juga masyarakat Papua pesisir, Kapolres menyatakan aparat tengah melakukan penegakan hukum di sejumlah tempat kejadian perkara (TKP).

Ia secara khusus mengimbau masyarakat yang saat ini berada di wilayah pendulangan atau daerah rawan untuk sementara waktu turun dan mengamankan diri.
“Jangan tunggu sampai ada korban. Kalau situasi sedang tidak aman dan sudah ada ancaman terbuka, lebih baik turun dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Kapolres juga mengakui adanya keterbatasan jumlah personel dalam mengamankan wilayah yang cukup luas. Dengan total 642 personel, satu anggota kepolisian disebut harus melayani ratusan warga.
“Kalau di wilayah kota mungkin masih bisa terjangkau maksimal dengan dukungan TNI. Tapi Kabupaten Nabire ini luas. Tanggung jawab keamanan bukan hanya TNI-Polri dan pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab kita semua,” katanya.

Ia pun meminta dukungan para kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk ikut menenangkan warga serta mengarahkan masyarakat yang beraktivitas di jalur-jalur rawan agar sementara waktu menghindari lokasi yang berpotensi terjadi gangguan keamanan.
Selain itu, Kapolres juga menyoroti gangguan terhadap jalur transportasi darat dari Nabire menuju Paniai yang dalam dua hari terakhir mengalami hambatan di wilayah Dogiyai dan Deiyai. Ia menyebut adanya aksi pemalangan jalan oleh oknum tertentu yang mengganggu distribusi bahan bakar dan sembako.
Jika gangguan tersebut terus terjadi, Kapolres memperingatkan akan terjadi kelangkaan pasokan di wilayah atas seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai.
“Kalau jalur ini putus satu sampai dua hari saja, bahan bakar dan sembako bisa habis. Dampaknya harga naik, masyarakat mengeluh, bahkan bisa menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Menurutnya, Nabire merupakan salah satu pusat distribusi dan muara perputaran roda perekonomian bagi sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua Tengah. Karena itu, stabilitas jalur transportasi menjadi kepentingan bersama.
Kapolres kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung langkah aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Nabire dan sekitarnya.
“Bagi kami di Polri, kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan porsi dan tanggung jawab kami. Tapi kami juga butuh dukungan masyarakat agar jangan sampai situasi ini berkembang dan menimbulkan korban,” pungkasnya. (Red)