Bupati Mesak Magai Evaluasi Langsung Pembagian Jasa Layanan di RSUD Nabire

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Bupati Nabire Mesakh Magai menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi sistem pembagian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di BLUD RSUD Kabupaten Nabire.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) terkait jasa pelayanan yang digelar di Aula Poliklinik BLUD RSUD Nabire, Kamis 16 April 2026.

Sebagai pemilik sekaligus pengawas BLUD RSUD Nabire, Bupati Mesakh menekankan pentingnya regulasi yang adil dan transparan guna menjamin hak seluruh tenaga kesehatan.

“Kami sedang menyiapkan Perbup sebagai payung hukum yang kuat untuk mekanisme pembayaran jasa pelayanan. Ini langkah strategis agar seluruh tenaga kesehatan, baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, hingga tenaga medis lainnya, mendapatkan hak secara adil dan transparan,” ujar Mesakh.

Sinkronisasi Hak Tenaga Medis Kegiatan difokuskan pada sinkronisasi hak tenaga medis guna menciptakan keharmonisan dalam lingkungan kerja rumah sakit. Evaluasi ini dilatarbelakangi sejumlah aduan terkait ketimpangan pembagian jasa, khususnya antara perawat dan dokter spesialis.

Menurut Bupati, keluhan datang dari berbagai pihak, termasuk dokter spesialis yang menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia menilai sistem kerja di rumah sakit yang bersifat kolaboratif menuntut pembagian jasa yang proporsional dan berkeadilan.

“Dalam satu rangkaian pelayanan, mulai dari tindakan operasi hingga perawatan pasca operasi, semua tenaga medis memiliki peran penting. Perbedaan persepsi terhadap beban kerja inilah yang harus kita luruskan melalui kebijakan yang tepat,” jelasnya.

Instruksi Rancang Skema Baru Sebagai tindak lanjut Bupati Nabire menginstruksikan manajemen BLUD RSUD Nabire untuk segera merancang skema pembagian jasa yang proporsional. Skema tersebut mencakup dokter spesialis, tenaga medis, tim anestesi, perawat, hingga asisten tenaga medis yang terlibat dalam tindakan operasi.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan serta meningkatkan motivasi kerja seluruh tenaga kesehatan.

Di akhir arahannya, Bupati Mesakh memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Nabire atas transparansi dalam pengelolaan dana BLUD. Keterbukaan tersebut dinilai membantu pemerintah daerah meminimalisir potensi konflik terkait pembagian jasa.

Berdasarkan hasil pembahasan, Bupati optimistis solusi yang dirumuskan dapat diterima seluruh pihak demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Nabire.

Diskusi Berlangsung Alot Dari pantauan awak media, jalannya diskusi sempat berlangsung alot dan memanas, khususnya saat sesi penyampaian pendapat dari perwakilan tenaga medis di ruang ICU, ruang operasi, dan ruang perawatan pasca operasi.

Direktur BLUD RSUD Nabire, Sukatemin, menjelaskan bahwa skema pembagian jasa layanan telah dipaparkan sejak awal. Ia menyebut perhitungan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta perbandingan dengan sejumlah RSUD di Indonesia, termasuk di wilayah Papua.

“Pembagian jasa yang kami presentasikan merupakan hasil dari aspirasi tenaga medis saat ini, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui evaluasi dan penyusunan regulasi yang komprehensif, sistem pembagian jasa layanan di RSUD Nabire dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (Red)