​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan personel gabungan TNI-Polri, Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC), dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi damai yang digelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire.

Aksi bertajuk “Dogiyai Berdarah” yang bermula dari Asrama Dogiyai tersebut mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya desakan pengungkapan fakta dan proses hukum transparan atas dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa Dogiyai Berdarah, dengan titik puncak aksi diarahkan ke Kantor DPRP Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 300 personel untuk memperketat pengamanan di area strategis dan sepanjang rute pergerakan massa.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

“Pada saat pengamanan utamakan sikap 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian, cara bertindak kita di lapangan tetap humanis, sesuaikan dengan protap dan hierarki dalam pelaporan,” ujar AKBP Samuel saat memimpin apel pengamanan di Mapolres Nabire.

Langkah preventif ini diambil guna menjamin kelancaran penyerahan aspirasi ke pihak legislatif sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Nabire selama kegiatan berlangsung.

​Di samping pengerahan pasukan pengamanan, Kapolres Nabire mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Nabire agar tetap tenang dan melangsungkan kegiatan harian seperti biasa tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Nabire untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan menghindari segala bentuk provokasi dari pihak mana pun. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Nabire agar situasi senantiasa aman, nyaman, dan kondusif,” imbaunya. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) Wilayah Nabire beserta kelompok pelajar untuk berdialog terbuka terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (26/9/2026)

Inisiatif yang diumumkan di Nabire, Papua Tengah, pada pertengahan September 2026 ini digulirkan guna merespons aksi penolakan MBG yang digelar SPWP dan kalangan pelajar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada 15 September 2026 lalu.

Forum dua arah tersebut dirancang sebagai wadah pertukaran informasi transparan mengenai mekanisme pemenuhan standar gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi makanan di lapangan.

​Langkah diplomatis ini diambil BGN untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah massa penolak, khususnya terkait isu pemotongan alokasi dana pendidikan.

Melalui ruang komunikasi terbuka tersebut, BGN bermaksud menjelaskan secara mendalam aspek teknis pelaksanaan MBG, pengawasan kualitas makanan, hingga dampak strategisnya terhadap peningkatan gizi anak-anak di Papua Tengah.

Di sisi lain, dialog ini memberi kesempatan bagi masyarakat sipil dan organisasi pemuda untuk menyampaikan aspirasi serta kritik konstruktif guna memantau transparansi pelaksanaan program prioritas presiden ini.
​Pihak BGN menegaskan bahwa anggaran gizi berdiri sendiri dan tidak bersinggungan dengan pos keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan itu dialokasikan dari pos yang berbeda, sehingga pelaksanaan program gizi tidak akan memotong atau mengganggu anggaran pendidikan. Kami ingin berdiskusi agar kawan-kawan pelajar dan SPWP paham secara mutlak mekanismenya,” ujar Marsel Asyerem.

Menanggapi Undangan Dialog tersebut, Perwakilan Koordinator Lapangan SPWP Nabire, menyambut terbuka rencana diskusi publik ini guna menyampaikan suara masyarakat daerah secara langsung.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif di lapangan,” tegas perwakilan SPWP wilayah nabire. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Intan Jaya bersama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Kejaksaan Negeri Nabire resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Langkah strategis yang dihadiri langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian C.A. Samakori, serta Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme verifikasi awal, pembagian kewenangan, dan transparansi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

​Melalui kerja sama ini, setiap aduan akan diverifikasi secara teliti guna memisahkan antara pelanggaran administratif dan ranah tindak pidana korupsi secara objektif. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C.A. Samakori, menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh personel selama proses koordinasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, kerahasiaan informasi, dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dalam proses penanganan laporan. Semua harus bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kompol Sofian.

Melalui penguatan koordinasi inter-lembaga ini, pihak Kepolisian bersama APH dan APIP berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan semakin akuntabel dan transparan.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Kapolres. (*)

​ILAGA, Papua Tengah | News.papuatengah.info Bupati Puncak, Elvis Tabuni, memimpin rapat koordinasi teknis bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Guest House Gome, Ilaga, Jumat (25/9/2026).

Langkah ini dilakukan demi mematangkan kesiapan penyambutan kunjungan kerja (kunker) Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa ke Kabupaten Puncak pada Sabtu (26/9/2026).

Dalam kunker tersebut, Gubernur dijadwalkan memboyong 5 program prioritas, meliputi peletakan batu pertama Sekolah Sepanjang Hari (SSH), pembagian laptop sekolah, penyerahan puluhan unit sepeda motor, serta peresmian dua Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Distrik Derfos dan Distrik Doufo.

Langkah percepatan persiapan dilakukan Pemkab Puncak bersama jajaran TNI-Polri dengan memperketat skema pengamanan dan kesiapan logistik di titik-titik acara. Bupati Elvis menegaskan seluruh kepala dinas wajib berada di tempat dan dilarang meninggalkan wilayah kerja selama kunker berlangsung.

Sementara itu, pihak Kodim 1717/Puncak dan Polres Puncak mengonfirmasi situasi wilayah dalam kondisi kondusif serta siap mengawal seluruh agenda prioritas pemprov di tiga distrik sasaran agar berjalan aman dan tepat sasaran.

​”Program dan kebijakan Gubernur luar biasa. Gubernur tidak pernah melupakan Puncak, kami siap mendukung penuh kerja Gubernur,” tegas Bupati Puncak, Elvis Tabuni.

​”Kondisi keamanan di Kabupaten Puncak saat ini kondusif, dan jajaran TNI-Polri siap mengamankan seluruh rangkaian kunjungan kerja,” ujar Kapolres Puncak.

Kunjungan kerja yang membawa 5 program prioritas ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mempererat koordinasi Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Puncak, sekaligus mengakselerasi pemerataan mutu pendidikan modern serta akses energi bersih bagi masyarakat terisolasi di wilayah pedalaman. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan seiring besarnya kebutuhan listrik masyarakat untuk menunjang aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, hingga perekonomian di Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nabire saat menghadiri Customer Gathering PLN UP3 Nabire dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional Tahun 2026, Jumat (25/9/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersinergi dan Berkolaborasi Menerangi Papua Tengah.”

Ia mengatakan, ketersediaan listrik harus diikuti dengan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan listrik yang tersedia, tetapi juga pelayanan yang mudah, cepat, ramah, transparan, dan responsif ketika terjadi kendala.

“Hari Pelanggan Nasional bukan hanya sebuah peringatan seremonial, tetapi menjadi momentum yang sangat penting untuk terus memperkuat hubungan antara penyedia pelayanan dengan masyarakat sebagai pelanggan,” katanya.

Ia menilai komunikasi antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus dibangun melalui ruang-ruang dialog seperti Customer Gathering. Masukan dari pelanggan dinilai penting untuk menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Selain pelayanan kelistrikan, Ia juga mengapresiasi program kemitraan dan pemberdayaan PLN yang melibatkan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan. Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan, tetapi mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kemandirian, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia berharap sinergi PLN dengan Pemerintah Kabupaten Nabire, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya semakin kuat. Dengan kolaborasi tersebut, pelayanan kelistrikan di Nabire dan Papua Tengah diharapkan semakin andal, aman, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (*)