NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,2981 gram hasil pengungkapan kasus di wilayah hukum Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Pemusnahan yang berlangsung di halaman parkir Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Nabire dalam memutus rantai peredaran gelap narkoba, Selasa (29/9/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang pria berinisial CR (37) di Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Meriam, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 09.45 WIT. Tersangka yang bekerja sebagai wirausahawan tersebut menyamarkan sabu di dalam paket pengiriman berisi makanan ringan.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menjelaskan, pengungkapan berawal dari laporan masyarakat yang diterima personel Satresnarkoba pada Selasa pagi sekitar pukul 08.30 WIT terkait rencana pengiriman paket mencurigakan dari luar daerah.

​”Menindaklanjuti informasi tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba langsung mengumpulkan personel untuk melakukan pemetaan dan pemantauan di lapangan. Pada pukul 09.38 WIT, tim mengidentifikasi target di lokasi kejadian dan bergerak cepat mengamankannya beserta seluruh barang bukti,” ujar AKBP Samuel.

Dalam penggeledahan, petugas menyita satu paket bungkus sedang berisi kristal bening diduga sabu yang kemudian dipastikan melalui pengujian Laboratorium Forensik Polri Jayapura memiliki berat bersih 3,2981 gram. Narkotika tersebut disembunyikan di antara empat bungkus cokelat Dairy Milk, empat bungkus mie lidi, serta satu bungkus makanan krispi (Sponge) di dalam tote bag. Petugas juga menyita satu unit ponsel merek Vivo, jaket denim, serta 11 lembar plastik klip kecil.

Menurut Samuel, modus operandi yang digunakan tersangka adalah memesan sabu dari luar Kabupaten Nabire menggunakan jasa pengiriman barang dengan mengelabui petugas melalui kemasan makanan ringan.

“Penyidik masih mendalami apakah barang haram ini dikonsumsi pribadi atau bagian dari jaringan peredaran yang lebih luas,” tuturnya.

​Atas perbuatannya, tersangka CR dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. ​Pasal Primer: Pasal 114 ayat (1)
   Mengatur sanksi bagi setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Tersangka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

2. ​Pasal Subsider: Pasal 112 ayat (1)
   Mengatur sanksi bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Prosesi pemusnahan barang bukti turut disaksikan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Pemerintah Kabupaten Nabire, Kasi Humas Polres Nabire, Kasatresnarkoba Polres Nabire, serta Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nabire .

AKBP Samuel menegaskan, pihak kepolisian tidak memberikan toleransi bagi pengedar maupun pihak-pihak yang berupaya merusak tatanan sosial masyarakat Papua Tengah.

​”Tidak ada kompromi bagi pengedar maupun pihak yang mencoba merusak daerah ini. Kami mengimbau para pemuda di Nabire untuk membentengi diri dan tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba,” kata Kapolres Tatiratu.

Ia menambahkan, keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif dan keterbukaan informasi warga. Kepolisian mengapresiasi dukungan masyarakat serta sinergi dengan Kejaksaan Negeri Nabire dalam menjaga Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) agar situasi di Nabire tetap aman, kondusif, dan bebas dari bahaya narkotika. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting di delapan kabupaten. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Eliezer Yogi mengatakan hal tersebut saat ditemui usai mengikuti kegiatan Rakor Strategi Penguatan Intervensi Kesehatan dan Sinergi Lintas Sektor dalam Percepatan Penurunan Stunting serta Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Aula Gedung RRI Nabire, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu memastikan program yang dijalankan di daerah berjalan terarah dan mampu menjawab persoalan stunting yang masih menjadi perhatian serius di Papua Tengah.

“Melalui kegiatan ini, harapannya kita bisa menghasilkan satu kesepakatan atau rencana tindak lanjut yang disepakati bersama. Ada program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, dalam rangka menurunkan angka stunting,” katanya.

Seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah menjadi fokus penanganan stunting. Namun, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah provinsi, wilayah pegunungan, termasuk Kabupaten Puncak, masih menghadapi angka stunting yang relatif tinggi. Kondisi tersebut juga dipengaruhi persoalan akses dan karakteristik wilayah.

Penanganan stunting juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan kemiskinan ekstrem. Karena itu, diperlukan program yang saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih antar-OPD maupun pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi juga telah menjalankan Program Bangkit Papua Tengah yang menyasar anak usia 0–4 tahun dan ibu hamil sebagai salah satu kebijakan dalam mendukung upaya penurunan stunting.

“Harapan kami dengan adanya koordinasi, kolaborasi, dan pembinaan kepada kabupaten, secara bertahap angka stunting yang tinggi ini bisa menurun,” ujarnya.

Kepala Bapperida Papua Tengah berharap hasil rakor dapat ditindaklanjuti pemerintah provinsi dan kabupaten melalui program yang tepat sasaran, terutama dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027. Dengan sinergi antarpemerintah dan lintas sektor, upaya penurunan stunting serta kemiskinan ekstrem di Papua Tengah diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak bagi masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, merespons aspirasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) dalam aksi damai bertajuk “Dogiyai Berdarah” di Gedung DPR Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Aksi tersebut menyuarakan kembali persoalan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret hingga 2 April 2026. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah warga sipil dan anggota kepolisian dilaporkan menjadi korban.

