Published
12 bulan agoon
By
Redaksi
” 8 Point Tuntutan Diajukan untuk Segera Ditindaklanjuti”

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –Masyarakat Adat Suku Wate yang diwakili oleh Frans Maurits Monei, Abraham Minei, Nerman Enumbi, serta sejumlah perwakilan lainnya, resmi menyerahkan dokumen berisi aspirasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRP-PT) pada Kamis (27/11/2025).
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPRP-PT, John NR. Gobay, di ruang kerjanya. Rombongan masyarakat adat datang bersama Kepala Suku Besar (KSB) Wate, Otis Monei, S.Sos., M.Si, serta Kuasa Hukum Sergius Wabiser, S.H.
Latar Belakang Pengaduan
Sebelum penyerahan aspirasi, masyarakat memberikan penjelasan menyeluruh terkait aktivitas penambangan emas oleh pihak asing (WNA) yang telah beroperasi di wilayah adat mereka selama sembilan tahun dengan dasar perjanjian yang menurut masyarakat tidak pernah dipenuhi.
Ketidaksesuaian itu kemudian mendorong Masyarakat Adat Suku Wate Kampung Nifasi menggelar pertemuan resmi pada Sabtu, 24 November 2025, untuk menyikapi operasional perusahaan tambang emas IBU YANG LUQUANG yang beroperasi di bantaran Sungai Mirago.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menetapkan 8 poin tuntutan yang kemudian dibawa dan disampaikan kepada DPRP-PT.

8 Point Tuntutan Masyarakat Adat Suku Wate
1. Penolakan Operasional Tambang
Warga pemilik hak ulayat secara tegas menolak kelanjutan seluruh aktivitas penambangan emas oleh IBU YANG LUQUANG di wilayah Sungai Mirago.
2. Pelanggaran Kesepakatan 10% Fee
Masyarakat menegaskan perusahaan tidak membayar fee 10% dari hasil tambang sebagaimana dijanjikan selama sembilan tahun, serta tidak pernah transparan kepada masyarakat.
3. Pelanggaran Hak Garapan
Pemilik hak garapan turut menolak rencana aktivitas tambang karena perusahaan disebut tidak membayar hak garapan sesuai kesepakatan.
4. Pembayaran Tidak Sesuai Kesepakatan
Masyarakat mengungkapkan bahwa pembayaran yang semestinya dilakukan setiap akhir bulan diganti menjadi pembayaran semaunya oleh perusahaan.
5. Tidak Ada Transparansi Produksi
Selama sembilan tahun operasi, perusahaan tidak pernah menyampaikan laporan hasil produksi emas kepada pemilik hak ulayat maupun pemilik hak garapan.
6. Masyarakat Dijadikan Tameng Pemeriksaan
IBU YANG LUQUANG disebut selalu melempar tanggung jawab kepada masyarakat setiap ada pemeriksaan dari dinas terkait atau kepolisian, diduga karena perusahaan tidak mengurus izin tambang secara benar.
7. Mempengaruhi Masyarakat Bekerja di Areal Lain
Perusahaan dituding mengarahkan masyarakat bekerja di lokasi lain yang sudah dilepaskan kepada pihak lain, bukan di areal yang diberikan kepada perusahaan.
8. Provokasi dan Intimidasi
Masyarakat mengungkap tindakan provokatif perusahaan, termasuk mendatangi rumah Kepala Suku Wate terpilih Otis Monei bersama dua mobil pick-up masyarakat Dani dalam keadaan mabuk, untuk memaksa menyerahkan hak pengelolaan 750 Ha wilayah tambang di Sungai Mirago.
“Tindakan seperti ini sangat menyinggung martabat kami sebagai pemilik hak ulayat,” tegas pernyataan masyarakat.
Pernyataan Sikap Resmi Masyarakat Adat Suku Wate
Berdasarkan masalah yang terjadi, masyarakat menetapkan sikap resmi sebagai berikut:
1. Seluruh aktivitas pertambangan atas nama IBU YANG LUQUANG dihentikan dari wilayah adat Suku Wate Nifasi di Sungai Mirago.
2. Seluruh kesepakatan—baik tertulis maupun tidak tertulis—dengan perusahaan dinyatakan batal.
3. Masyarakat memberikan peringatan keras agar perusahaan tidak melakukan provokasi atau mengadu domba Suku Dani dan Suku Wate.
4. Masyarakat menunjuk Kuasa Hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi atas pembagian 10% hasil tambang sejak tahun 2017.
5. Dalam waktu 4 x 24 jam, seluruh alat berat dan peralatan kerja harus dikeluarkan dari wilayah adat.
6. Pihak lain yang tidak berkepentingan diminta tidak ikut campur karena hanya memperkeruh situasi.
7. Surat penolakan ini dapat dipergunakan untuk aduan kepada pihak berwenang.
8. Masyarakat menegaskan, “Ini tanah adat kami Suku Wate Kampung Nifasi. Kami berhak menentukan dengan siapa kami bekerja sama.

