Strategi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Kearifan Lokal Digelar di Nabire

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Upaya penguatan layanan kesehatan reproduksi yang lebih efektif dan kontekstual terus didorong pemerintah melalui pendekatan berbasis budaya lokal. Hal ini tercermin dalam kegiatan Pengembangan Strategi Nasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Berbasis Kearifan Lokal yang digelar di Hotel Carmel, Nabire, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah Agustinus Bagau, SKM., M.Kes tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si, serta perwakilan Dinas DP3AKB dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Turut hadir pula berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan masyarakat dan mitra pembangunan.

Dalam laporan kegiatan, Ari Rumainum menyampaikan bahwa forum ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam merumuskan pendekatan operasional promosi dan konseling kesehatan reproduksi yang lebih relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Papua Tengah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek medis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai adat, norma sosial, dan praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini bertujuan menyusun strategi operasional promosi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sekaligus mengembangkan metode konseling yang menghargai adat istiadat dan nilai lokal,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan reproduksi. Hal ini sekaligus menjadi fondasi untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata di lapangan.
Selain penyusunan strategi, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, kader, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan secara lebih sensitif terhadap budaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala DP3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau, menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan isu fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menyangkut martabat manusia dan kualitas generasi masa depan.
Ia menggambarkan Papua Tengah sebagai wilayah yang kaya akan budaya, mulai dari Nabire, Timika, hingga kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, dan Paniai. Namun di balik kekayaan tersebut, masih terdapat tantangan besar, khususnya dalam menjamin kesehatan ibu dan anak.
“Kesehatan reproduksi bukan sekadar urusan teknis medis. Ini tentang memastikan setiap ibu dapat melahirkan dengan aman, dan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan optimal,” tegasnya.

Agustinus juga menyoroti masih rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di sejumlah wilayah Papua Tengah. Ia mengakui bahwa berbagai hambatan seperti stigma sosial dan rasa takut masih menjadi faktor penghambat di masyarakat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi yang lebih humanis dan berbasis budaya.
“Program keluarga berencana bukan untuk membatasi kelahiran, tetapi untuk memastikan kualitas hidup keluarga yang lebih baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok prioritas yang dikenal dengan istilah 3B, yaitu bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia mendorong adanya sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Agustinus juga mengungkapkan rencana pengembangan inovasi berbasis data guna meningkatkan akurasi identifikasi kasus stunting. Ia menilai selama ini masih terjadi kekeliruan dalam pengelompokan kondisi gizi, seperti antara gizi buruk, gizi kurang, dan stunting.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan data statis. Diperlukan analisis yang lebih mendalam melalui survei dan penelitian agar penanganan stunting tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter, serta dukungan dari tokoh adat dan agama dalam menyukseskan program kesehatan reproduksi.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk membangun komitmen bersama antar berbagai pihak dalam memperkuat sistem kesehatan reproduksi di Papua Tengah. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan layanan kesehatan yang diberikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya lokal.
Dengan demikian, program kesehatan reproduksi di Papua Tengah diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada sekaligus menciptakan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing di masa depan. (Red)