NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan kebijakan dan regulasi daerah dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nabire.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kebijakan/Regulasi Daerah terkait Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Nabire Tahun 2026, Kamis (2/10/2026).

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, pemerintah daerah menilai pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.

“Pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Menurutnya, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki posisi strategis untuk menjadi teladan dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif.

Karena itu, penyusunan regulasi daerah dinilai penting agar pelaksanaan PHA memiliki payung hukum yang kuat dan dapat diterapkan di tingkat operasional. Pemerintah provinsi juga berharap FGD dapat memperkuat sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghimpun berbagai masukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

FGD yang berlangsung 1–3 Oktober 2026 juga diarahkan untuk mengidentifikasi isu strategis, permasalahan, serta data terkini terkait anak di Kabupaten Nabire.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap hasil forum tidak berhenti pada dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah membangun fondasi tata kelola pemerintahan sejak awal, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta unsur pengawasan pemerintah. Dari KPK, hadir Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Ia mengatakan kolaborasi lintas lembaga tersebut penting untuk memastikan proses perbaikan tata kelola berjalan sejak tahap awal.

“Kami bersyukur kegiatan kolaborasi hari ini dapat berlangsung dengan hadirnya APIP Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintah, BPKP Perwakilan selaku pembina APIP, serta gubernur dan jajaran, DPRP dan jajaran. Ini memang merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi yang penting,” ujarnya.

Menurutnya, pembenahan tata kelola di Papua Tengah masih berada pada tahap awal sehingga fondasi pemerintahan perlu dibangun secara serius, cermat, dan sesuai regulasi.

“Karena ini masih menjadi prioritas awal, kami menekankan bagaimana fondasi tata kelola dibangun sebaik mungkin, seserius mungkin, dan secermat mungkin,” katanya.

Ia menjelaskan, dari sejumlah area dalam MCSP, KPK memberi perhatian terhadap bidang yang memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan masyarakat. Perencanaan, penganggaran, dan PBJ menjadi bagian penting yang harus dipahami secara baik oleh pemerintah daerah dan DPRP.

“Kami fokus pada beberapa area yang dampaknya signifikan terhadap pelayanan masyarakat, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Gubernur dan jajaran serta DPRP harus betul-betul cermat membaca dan memahami regulasi agar tidak salah melangkah,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemahaman terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut agar setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan secara tepat serta mendukung pelayanan kepada masyarakat. (*)

NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Fokus pembahasan mencakup pokok-pokok pikiran (Pokir), hibah, bantuan sosial (bansos), serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (1/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) serta Risk Based Surveillance (RBS).

Rakor tersebut melibatkan pemerintah dari delapan kabupaten di Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari KPK, kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat secara terbuka berbagai kekurangan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

“Kita diberikan kesempatan untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki, serta memahami hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depan,” kata Gubernur Papua Tengah.

Menurutnya, kehadiran KPK melalui pendampingan dan pemberian arahan menjadi bagian penting untuk mencegah potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak awal.

Ia berharap koordinasi dan pengawasan yang dilakukan secara bersama dapat mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.

“Saya percaya, dengan upaya dan pendampingan seperti ini, pemerintahan Provinsi Papua Tengah akan terus maju dan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang memiliki integritas,” ujarnya. (*)

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info — Wakil Ketua IPAMADO Nabire, Alven Goo, mengajak pemuda dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjelang peringatan HUT TPNPB.

Alven menyampaikan imbauan tersebut di kawasan Pemancar, Jalan TVRI, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Rabu (30/9/2026).

Menurut Alven, masyarakat perlu menjaga situasi Nabire agar tetap aman dan kondusif. Karena itu, ia mengajak pemuda menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan.

“Mari kita jaga Nabire bersama-sama. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan mari kita jaga keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing,” kata Alven.

Alven mengatakan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Ia mengajak generasi muda menyalurkan energi melalui kegiatan positif dan tidak mudah terpengaruh ajakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial. Setiap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada orang lain.

Menurut Alven, masyarakat juga perlu menghindari penyebaran foto, video, maupun narasi yang dapat memperkeruh suasana atau menimbulkan kepanikan.

“Perbedaan pandangan maupun pilihan sikap merupakan hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terpenting, kita tetap menjaga komunikasi dan menghormati satu sama lain,” ujarnya.

Selain menjaga komunikasi, Alven mengajak masyarakat memperhatikan beberapa hal untuk mempertahankan situasi keamanan di lingkungan masing-masing.

Pertama, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang belum jelas.

Kedua, masyarakat diimbau tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama melalui media sosial dan grup percakapan.

Ketiga, pemuda dan masyarakat diminta menghindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Keempat, masyarakat diharapkan menjaga komunikasi antarwarga, menyelesaikan persoalan melalui dialog, dan tidak mudah terlibat dalam konflik.

Kelima, masyarakat diminta menjaga lingkungan dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan normal serta segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Alven menegaskan bahwa Kamtibmas bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting melalui kepedulian terhadap lingkungan, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghormati.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga persaudaraan dan ciptakan Nabire yang aman, damai, dan kondusif,” katanya.

Ia berharap pemuda bersama seluruh elemen masyarakat dapat menjaga persaudaraan dan menciptakan suasana yang aman, sehingga aktivitas masyarakat di Nabire tetap berjalan dengan baik.

Alven juga mengajak masyarakat tetap tenang, mengutamakan komunikasi, serta tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia berharap situasi Nabire tetap aman dan kondusif, baik menjelang maupun setelah peringatan HUT TPNPB. (*)

Nabire, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Kepolisian Resor Nabire menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan Mapolres Nabire, Papua Tengah, Upacara yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” ini dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu serta diikuti oleh jajaran perwira, bintara, dan personel Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC). Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan khidmat dari awal hingga akhir, Kamis (1/10/2026).

Dalam amanatnya, Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menegaskan bahwa momentum Hari Kesaktian Pancasila harus dimaknai sebagai pengingat kokohnya ideologi negara dalam merajut persatuan di tanah Papua yang majemuk.

“Pancasila bukan sekadar lambang atau hafalan, melainkan komitmen hidup berbangsa dan bernegara yang senantiasa harus diimplementasikan dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, saya mengimbau seluruh personel untuk tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif,” tegas AKBP Samuel.

​Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap garis komando serta sinergi antara aparat dan masyarakat dalam merawat keamanan daerah.

“Perlu diingat, apa pun yang terjadi di lapangan, keputusan akhir ada di tangan Kapolres atau Kapolda Papua Tengah, bukan di tangan orang lain. Oleh karena itu, saya mengimbau baik aparat keamanan maupun seluruh elemen masyarakat Nabire untuk saling bahu-membahu menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Nabire dan Polda Papua Tengah agar tetap kondusif, aman, serta damai,” pungkas AKBP Tatiratu. (*)