Di tempat terpisah, seorang warga Suku Wate menyampaikan harapan agar tidak ada lagi pihak kuat atau pihak luar yang membackup perusahaan tambang tersebut.
“Kami minta orang-orang di Jakarta tidak perlu ikut campur urusan tanah adat kami. Kami ingin bekerja di tanah kami sendiri,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua IV DPRP-PT John NR.Gibay menyatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi itu.
Dan setelah mendengarkan pemaparan masyarakat yang datang, John Gobai menyampaikan 4 point, pertama akan menyurat kepada Presiden Prabowo terkait dugaan ada orang kuat yang memback up kegiatan tambang.
Kedua, akan mencari tahu siapa orang kuat itu, ketiga meminta ada Kantor Imigrasi Papua Tengah yang dibangun di Nabire.
Keempat, meminta kepada aparat berwajib untuk melakukan pengecekan terhadap WNA yang berada di Nabire.
Apabila tidak sesuai dengan prosedur keimigrasian sebaiknya dideportasi saja. (Red)


NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Papua Tengah resmi beralih dari Pelaksana Tugas...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama para bupati se-Provinsi Papua Tengah beserta...
JAKARTA, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, melakukan kunjungan kerja strategis ke Direktorat Jenderal Perikanan...
NABIRE,CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa secara resmi membuka Festival Kopi Papua Tengah 2026 di Aula Gereja...
TIMIKA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperkuat komitmen menjadikan komoditas perkebunan sebagai motor penggerak kesejahteraan...
Nabire, Papua Tengah, Central Media News – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang jatuh pada Rabu, 28 Oktober...
NABIRE, CENTTRAL MEDIA NEWS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nabire membekuk seorang pemuda berinisial AM (20) yang diduga mencuri...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dikukuhkan dalam...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Vivian Adenita Gobai resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Bola Basket Seluruh...
Oleh: Prof. Dr. Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapy, S.T., S.H., S.Th., M.M., M.Eng., M.H., Ph.D., DBA. Advokat, Akademisi dan Praktisi Hukum...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire mengapresiasi jajaran Kepolisian Resor (Polres) Nabire atas upaya pemberantasan narkotika di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Resor (Polres) Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 167,85 gram pada tingkat...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Polres Nabire menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi aktivitas peredaran narkotika di wilayah hukumnya....
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengimbau...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire bersama instansi terkait menggencarkan hari ketiga pelaksanaan Operasi Zebra...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire membeberkan catatan hasil penindakan sepanjang pelaksanaan Operasi Patuh Noken...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Polda Papua Tengah dan Jajaran Polres berhasil mengungkap lima kasus pencurian selama pelaksanaan kegiatan rutin...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire menggelar pemusnahan barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana umum yang...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri Nabire memusnahkan barang bukti dari 24 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah dari Fraksi Otonomi Khusus (Otsus), Nelius Agapa, menegaskan...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire mencatat puluhan pelanggaran kasat mata pada hari kedua pelaksanaan...
SUGAPA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bupati Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., secara resmi membuka Pelatihan...
INTAN JAYA, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar pelatihan intensif bagi petani...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Puncak Jaya periode 2026–2031 resmi dilantik dalam...
PUNCAK, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan menggelar Pelatihan Budidaya Kopi Berkelanjutan dan...
NABIRE, News.papuatengah.info – Festival Kopi Papua Tengah Tahun 2026 yang berlangsung meriah resmi ditutup di Aula Gereja KSK Bukit Meriam,...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama jajaran kepolisian dan instansi terkait menggelar sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nabire dengan tegas membantah tudingan adanya praktik pungutan liar (pungli)...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bersama Satresnarkoba Polres Nabire, Polda Papua Tengah, mengamankan seorang pemuda...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Daerah Papua Tengah menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Zebra Noken 2026 di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Noken 2026 di...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pelayanan kepolisian tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jermias Rontini membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Reserse Kriminal...
NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kapolres Nabire, AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, menegaskan penertiban penggunaan knalpot tidak sesuai standar di lingkungan...