Forum Masyarakat Peduli Nabire Sampaikan Aspirasi ke DPR Papua Tengah, Soroti Keamanan dan Penataan Ruang Demokrasi

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Massa aksi damai yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Nabire akhirnya diterima oleh unsur pimpinan dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRPT, Senin (7/5/2026).
Aksi yang berlangsung tertib tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Leri Bunei, S.I.P. Setelah melakukan orasi singkat sekitar lima menit di halaman gedung dewan, massa kemudian dipersilakan masuk ke ruang sidang untuk melakukan audiensi secara langsung bersama pimpinan DPRPT.

Audiensi itu diterima oleh Wakil Ketua II DPRPT Izack Suripaty, Wakil Ketua IV John NR Gobai, serta sejumlah anggota DPRPT lainnya, di antaranya Hj. Katerin Maruanaya dan Henes Sondegau, Yulius Yapugau.
Dalam penyampaian aspirasinya, Leri Bunei menegaskan bahwa masyarakat Nabire menginginkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif demi kelancaran aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di Papua Tengah.
Forum Masyarakat Peduli Nabire menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPRPT, yakni:

1.Masyarakat Nabire ingin hidup aman dan damai tanpa adanya gangguan keamanan yang menghambat aktivitas masyarakat.
2.Menghentikan aksi-aksi unjuk rasa yang dinilai mengganggu ketertiban umum serta aktivitas masyarakat di Nabire dan Papua Tengah.
3.Meminta aparat keamanan membubarkan kegiatan mimbar bebas di kawasan Pasar Karang yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4.Mendesak DPR Papua Tengah lebih proaktif dalam menyikapi persoalan keamanan di Nabire dan Papua Tengah secara menyeluruh.
5.Menolak segala bentuk aksi yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua IV DPRPT John NR Gobai menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan terbuka melalui jalur demokrasi. Ia menegaskan bahwa DPRPT tidak akan menutup ruang demokrasi bagi masyarakat, namun perlu ada pengaturan yang lebih baik agar penyampaian pendapat tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum.
Menurut Gobai, DPRPT tengah mendorong pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai landasan hukum dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua Tengah, khususnya di Nabire yang memiliki masyarakat heterogen.
“Nabire ini daerah heterogen. Karena itu pola-pola pencegahan konflik harus dibangun melalui komunikasi, dialog antar suku, antar warga, dan antar kelompok masyarakat. Tidak boleh ada sekat-sekat sosial maupun perbedaan identitas yang memicu konflik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui perda tersebut nantinya pemerintah bersama Kesbangpol akan membentuk tim penanganan konflik sosial yang bertugas melakukan pencegahan, penanganan, hingga penghentian konflik melalui pendekatan komunikasi dan dialog sosial.

Dorong Taman Gizi sebagai Ruang Inspirasi dan Aspirasi
Selain itu, John Gobai juga mengusulkan adanya penataan Taman Gizi sebagai ruang demokrasi di Nabire berupa “Taman Inspirasi dan Aspirasi”. Tempat tersebut direncanakan menjadi ruang terbuka khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, melakukan orasi ilmiah, diskusi publik, hingga aktivitas demokrasi lainnya secara tertib dan aman.
“Kita tidak mungkin menutup ruang demokrasi. Orang tetap boleh menyampaikan pendapat. Tetapi harus ada tempat yang baik, teratur, aman, dan juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Ia menyebut kawasan tersebut nantinya dapat dilengkapi fasilitas umum, panggung aspirasi, hingga ruang bagi pelaku UMKM agar aktivitas demokrasi berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gobai juga menegaskan pentingnya menjaga Nabire tetap aman sehingga masyarakat dapat beraktivitas tanpa rasa takut, termasuk beraktivitas pada malam hari di berbagai wilayah kota.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRPT Izack Suripaty turut mengapresiasi massa aksi yang dinilai menyampaikan aspirasi secara santun, tertib, dan menghormati proses demokrasi.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik demi menjaga persatuan dan keamanan di Papua Tengah.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Forum Masyarakat Peduli Nabire karena telah menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan cara yang bermartabat dan membangun,” ungkap Izack.

Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh dialog. DPRPT memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan daerah, khususnya terkait keamanan, penanganan konflik sosial, dan penataan ruang demokrasi di Papua Tengah. (Red)