NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian bersama masyarakat bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan milik warga di depan Sekolah Menara Ilmu, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIT.

Kebakaran terjadi di dekat kawasan sekolah dan permukiman warga. Kobaran api sempat menimbulkan kepulan asap tebal dan berpotensi meluas karena kondisi cuaca panas, kering, serta hembusan angin.

Plt. Kabid Humas Polda Papua Tengah, Kompol Henry J. Manurung, mengatakan personel Polres Nabire dan Polsek Nabire Barat bersama masyarakat langsung melakukan pemadaman setelah menerima laporan kebakaran.

“Personel bersama masyarakat bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan sekolah dan permukiman warga,” katanya.

Tim Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah turut dikerahkan dengan satu unit mobil pemadam, sementara Polres Nabire mengerahkan satu unit mobil pemadam. Personel kepolisian dan warga juga menggunakan peralatan manual untuk mengendalikan api.

Setelah sekitar dua jam, kobaran berhasil dipadamkan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai satu hektare. Tidak ada korban jiwa maupun bangunan yang terbakar, namun lahan milik warga mengalami kerusakan akibat kebakaran.

Kompol Henry menyebut kondisi panas, kering, dan angin kencang dapat mempercepat perambatan api. Polisi juga tidak menutup kemungkinan aktivitas manusia menjadi pemicu, termasuk pembakaran lahan, kelalaian penggunaan sumber api, maupun pembuangan benda yang masih memiliki bara.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat agar dapat ditangani secepat mungkin sebelum meluas,” ujarnya.

Polda Papua Tengah bersama jajaran akan meningkatkan patroli, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama selama kondisi cuaca panas dan kering. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun fondasi tata kelola pemerintahan sejak awal, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah. Dari KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Ia mengatakan kolaborasi lintas lembaga tersebut penting untuk memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sejak tahap awal.

“Kami bersyukur kegiatan kolaborasi hari ini dapat berlangsung dengan hadirnya APIP Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintah, BPKP Perwakilan selaku pembina APIP, serta gubernur dan jajaran, DPRP dan jajaran. Ini memang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan tata kelola di Papua Tengah masih berada pada tahap awal sehingga fondasi pemerintahan perlu dibangun secara serius, cermat, dan sesuai regulasi.

“Karena ini masih menjadi prioritas awal, kami menekankan bagaimana fondasi tata kelola dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan secermat mungkin,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sejumlah area dalam MCSP, KPK memberi perhatian terhadap bidang yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat. Perencanaan, penganggaran, dan PBJ menjadi bagian penting yang harus dipahami secara baik oleh pemerintah daerah dan DPRP.

“Kami fokus pada beberapa area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi agar tidak salah melangkah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut agar setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta mendukung pelayanan kepada masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Fokus pembahasan mencakup pokok-pokok pikiran (Pokir), hibah, bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari KPK, kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat secara terbuka berbagai kekurangan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

“Kita diberikan kesempatan untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki, serta memahami hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Gubernur Papua Tengah.

Menurutnya, kehadiran KPK melalui pendampingan dan pemberian arahan menjadi bagian penting untuk mencegah potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak awal.

Ia berharap koordinasi dan pengawasan yang dilakukan secara bersama dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.

“Saya percaya, dengan upaya dan pendampingan seperti ini, pemerintahan Provinsi Papua Tengah akan terus maju dan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas,” ujarnya. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info– Polres Nabire menggelar kegiatan Kesamaptaan Jasmani (Kesjas) berkala bagi seluruh personelnya di Nabire, Papua, guna memastikan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi dinamika pengamanan wilayah yang semakin tinggi. Pelaksanaan tes kesegaran jasmani yang rutin diagendakan ini diikuti oleh jajaran perwira, bintara, hingga unsur pimpinan fungsi sebagai tolok ukur kebugaran anggota kepolisian, Kamis (1/10/2026).

Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh sekadar dianggap sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan fondasi utama dalam menunjang profesionalisme operasional di lapangan.

“Kesamaptaan jasmani merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang sehat, tangguh, disiplin, dan selalu siap melaksanakan tugas,” ujar AKBP Samuel saat memimpin kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa para pimpinan satuan dan perwira harus mampu menjadi teladan nyata bagi anggotanya dalam menjaga kebugaran tubuh secara berkesinambungan.

“Kita tidak cukup hanya memerintahkan anggota untuk sehat dan disiplin, tetapi harus mampu memberikan keteladanan,” tegas AKBP Samuel.

Melalui pelaksanaan Kesjas berkala ini, kepolisian setempat berharap seluruh personel dapat terus meningkatkan standar pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dengan kondisi fisik yang prima. (*)

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info — Wakil Ketua IPAMADO Nabire, Alven Goo, mengajak pemuda dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang peringatan HUT TPNPB.

Alven menyampaikan imbauan tersebut di kawasan Pemancar, Jalan TVRI, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Rabu (30/9/2026).

Menurut Alven, masyarakat perlu menjaga situasi Nabire agar tetap aman dan kondusif. Karena itu, ia mengajak pemuda menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jaga Nabire bersama-sama. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan mari kita jaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing,” kata Alven.

Alven mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengajak generasi muda menyalurkan energi melalui kegiatan positif dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial. Setiap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada orang lain.

Menurut Alven, masyarakat juga perlu menghindari penyebaran foto, video, maupun narasi yang dapat memperkeruh suasana atau menimbulkan kepanikan.

“Perbedaan pandangan maupun pilihan sikap merupakan hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terpenting, kita tetap menjaga komunikasi dan menghormati satu sama lain,” ujarnya.

Selain menjaga komunikasi, Alven mengajak masyarakat memperhatikan beberapa hal untuk mempertahankan situasi keamanan di lingkungan masing-masing.

Pertama, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang belum jelas.

Kedua, masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama melalui media sosial dan grup percakapan.

Ketiga, pemuda dan masyarakat diminta menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Keempat, masyarakat diharapkan menjaga komunikasi antarwarga, menyelesaikan persoalan melalui dialog, dan tidak mudah terlibat dalam konflik.

Kelima, masyarakat diminta menjaga lingkungan dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal serta segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Alven menegaskan bahwa Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui kepedulian terhadap lingkungan, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghormati.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga persaudaraan dan ciptakan Nabire yang aman, damai, dan kondusif,” katanya.

Ia berharap pemuda bersama seluruh elemen masyarakat dapat menjaga persaudaraan dan menciptakan suasana yang aman, sehingga aktivitas masyarakat di Nabire tetap berjalan dengan baik.

Alven juga mengajak masyarakat tetap tenang, mengutamakan komunikasi, serta tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia berharap situasi Nabire tetap aman dan kondusif, baik menjelang maupun setelah peringatan HUT TPNPB. (*)