NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – ​Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di halaman Aula Makodim 1705/Nabire, Senin (5/10/2026).

Perayaan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh ratusan prajurit, tokoh masyarakat, serta pejabat daerah setempat. Momentum tahunan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua.

​Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan pengabdian para prajurit dalam menjaga kedaulatan serta mengayomi warga. Meki mengibaratkan tingginya penghormatan publik terhadap prajurit sebagaimana apresiasi terhadap aparat di negara-negara maju.

“Sebagai warga masyarakat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada TNI atas pengabdian tanpa pamrih dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Thank you for your service, Tuhan memberkati TNI ke depan,” ujar Meki Nawipa.

​Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki menaruh harapan besar agar TNI terus menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga keamanan masyarakat di Papua Tengah.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengorbanan prajurit hari ini merupakan investasi kesejahteraan bagi generasi mendatang.

“Seluruh jerih payah dan pengabdian Bapak-Ibu akan dinikmati oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun ke-81 TNI, tetap jaya ke depan dalam membangun, menolong, dan mengayomi masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Komandan Korem 173/Praja Vira Braja, Brigadir Jenderal TNI Vivin Alivianto, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Makodim 1705/Nabire, Provinsi Papua Tengah. Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, Bupati Nabire Mesak Magai, serta jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bertindak mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Brigjen Vivin membacakan amanat tertulis yang menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme dan modernisasi alutsista di tengah ketidakpastian global serta dinamika lingkungan strategis, Senin (5/10/2026).

​Dalam pembacaan naskah tersebut, Brigjen Vivin menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik kepada TNI merupakan amanah besar yang wajib dijaga.

​”Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga,” kata Danrem 173/PVB.

​Peringatan bertema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini sekaligus menekankan lima pilar budaya pengabdian PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Memasuki usia ke-81 tahun, pimpinan TNI mengingatkan seluruh prajurit dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan TNI agar tetap kokoh pada jati diri institusi.

​”Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya,” ujar Brigjen TNI Vivin.

​Langkah ini dinilai sangat penting guna mengantisipasi tantangan pengelolaan sumber daya negara, dinamika ruang informasi, hingga ancaman terhadap keutuhan wilayah, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah strategis seperti Papua Tengah.
​Melalui momentum peringatan HUT ke-81 TNI ini, pelaksanaan rangkaian kegiatan di Nabire diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi mampu mempererat kemanunggalan antara prajurit TNI dan masyarakat Papua Tengah.

​Ke depan, implementasi nyata dari konsep TNI PRIMA diharapkan dapat diwujudkan secara konsisten oleh seluruh personel dalam menjaga stabilitas keamanan, mengawal agenda pembangunan daerah, serta melindungi kedaulatan NKRI demi mewujudkan Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan Microsoft Office. Kegiatan ini ditujukan bagi pengelola kepegawaian dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Tengah.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 5–6 Oktober 2026, digelar di Aula BKPSDM Papua Tengah, Bandara Lama, Nabire. Materi difokuskan pada penguasaan Microsoft Word dan Microsoft Excel sebagai keterampilan dasar yang dibutuhkan ASN dalam menjalankan pekerjaan administrasi pemerintahan, Senin (5/10/2026).

Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP., M.M., mengatakan kemampuan mengoperasikan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah penerapan digitalisasi pemerintahan. ASN tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pekerjaan.

“Microsoft Office, baik Word maupun Excel, adalah pilar dasar dari aktivitas administrasi dan pelaporan kedinasan sehari-hari. Suka tidak suka, harus kita kuasai,” ujar Kepala BKPSDM Papua Tengah.

Menurutnya, penguasaan teknologi juga menjadi bagian dari kesiapan sumber daya manusia dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Karena itu, ASN diharapkan memiliki kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan, meskipun memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda.

Ketua Panitia Bimtek, Ferdinand Somnaikubun, S.Sos., M.M., menjelaskan pelatihan dirancang agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga langsung mempraktikkannya.

“Hari pertama peserta mendapatkan materi Microsoft Word, sedangkan hari kedua Microsoft Excel. Peserta kami dorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mempraktikkan langsung materi yang diberikan,” jelasnya.

Bimtek tersebut diharapkan memperkuat kemampuan ASN dalam mengelola dokumen, laporan, surat kedinasan, serta kebutuhan administrasi lainnya secara lebih efektif dan sesuai tuntutan tata kelola pemerintahan berbasis digital. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan milik warga di depan Sekolah Menara Ilmu, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIT.

Kebakaran terjadi di dekat kawasan sekolah dan permukiman warga. Kobaran api sempat menimbulkan kepulan asap tebal dan berpotensi meluas karena kondisi cuaca panas, kering, serta hembusan angin.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan personel Polres Nabire dan Polsek Nabire Barat bersama masyarakat langsung melakukan pemadaman setelah menerima laporan kebakaran.

“Personel bersama masyarakat bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan sekolah dan permukiman warga,” katanya.

Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah turut dikerahkan dengan satu unit mobil pemadam, sementara Polres Nabire mengerahkan satu unit mobil pemadam. Personel kepolisian dan warga juga menggunakan peralatan manual untuk mengendalikan api.

Setelah sekitar dua jam, kobaran berhasil dipadamkan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terbakar, namun lahan milik warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Kompol Henry menyebut kondisi panas, kering, dan angin kencang dapat mempercepat perambatan api. Polisi juga tidak menutup kemungkinan aktivitas manusia menjadi pemicu, termasuk pembakaran lahan, kelalaian penggunaan sumber api, maupun pembuangan benda yang masih memiliki bara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat agar dapat ditangani secepat mungkin sebelum meluas,” ujarnya.

Polda Papua Tengah bersama jajaran akan meningkatkan patroli, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama selama kondisi cuaca panas dan kering. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun fondasi tata kelola pemerintahan sejak awal, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah. Dari KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Ia mengatakan kolaborasi lintas lembaga tersebut penting untuk memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sejak tahap awal.

“Kami bersyukur kegiatan kolaborasi hari ini dapat berlangsung dengan hadirnya APIP Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintah, BPKP Perwakilan selaku pembina APIP, serta gubernur dan jajaran, DPRP dan jajaran. Ini memang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan tata kelola di Papua Tengah masih berada pada tahap awal sehingga fondasi pemerintahan perlu dibangun secara serius, cermat, dan sesuai regulasi.

“Karena ini masih menjadi prioritas awal, kami menekankan bagaimana fondasi tata kelola dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan secermat mungkin,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sejumlah area dalam MCSP, KPK memberi perhatian terhadap bidang yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat. Perencanaan, penganggaran, dan PBJ menjadi bagian penting yang harus dipahami secara baik oleh pemerintah daerah dan DPRP.

“Kami fokus pada beberapa area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi agar tidak salah melangkah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut agar setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta mendukung pelayanan kepada masyarakat. (*)