Menanggapi aspirasi massa, Wakil Ketua I mengatakan DPR Papua Tengah memiliki kewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan lembaga. Ia menegaskan DPR tidak dapat mengambil alih proses penegakan hukum, tetapi dapat meminta penjelasan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Kami DPR ini adalah perwakilan dari masyarakat Papua Tengah. Dan masyarakat Papua Tengah sedih, kami harusnya bersedih juga. Harusnya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Ia mengaku hingga Senin (28/9/2026) pihaknya belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus Dogiyai. Karena itu, DPR Papua Tengah akan mengundang Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan mengenai proses hukum kasus tersebut.

“Saya janji kami akan undang Pak Kapolda. Saya ingin tahu sampai di mana kasus Dogiyai itu, terutama ini kan penegakan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, DPR Papua Tengah sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian persoalan yang disampaikan masyarakat berada di luar kewenangan DPR Papua Tengah.

Ia juga menegaskan, baik masyarakat maupun anggota kepolisian merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Karena itu, penyelesaian persoalan Dogiyai harus dilakukan melalui mekanisme hukum, dengan mengedepankan keterbukaan dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Ia berharap proses penanganan kasus tersebut dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat dan keluarga korban serta tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Kita mau mendorong perdamaian abadi di atas negeri ini,” tegasnya.

Wakil ketua I berharap aspirasi yang disampaikan IPMADO dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencari penyelesaian atas persoalan Dogiyai, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan situasi keamanan di Papua Tengah tetap terjaga. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Dogiyai Berdarah” menggelar unjuk rasa dengan bergerak dari Asrama Dogiyai menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Aksi ini digelar guna mendesak pengungkapan fakta serta proses hukum yang transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Dogiyai Berdarah yang menewaskan lima warga sipil pada 30 Maret hingga 2 April 2026 lalu, sekaligus mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, Kepolisian Resor Nabire mengerahkan sekitar 300 personel pengamanan di sepanjang rute massa.

“Seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP),” tegas Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu saat mengawal jalannya pengamanan.

​Di hadapan anggota DPRP Papua Tengah, Marius Petege (Tipex) selaku penanggung jawab aksi menyampaikan 11 poin pernyataan sikap massa, yaitu:

(1) menolak segala bentuk pendekatan keamanan bersenjata serta menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi.
(2) mengecek sejauh mana aspirasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Dogiyai telah ditindaklanjuti.
(3) menagih kesepakatan dengan Polda Papua Tengah terkait pengungkapan kasus penembakan lima warga sipil dan Bripda Juventus Edowai.
(4) meminta Komnas HAM Perwakilan Papua segera memublikasikan data hasil investigasi.
(5) meminta kejelasan dan transparansi proses tindak lanjut aspirasi.
(6) menuntut transparansi dari DPRP, Pemprov, dan Polda Papua Tengah.
(7) mempertanyakan hasil nyata dari aspirasi yang sebelumnya telah dijanjikan.
(8) mendorong kepastian hukum dan tindak lanjut aspirasi yang belum diselesaikan.
(9) menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
(10) meminta ruang dialog terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait,serta
(11) menolak keras pengabaian terhadap aspirasi masyarakat tanpa adanya penjelasan dan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.

“Aspirasi pelajar dan mahasiswa bersama rakyat Dogiyai yang pernah disampaikan, sudah sampai di mana? Kami meminta kejelasan mengenai proses, tindak lanjut, dan hasilnya,” tegas Marius Petege saat membacakan tuntutan tersebut.

​Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan aparat penegak hukum untuk membuka ruang komunikasi yang jujur serta berkeadilan.

Publik berharap transparansi proses hukum serta penuntasan janji pembentukan Pansus oleh DPRP Papua Tengah dapat segera direalisasikan demi memberikan kepastian hukum bagi para korban dan memulihkan rasa aman masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan personel gabungan TNI-Polri, Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC), dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi damai yang digelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire.

Aksi bertajuk “Dogiyai Berdarah” yang bermula dari Asrama Dogiyai tersebut mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya desakan pengungkapan fakta dan proses hukum transparan atas dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa Dogiyai Berdarah, dengan titik puncak aksi diarahkan ke Kantor DPRP Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 300 personel untuk memperketat pengamanan di area strategis dan sepanjang rute pergerakan massa.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

“Pada saat pengamanan utamakan sikap 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian, cara bertindak kita di lapangan tetap humanis, sesuaikan dengan protap dan hierarki dalam pelaporan,” ujar AKBP Samuel saat memimpin apel pengamanan di Mapolres Nabire.

Langkah preventif ini diambil guna menjamin kelancaran penyerahan aspirasi ke pihak legislatif sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Nabire selama kegiatan berlangsung.

​Di samping pengerahan pasukan pengamanan, Kapolres Nabire mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Nabire agar tetap tenang dan melangsungkan kegiatan harian seperti biasa tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Nabire untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan menghindari segala bentuk provokasi dari pihak mana pun. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Nabire agar situasi senantiasa aman, nyaman, dan kondusif,” imbaunya. (*)