Berita Nabire
Sebulan Dialog Konflik Intan Jaya Buntu, Jozan Sani Ancam Bakar Gedung DPR dan Kantor Gubernur Papua Tengah
NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar pembacaan pernyataan sikap terkait eskalasi konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang tak kunjung mereda sejak 2019 hingga 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung pada pukul 17.02 hingga 17.25 WIT di Asrama Intan Jaya, Jalan Mandala, Kalibobo, Papua Tengah, dan dihadiri oleh sekitar 45 peserta yang terdiri dari pelajar serta mahasiswa murni asal Intan Jaya, Sabtu (12/9/2026).
Pembacaan tuntutan dipimpin langsung oleh Koordinator Umum GPMI-I, Jozan Sani, didampingi Wakil Koordinator Lapangan Bigauga Pogau, serta para penanggung jawab aksi yakni Marten Hagisimijau, Melianus Sondegau, dan Ayub Wandagau.
Aksi ini menyoroti dampak konflik bersenjata selama enam tahun yang dinilai melumpuhkan ruang publik, memicu pengungsian massal, serta menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi warga sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia.
Dalam data riil yang dibeberkan GPMI-I, tercatat 52 dari 57 gedung sekolah dan 6 dari 7 Puskesmas lumpuh total, kantor Pemkab Intan Jaya melumpuh hingga tersisa kantor Bupati saja yang aktif, serta meluasnya 34 pos militer di 8 distrik.
Mereka juga menyoroti penangkapan sewenang-wenang terhadap tujuh warga sipil tanpa bukti yang dituduh bagian dari TPNPB, antara lain Daud Sondegau, Yoas Japugau, Paskalis Belau, Rian Sondegau, Noti Sondegau, Melkias Hagisimijau, dan Pius Emani, di mana aparat keamanan dinilai sebagai aktor di balik rentetan persoalan tersebut.
GPMI-I menyampaikan tujuh tuntutan dan desakan utama, meliputi pembentukan Tim Pansus Kemanusiaan oleh DPR-PT dan Pemda Papua Tengah, mempertanyakan kejelasan tindak lanjut atas aspirasi tanggal 23 Juli 2026, serta mendesak DPRD dan Pemkab Intan Jaya untuk menghentikan pembongkaran jalan Trans dan pengabaian penderitaan rakyat.
GPMI-I juga secara tegas menolak rencana kedatangan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa pada 14–15 September 2026, mendesak TNI Damai Cartenz, Koops Habema, dan Kogabwilhan III menghentikan penangkapan liar, serta menuntut Panglima TNI dan Presiden RI untuk membubarkan Kogabwilhan III.
Jozan Sani menegaskan bahwa agenda kali ini diposisikan sebagai ruang penyampaian sikap damai guna menunggu iktikad baik dari pemerintah, namun jika tidak ada kejelasan atas dialog yang diajukan sejak 3 Agustus 2026 lalu, mereka siap mengambil langkah radikal.
“Kami hanya membacakan pernyataan sikap ini dan menunggu respons balik dari DPR Papua Tengah. Jika ada respons baik dan diterima melalui ruang dialog, maka kita bisa mencari solusi bersama. Namun, jika tuntutan kami tidak diindahkan dan tidak ada respon secepatnya, kami akan memobilisasi massa turun ke jalan melakukan aksi besar-besaran, serta siap membakar Kantor DPR dan Kantor Gubernur Papua Tengah,” tegas Jozan Sani.
berlarut-larut ini menjadi peringatan keras bagi jajaran pemangku kebijakan di tingkat daerah maupun provinsi agar tidak mengabaikan jeritan masyarakat adat Migani di Intan Jaya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR-PT) dan Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, diimbau secara tegas untuk tidak menutup mata dan segera menginisiasi pembentukan Tim Pansus Kemanusiaan secara nyata.
Sikap responsif, tanggap, dan terbuka untuk duduk bersama dalam ruang dialog yang konstruktif sangat mendesak dilakukan oleh pemerintah daerah guna mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat, sebelum ketegangan semakin meluas, memicu aksi amuk massa, serta memperburuk stabilitas keamanan dan kondusivitas di wilayah Provinsi Papua Tengah. (*)