Penguatan Perlindungan dan Pemanfaatan Mangrove di Papua Tengah Jadi Fokus Kunjungan Kerja DPRPT

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan ekosistem pesisir melalui inisiatif penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang mangrove. Dalam rangka memperkaya substansi regulasi tersebut, DPRPT melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas (KCD) Kehutanan Mimika guna berdiskusi dan menghimpun masukan teknis dari para pemangku kepentingan di daerah.
Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mimika menyambut baik langkah strategis ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk memberikan kontribusi pemikiran. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, di mana Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika telah lebih dahulu menginisiasi penyusunan regulasi perlindungan mangrove di tingkat kabupaten. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan di tingkat provinsi.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengungkapkan bahwa sebelum kunjungan tersebut, dirinya telah melakukan diskusi dengan Vice President Environmental PT Freeport Indonesia, Gesang Setiadi, yang juga dikenal sebagai penulis buku bertema mangrove. Diskusi tersebut menjadi landasan awal untuk memperdalam pemahaman terkait pentingnya pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada 28 April, DPRPT bersama jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Pertanahan Provinsi Papua Tengah membahas berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan hingga pemanfaatan mangrove. Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire, diketahui memiliki potensi mangrove yang sangat besar dan bernilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Para pihak juga sepakat untuk menginisiasi forum diskusi yang lebih luas ke depan, termasuk rencana penyelenggaraan pameran yang menampilkan berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan mangrove di Mimika. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Upaya perlindungan mangrove di Kabupaten Mimika sendiri telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia. Perusahaan tersebut turut berperan dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, khususnya di area terdampak aktivitas tailing serta wilayah pesisir lainnya. Penanaman mangrove di kawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi abrasi, tetapi juga untuk menciptakan habitat baru bagi biota laut dan mendukung keseimbangan ekosistem.
Di sisi lain, pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan juga telah dikembangkan oleh masyarakat setempat dengan pendampingan pemerintah. Salah satu contohnya adalah di Kampung Pigapu, Mimika Timur, di mana program perhutanan sosial telah diusulkan dan dijalankan. Masyarakat setempat telah mengolah mangrove menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti teh mangrove, makanan olahan, tepung, dodol, hingga produk kosmetik berbasis bahan alami.
Selain itu, pengembangan ekowisata mangrove juga menjadi salah satu fokus penting. Dinas Kehutanan telah membangun kawasan Ekowisata Mangrove di wilayah Pomako, yang melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Mimika di sekitar Pangkalan Pendaratan Ikan Pomako. Kehadiran destinasi ini tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pengunjung.
Dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, DPR Papua Tengah optimistis bahwa penyusunan Raperda mangrove akan menjadi landasan kuat dalam menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. (Red)