DPRK Intan Jaya Matangkan Reses II 2026, Fokus Serap Aspirasi dan Pengawasan Pembangunan

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Intan Jaya menggelar rapat persiapan pelaksanaan Reses II Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 15 Mei 2026. Rapat tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk mematangkan agenda reses sekaligus memastikan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Intan Jaya, Yosep Tapani, dan dihadiri unsur pimpinan beserta seluruh anggota DPRK Intan Jaya.
Dalam arahannya, Yosep Tapani menekankan pentingnya pelaksanaan reses sebagai bagian dari tugas konstitusional anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pembangunan daerah.

“Kami berharap seluruh anggota DPRK dapat memanfaatkan momentum reses ini dengan maksimal. Turun langsung ke masyarakat, dengarkan kebutuhan mereka, dan jadikan hasilnya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil rapat, pelaksanaan Reses II DPRK Intan Jaya dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari pada Mei 2026. Kegiatan tersebut akan difokuskan pada peninjauan proyek pembangunan fisik maupun nonfisik di setiap distrik, sekaligus menghimpun berbagai masukan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Seluruh hasil temuan di lapangan nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRK untuk mendukung penyusunan program kerja pemerintah daerah yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain membahas teknis pelaksanaan reses, pimpinan DPRK juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama agenda berlangsung.
Menurut Yosep Tapani, situasi yang aman dan kondusif menjadi faktor penting agar kegiatan pengawasan dan penyerapan aspirasi dapat terlaksana dengan baik hingga selesai.

“Sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan sangat diperlukan demi kelancaran agenda ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Intan Jaya,” tutupnya. (Red)