Bupati Nabire Perketat Distribusi BBM Bersubsidi, Tetapkan Pembatasan dan Larangan bagi Kendaraan Tertentu

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – – Bupati Nabire, Mesak Magai, menerbitkan Instruksi Bupati Nabire Nomor 100.3.4.2/903/Set tentang Pengawasan dan Pengendalian serta Pengaturan Penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Nabire.
Instruksi yang ditetapkan pada 5 Juni 2026 tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan dalam distribusinya.
Dalam instruksi tersebut, Bupati Nabire menegaskan bahwa sejumlah kategori kendaraan tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi jenis Solar/Biosolar maupun Pertalite. Kendaraan yang dilarang mengakses BBM bersubsidi meliputi kendaraan dinas milik ASN, TNI, dan Polri, kendaraan roda empat ke atas dengan nomor polisi dari luar Kabupaten Nabire, kendaraan berpelat PA yang tidak berdomisili di Kabupaten Nabire, serta kendaraan milik perusahaan seperti PT, CV, UD, dan badan usaha lainnya.
Sebagai alternatif, kendaraan yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi, seperti Pertamax dan Dexlite.
Selain melakukan pembatasan terhadap pengguna, pemerintah daerah juga mengatur jumlah maksimal pembelian BBM bersubsidi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi di Kabupaten Nabire.
Untuk BBM jenis Pertalite, kendaraan roda dua pribadi dibatasi maksimal 7 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat pribadi maksimal 45 liter per hari. Sementara untuk BBM jenis Biosolar/Solar, kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 40 liter per hari, angkutan umum orang maupun barang roda empat maksimal 40 liter per hari, dan kendaraan angkutan umum roda enam maksimal 50 liter per hari.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak menerima, sekaligus menjaga stabilitas distribusi energi di daerah.
Untuk memastikan pelaksanaan instruksi berjalan efektif, pengawasan akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire. Pengawasan tersebut juga akan didukung oleh Polres Nabire, Kodim 1705/Nabire, serta Denpom Nabire.
Instruksi Bupati Nabire ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib dipatuhi oleh seluruh SPBU, pemilik kendaraan, serta masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire. (Red)