NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama para bupati se-Provinsi Papua Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Nabire, Bupati Paniai, Wakil Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, dan Bupati Puncak Jaya. Sementara itu, Bupati Mimika maupun wakilnya tampak tidak hadir dalam agenda strategis tersebut.
Turut hadir pula para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pejabat Utama (PJU) baik dari tingkat Provinsi Papua Tengah maupun tingkat kabupaten.
Pertemuan strategis ini dihelat untuk menyelaraskan program pembangunan tahun anggaran 2027, memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, serta merumuskan langkah konkret dalam mengatasi persoalan keuangan daerah dan perbaikan pelayanan publik.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, melayangkan teguran tegas kepada para kepala daerah agar meninggalkan ego sektoral dan tidak bergerak secara sendiri-sendiri saat memperjuangkan hak daerah ke pemerintah pusat. Gubernur Nawipa menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), royalti, dan pajak air permukaan yang masih tertahan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus diselesaikan dari akar masalah di tingkat kabupaten, bukan sekadar diterima apa adanya.
”Ada kabupaten yang merasa diri hebat lalu pergi berjuang sendiri, itu tidak akan pernah dijawab! Kita butuh kekuatan besar dan bersatu untuk meminta hak kita dikembalikan,” tegas Meki Nawipa di hadapan para peserta raker.
Ia juga mengkritik tata kelola data pendidikan daerah yang kerap tidak akurat. “Kenapa IPM kita rendah? Karena akumulasi dari kabupaten-kabupaten yang penyebabnya adalah laporan tidak riil di lapangan. Ini fakta di pundak kita, mari kita selesaikan satu per satu,” lanjutnya.
Melalui penyelenggaraan Raker Bupati se-Papua Tengah ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap seluruh pemerintah kabupaten dapat memperkuat soliditas dan kesamaan visi tanpa mendahulukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pemprov Papua Tengah juga menargetkan lahirnya kesepakatan strategis mengenai prioritas anggaran 2027, efisiensi pembagian peran antara provinsi dan kabupaten, serta solusi nyata demi mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (*)