NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, merespons aspirasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) dalam aksi damai bertajuk “Dogiyai Berdarah” di Gedung DPR Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Aksi tersebut menyuarakan kembali persoalan yang terjadi di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret hingga 2 April 2026. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, sejumlah warga sipil dan anggota kepolisian dilaporkan menjadi korban.

Menanggapi aspirasi massa, Wakil Ketua I mengatakan DPR Papua Tengah memiliki kewajiban menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangan lembaga. Ia menegaskan DPR tidak dapat mengambil alih proses penegakan hukum, tetapi dapat meminta penjelasan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Kami DPR ini adalah perwakilan dari masyarakat Papua Tengah. Dan masyarakat Papua Tengah sedih, kami harusnya bersedih juga. Harusnya merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Ia mengaku hingga Senin (28/9/2026) pihaknya belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus Dogiyai. Karena itu, DPR Papua Tengah akan mengundang Kapolda Papua Tengah untuk meminta penjelasan mengenai proses hukum kasus tersebut.

“Saya janji kami akan undang Pak Kapolda. Saya ingin tahu sampai di mana kasus Dogiyai itu, terutama ini kan penegakan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, DPR Papua Tengah sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Langkah tersebut dilakukan karena sebagian persoalan yang disampaikan masyarakat berada di luar kewenangan DPR Papua Tengah.

Ia juga menegaskan, baik masyarakat maupun anggota kepolisian merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi. Karena itu, penyelesaian persoalan Dogiyai harus dilakukan melalui mekanisme hukum, dengan mengedepankan keterbukaan dan penegakan hukum terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Ia berharap proses penanganan kasus tersebut dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat dan keluarga korban serta tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Kita mau mendorong perdamaian abadi di atas negeri ini,” tegasnya.

Wakil ketua I berharap aspirasi yang disampaikan IPMADO dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencari penyelesaian atas persoalan Dogiyai, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum dan situasi keamanan di Papua Tengah tetap terjaga. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Dogiyai Berdarah” menggelar unjuk rasa dengan bergerak dari Asrama Dogiyai menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Aksi ini digelar guna mendesak pengungkapan fakta serta proses hukum yang transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Dogiyai Berdarah yang menewaskan lima warga sipil pada 30 Maret hingga 2 April 2026 lalu, sekaligus mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, Kepolisian Resor Nabire mengerahkan sekitar 300 personel pengamanan di sepanjang rute massa.

“Seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP),” tegas Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu saat mengawal jalannya pengamanan.

​Di hadapan anggota DPRP Papua Tengah, Marius Petege (Tipex) selaku penanggung jawab aksi menyampaikan 11 poin pernyataan sikap massa, yaitu:

(1) menolak segala bentuk pendekatan keamanan bersenjata serta menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi.
(2) mengecek sejauh mana aspirasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Dogiyai telah ditindaklanjuti.
(3) menagih kesepakatan dengan Polda Papua Tengah terkait pengungkapan kasus penembakan lima warga sipil dan Bripda Juventus Edowai.
(4) meminta Komnas HAM Perwakilan Papua segera memublikasikan data hasil investigasi.
(5) meminta kejelasan dan transparansi proses tindak lanjut aspirasi.
(6) menuntut transparansi dari DPRP, Pemprov, dan Polda Papua Tengah.
(7) mempertanyakan hasil nyata dari aspirasi yang sebelumnya telah dijanjikan.
(8) mendorong kepastian hukum dan tindak lanjut aspirasi yang belum diselesaikan.
(9) menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
(10) meminta ruang dialog terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait,serta
(11) menolak keras pengabaian terhadap aspirasi masyarakat tanpa adanya penjelasan dan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.

“Aspirasi pelajar dan mahasiswa bersama rakyat Dogiyai yang pernah disampaikan, sudah sampai di mana? Kami meminta kejelasan mengenai proses, tindak lanjut, dan hasilnya,” tegas Marius Petege saat membacakan tuntutan tersebut.

​Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan aparat penegak hukum untuk membuka ruang komunikasi yang jujur serta berkeadilan.

Publik berharap transparansi proses hukum serta penuntasan janji pembentukan Pansus oleh DPRP Papua Tengah dapat segera direalisasikan demi memberikan kepastian hukum bagi para korban dan memulihkan rasa aman masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan personel gabungan TNI-Polri, Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC), dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi damai yang digelar Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire.

