NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Toto Beri, Distrik Wapoga, Kabupaten Nabire, lumpuh total. Lemahnya pengawasan dan ketimpangan penempatan tenaga pendidik membuat sekolah di wilayah terluar ini terpaksa ditutup sementara waktu, meninggalkan ratusan anak kehilangan hak dasar atas pendidikan di tengah status Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
Berdasarkan pantauan dan penelusuran di lapangan pada hari kamis 5 november 2026, kelumpuhan sekolah ini bermula dari kosongnya aktivitas belajar akibat guru meninggalkan tempat tugas.
Kondisi tersebut memantik keprihatinan mendalam dari para orang tua murid serta sorotan tajam terhadap kinerja birokrasi pendidikan daerah.
Dewi Novita Wiyatoa, salah seorang warga sekaligus orang tua murid di kampung setempat, mengungkapkan bahwa anak-anak praktis tidak mendapatkan pengajaran selama berbulan-bulan akibat ketiadaan tenaga pengajar secara permanen di sekolah.
”Harus ibu-ibu guru kembali ke sini supaya anak-anak kembali sekolah seperti semula,” ujar Dewi dengan nada kecewa.
Kondisi memprihatinkan ini turut disaksikan langsung oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, Sepi Madai, saat melakukan kunjungan kerja ke Distrik Wapoga. Ia menilai pemerintah daerah selama ini abai terhadap nasib masyarakat di wilayah pinggiran dan pedalaman yang kian tertinggal dalam sektor pembangunan manusia.
”Jadi kami dari DPRK Kabupaten Nabire dan pemerintah. Kami punya masyarakat di pinggiran ini semua mereka terbelakang. Jadi kita harus mesti kita perhatikan, kita punya masyarakat yang pinggiran ini. Yaitu pinggiran di pulau-pulau maupun di pegunungan macam daerah-daerah pegunungan itu kita mesti perhatikan. Jadi kami dari pemerintah harus lihat perhatikan lebih kepada masyarakat Kampung Toto beri Distrik Wapoga,” tegas Sepi.
Menanggapi sorotan publik dan temuan legislatif tersebut, Kepala Bidang SD/MI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Alberth Sipahelut, S.Pd., memberikan klarifikasi di ruang kerjanya, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa SDN Inpres Toto Beri sejatinya memiliki enam orang tenaga pengajar, yang terdiri dari satu kepala sekolah berstatus ASN, empat guru P3K, dan satu guru kontrak daerah.
Menurut Alberth, kekosongan guru terjadi secara bersamaan akibat sejumlah alasan administratif dan kondisi kesehatan. Kepala sekolah tengah berobat ke kota karena sakit, sementara keempat guru P3K wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) di Nabire.
”Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami. Memang saat ini kami tidak hanya fokus pada wilayah Totobo saja, tetapi juga di seluruh sekolah yang ada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta wilayah pinggiran. Kami akan melakukan penataan terhadap guru-guru di daerah-daerah tersebut agar semua sekolah tetap memiliki guru yang sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya,” ungkap Alberth.
Kendati demikian, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur dan jajarannya di lapangan. Jajaran dinas diimbau agar bekerja dengan dilandasi nilai moral dan tanggung jawab spiritual mengingat mutu pendidikan di wilayah penyangga Ibu Kota Provinsi ini memegang peranan krusial bagi masa depan generasi penerus bangsa, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-OAP.
Terlebih lagi, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur telah ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan daerah yang tidak boleh diabaikan demi mengangkat harkat dan martabat masyarakat di Bumi Cenderawasih. (*)