Berita Nabire
LMA Papua Tengah 2026–2030 Resmi Dilantik, Siap Bersinergi dengan Pemerintah dan Jaga Kondusivitas Daerah
NABIRE,Papua Tengah | News.papuatengah.info – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua Tengah beserta LMA Kabupaten se-Papua Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik di Aula LPP RRI Nabire, Kabupaten Nabire. Mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat Wujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai dan Maju”, prosesi pelantikan ini dihadiri sekitar 130 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, hingga para pengurus yang dilantik. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial, mencegah konflik, serta mengawal pembangunan sosial.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua sekaligus Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol (Tituler) Dr. Lenis Kogoya, S.Th., M.Hum., menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan amanah besar untuk melayani masyarakat, bukan sekadar acara seremonial semata. Ia mengingatkan para pengurus agar senantiasa menjaga integritas dan mengedepankan pendekatan adat dalam menyelesaikan persoalan sosial, Senin (14/9/2026).
“Pelantikan ini merupakan pemberian amanah dan tanggung jawab kepada orang-orang yang dipercaya. Lembaga adat harus memiliki jiwa melayani, jiwa mendamaikan, jiwa melindungi, dan jiwa mengayomi masyarakat,” ujar Lenis.
Penjabat Gubernur Papua Tengah melalui Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, Marten Ukago, mengapresiasi pengukuhan pengurus baru tersebut dan menekankan posisi strategis lembaga adat dalam struktur pembangunan daerah. Ia menegaskan pentingnya peran LMA dalam menjembatani aspirasi masyarakat adat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Masyarakat adat adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan. LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” kata Marten saat membacakan sambutan Gubernur Meki Nawipa.
Pelantikan ini diharapkan dapat memperkokoh koordinasi antara LMA, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mengawal Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Tengah.
Lewat kepengurusan periode 2026–2030, LMA diharapkan mampu mewujudkan pemetaan hak ulayat yang jelas guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, meminimalisir sengketa wilayah, serta menciptakan iklim kemasyarakatan yang aman, damai, dan sejahtera. (*)