Published
11 bulan agoon
By
Redaksi
“Tanah Adat bukan Ruang Kosong untuk Investasi”

Timika, Papua Tengah -enagoNews – Rencana PT TAS untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, mendapat penolakan keras dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal. Penolakan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas potensi ancaman terhadap hutan adat, lingkungan hidup, serta keberlangsungan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada alam.
Bagi Urbanus, Mimika Barat Jauh bukan sekadar hamparan lahan yang dapat dialihfungsikan demi kepentingan investasi. Wilayah tersebut merupakan ruang hidup masyarakat adat, tempat hutan, sungai, dan tanah memiliki nilai budaya, spiritual, serta ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari identitas orang asli Papua.
“Wilayah Mimika Barat Jauh adalah tanah adat yang harus dijaga. Tanah ini bukan tanah kosong. Di sana ada kehidupan, ada sejarah, dan ada masa depan masyarakat adat,” tegas Urbanus.
Ia mengingatkan bahwa masuknya perkebunan sawit dalam skala besar kerap membawa dampak serius, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga hilangnya sumber pangan alami masyarakat seperti sagu, ikan, dan hasil hutan lainnya. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengubah pola hidup masyarakat adat secara drastis dan memicu kemiskinan struktural.
Urbanus juga menyoroti pengalaman di berbagai daerah di Papua dan Indonesia yang menunjukkan bahwa perkebunan sawit sering kali berujung pada konflik sosial. Sengketa lahan, perampasan hak ulayat, hingga kriminalisasi masyarakat adat menjadi persoalan berulang yang belum terselesaikan dengan baik.
“Kita sudah belajar dari banyak tempat. Sawit sering datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang tertinggal justru konflik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat adat yang tersingkir dari tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap rencana investasi di tanah Papua harus mengedepankan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), serta didukung kajian lingkungan yang terbuka, jujur, dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Urbanus meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tidak gegabah dalam mengeluarkan izin. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan adanya dialog terbuka dan setara antara perusahaan, masyarakat adat, lembaga adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Tidak boleh ada izin yang keluar sebelum masyarakat adat benar-benar didengar dan dilibatkan. Pembangunan di Papua harus menghormati martabat orang asli Papua,” kata Urbanus dengan nada tegas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
“Pembangunan harus berpihak pada orang asli Papua. Jangan mengorbankan tanah, hutan, dan masa depan anak cucu kami hanya demi kepentingan investasi jangka pendek,” pungkasnya.
Penolakan Urbanus Beanal ini menjadi sinyal kuat agar setiap rencana investasi di Papua Tengah, khususnya di wilayah adat, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. (Red)Tanah Adat bukan Ruang Kosong untuk Investasi”Urbanus Beanal Tegas Tolak Rencana Perkebunan Sawit PT TAS di Mimika Barat Jauh
“Tanah Adat bukan Ruang Kosong untuk Investasi”
Timika, Papua Tengah -enagoNews – Rencana PT TAS untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, mendapat penolakan keras dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal. Penolakan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas potensi ancaman terhadap hutan adat, lingkungan hidup, serta keberlangsungan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada alam.
Bagi Urbanus, Mimika Barat Jauh bukan sekadar hamparan lahan yang dapat dialihfungsikan demi kepentingan investasi. Wilayah tersebut merupakan ruang hidup masyarakat adat, tempat hutan, sungai, dan tanah memiliki nilai budaya, spiritual, serta ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari identitas orang asli Papua.
“Wilayah Mimika Barat Jauh adalah tanah adat yang harus dijaga. Tanah ini bukan tanah kosong. Di sana ada kehidupan, ada sejarah, dan ada masa depan masyarakat adat,” tegas Urbanus.
Ia mengingatkan bahwa masuknya perkebunan sawit dalam skala besar kerap membawa dampak serius, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga hilangnya sumber pangan alami masyarakat seperti sagu, ikan, dan hasil hutan lainnya. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengubah pola hidup masyarakat adat secara drastis dan memicu kemiskinan struktural.