Aksi bertajuk “Dogiyai Berdarah” yang bermula dari Asrama Dogiyai tersebut mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya desakan pengungkapan fakta dan proses hukum transparan atas dugaan pelanggaran HAM terkait peristiwa Dogiyai Berdarah, dengan titik puncak aksi diarahkan ke Kantor DPRP Papua Tengah, Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 300 personel untuk memperketat pengamanan di area strategis dan sepanjang rute pergerakan massa.

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

“Pada saat pengamanan utamakan sikap 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian, cara bertindak kita di lapangan tetap humanis, sesuaikan dengan protap dan hierarki dalam pelaporan,” ujar AKBP Samuel saat memimpin apel pengamanan di Mapolres Nabire.

Langkah preventif ini diambil guna menjamin kelancaran penyerahan aspirasi ke pihak legislatif sekaligus menjaga ketertiban umum di wilayah Kota Nabire selama kegiatan berlangsung.

​Di samping pengerahan pasukan pengamanan, Kapolres Nabire mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Nabire agar tetap tenang dan melangsungkan kegiatan harian seperti biasa tanpa terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Nabire untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan menghindari segala bentuk provokasi dari pihak mana pun. Mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di Kota Nabire agar situasi senantiasa aman, nyaman, dan kondusif,” imbaunya. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Nabire, Marsel Asyerem, mengundang Solidaritas Peduli Wilayah Papua (SPWP) Wilayah Nabire beserta kelompok pelajar untuk berdialog terbuka terkait tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (26/9/2026)

Inisiatif yang diumumkan di Nabire, Papua Tengah, pada pertengahan September 2026 ini digulirkan guna merespons aksi penolakan MBG yang digelar SPWP dan kalangan pelajar di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada 15 September 2026 lalu.

Forum dua arah tersebut dirancang sebagai wadah pertukaran informasi transparan mengenai mekanisme pemenuhan standar gizi, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga distribusi makanan di lapangan.

​Langkah diplomatis ini diambil BGN untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di tengah massa penolak, khususnya terkait isu pemotongan alokasi dana pendidikan.

Melalui ruang komunikasi terbuka tersebut, BGN bermaksud menjelaskan secara mendalam aspek teknis pelaksanaan MBG, pengawasan kualitas makanan, hingga dampak strategisnya terhadap peningkatan gizi anak-anak di Papua Tengah.

Di sisi lain, dialog ini memberi kesempatan bagi masyarakat sipil dan organisasi pemuda untuk menyampaikan aspirasi serta kritik konstruktif guna memantau transparansi pelaksanaan program prioritas presiden ini.
​Pihak BGN menegaskan bahwa anggaran gizi berdiri sendiri dan tidak bersinggungan dengan pos keuangan sekolah.

“Program MBG dan anggaran pendidikan itu dialokasikan dari pos yang berbeda, sehingga pelaksanaan program gizi tidak akan memotong atau mengganggu anggaran pendidikan. Kami ingin berdiskusi agar kawan-kawan pelajar dan SPWP paham secara mutlak mekanismenya,” ujar Marsel Asyerem.

Menanggapi Undangan Dialog tersebut, Perwakilan Koordinator Lapangan SPWP Nabire, menyambut terbuka rencana diskusi publik ini guna menyampaikan suara masyarakat daerah secara langsung.

“Kami siap membawa poin-poin aspirasi dan kekhawatiran kawan-kawan pelajar dalam dialog terbuka nanti agar pemerintah mendengar langsung kondisi objektif di lapangan,” tegas perwakilan SPWP wilayah nabire. (*)

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Intan Jaya bersama Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Kejaksaan Negeri Nabire resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Jumat (25/9/2026).

Langkah strategis yang dihadiri langsung oleh Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian C.A. Samakori, serta Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme verifikasi awal, pembagian kewenangan, dan transparansi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat maupun pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

​Melalui kerja sama ini, setiap aduan akan diverifikasi secara teliti guna memisahkan antara pelanggaran administratif dan ranah tindak pidana korupsi secara objektif. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian C.A. Samakori, menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh personel selama proses koordinasi berlangsung.

“Kami mengingatkan seluruh personel untuk menjaga integritas, kerahasiaan informasi, dan tidak menyalahgunakan data yang diperoleh dalam proses penanganan laporan. Semua harus bekerja secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kompol Sofian.

Melalui penguatan koordinasi inter-lembaga ini, pihak Kepolisian bersama APH dan APIP berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan semakin akuntabel dan transparan.

“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkas Kapolres. (*)