Wabup Nabire Tegur OPD dan Distrik yang Absen dalam Monev, Tekankan Pentingnya Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Wakil Bupati Nabire, H. Burhanudin Parenwari, memberikan perhatian serius terhadap tingkat kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Meja I Kegiatan Pembangunan Kabupaten Nabire Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Nabire, Kamis (11/6/2026).
Dalam kegiatan yang membahas capaian pembangunan periode Januari hingga Mei 2026 tersebut, Wakil Bupati secara langsung melakukan absensi terhadap seluruh peserta yang diundang. Dari total 33 OPD dan 15 distrik yang seharusnya hadir, diketahui masih terdapat sejumlah OPD dan distrik yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Kondisi itu mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan agenda yang sangat penting karena menjadi bagian dari proses perencanaan, pengawasan, sekaligus perbaikan pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting, bahkan lebih penting dari kegiatan-kegiatan lainnya, karena ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari sinilah kita mengetahui sejauh mana program berjalan dan apa saja yang perlu diperbaiki,” tegas Burhanudin Parenwari di hadapan peserta kegiatan.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang dan evaluasi yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk hadir dan terlibat aktif dalam setiap forum evaluasi pembangunan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
“Ini adalah kegiatan perencanaan. Bagaimana kita bisa bekerja tanpa ada perencanaan, dan bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan tanpa adanya evaluasi,” ujarnya.
Meski menyampaikan teguran kepada OPD dan distrik yang tidak hadir, Wakil Bupati belum mengungkapkan adanya sanksi khusus. Namun, sebagai bentuk pengawasan dan transparansi, ia meminta agar daftar kehadiran peserta diunggah ke dalam grup resmi Pemerintah Kabupaten Nabire sehingga dapat diketahui secara terbuka perangkat daerah mana yang hadir maupun yang tidak hadir.
“Nanti daftar kehadiran saya minta dimasukkan ke grup, sehingga kita bisa mengetahui OPD dan distrik mana yang hadir dan mana yang tidak hadir,” pintanya.

Lebih lanjut, Burhanudin Parenwari berharap kegiatan Monitoring dan Evaluasi Meja I tidak hanya menjadi agenda rutin atau sekadar formalitas pelaporan administrasi. Menurutnya, forum tersebut harus mampu menjadi wahana evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang nyata sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Melalui kegiatan Monev ini, saya berharap tidak hanya menjadi formalitas pelaporan semata, tetapi benar-benar menjadi sarana evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh perangkat daerah guna mempercepat pencapaian visi pembangunan Kabupaten Nabire, yaitu terwujudnya Nabire yang aman, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh OPD agar senantiasa menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Nabire,” tegasnya.

Selain membahas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran, Wakil Bupati juga menyinggung kedisiplinan aparatur sipil negara terkait penggunaan pakaian dinas. Ia mengingatkan seluruh peserta agar menggunakan seragam Korpri yang berlaku sesuai ketentuan dalam setiap kegiatan resmi pemerintah daerah.
“Saya harap pada kegiatan-kegiatan ke depan semuanya menggunakan seragam Korpri yang berlaku saat ini,” pungkasnya.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Meja I tersebut menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, disiplin, dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat. (Red)