Urbanus juga menyoroti pengalaman di berbagai daerah di Papua dan Indonesia yang menunjukkan bahwa perkebunan sawit sering kali berujung pada konflik sosial. Sengketa lahan, perampasan hak ulayat, hingga kriminalisasi masyarakat adat menjadi persoalan berulang yang belum terselesaikan dengan baik.
“Kita sudah belajar dari banyak tempat. Sawit sering datang dengan janji kesejahteraan, tetapi yang tertinggal justru konflik, kerusakan lingkungan, dan masyarakat adat yang tersingkir dari tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap rencana investasi di tanah Papua harus mengedepankan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC), serta didukung kajian lingkungan yang terbuka, jujur, dan melibatkan masyarakat secara aktif.
Urbanus meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk tidak gegabah dalam mengeluarkan izin. Menurutnya, pemerintah wajib memastikan adanya dialog terbuka dan setara antara perusahaan, masyarakat adat, lembaga adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Tidak boleh ada izin yang keluar sebelum masyarakat adat benar-benar didengar dan dilibatkan. Pembangunan di Papua harus menghormati martabat orang asli Papua,” kata Urbanus dengan nada tegas.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang.
“Pembangunan harus berpihak pada orang asli Papua. Jangan mengorbankan tanah, hutan, dan masa depan anak cucu kami hanya demi kepentingan investasi jangka pendek,” pungkasnya.
Penolakan Urbanus Beanal ini menjadi sinyal kuat agar setiap rencana investasi di Papua Tengah, khususnya di wilayah adat, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama. (Red)


NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Papua Tengah resmi beralih dari Pelaksana Tugas...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama para bupati se-Provinsi Papua Tengah beserta...
JAKARTA, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, melakukan kunjungan kerja strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan...
NABIRE,CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa secara resmi membuka Festival Kopi Papua Tengah 2026 di Aula Gereja...
TIMIKA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperkuat komitmen menjadikan komoditas perkebunan sebagai motor penggerak kesejahteraan...
Nabire, Papua Tengah, Central Media News – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada Rabu, 28 Oktober...
NABIRE, CENTTRAL MEDIA NEWS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nabire membekuk seorang pemuda berinisial AM (20) yang diduga mencuri...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dikukuhkan dalam...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Vivian Adenita Gobai resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Bola Basket Seluruh...
Oleh: Prof. Dr. Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapy, S.T., S.H., S.Th., M.M., M.Eng., M.H., Ph.D., DBA. Advokat, Akademisi dan Praktisi Hukum...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire mengapresiasi jajaran Kepolisian Resor (Polres) Nabire atas upaya pemberantasan narkotika di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 167,85 gram pada tingkat...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Polres Nabire menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukumnya....
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengimbau...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire bersama instansi terkait menggencarkan hari ketiga pelaksanaan Operasi Zebra...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire membeberkan catatan hasil penindakan sepanjang pelaksanaan Operasi Patuh Noken...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Polda Papua Tengah dan Jajaran Polres berhasil mengungkap lima kasus pencurian selama pelaksanaan kegiatan rutin...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire menggelar pemusnahan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana umum yang...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri Nabire memusnahkan barang bukti dari 24 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dari Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), Nelius Agapa, menegaskan...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire mencatat puluhan pelanggaran kasat mata pada hari kedua pelaksanaan...
SUGAPA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., secara resmi membuka Pelatihan...
INTAN JAYA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar pelatihan intensif bagi petani...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Puncak Jaya periode 2026–2031 resmi dilantik dalam...
PUNCAK, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar Pelatihan Budidaya Kopi Berkelanjutan dan...
NABIRE, News.papuatengah.info – Festival Kopi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung meriah resmi ditutup di Aula Gereja KSK Bukit Meriam,...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait menggelar sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire dengan tegas membantah tudingan adanya praktik pungutan liar (pungli)...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bersama Satresnarkoba Polres Nabire, Polda Papua Tengah, mengamankan seorang pemuda...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Zebra Noken 2026 di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Noken 2026 di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pelayanan kepolisian tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Reserse Kriminal...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menegaskan penertiban penggunaan knalpot tidak sesuai standar di lingkungan...