John NR Gobai : Emas Biru Laut Mimika Harus Menyejahterakan Masyarakat Asli

Nabire, Papua Tengah-enagoNews – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menegaskan bahwa potensi sumber daya perikanan di Laut Mimika atau yang disebut sebagai emas biru harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Mimika. Menurutnya, kekayaan laut tersebut tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak luar, tetapi harus dikelola dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.
Pernyataan itu disampaikan John Gobai, Senin (29/6/2026), menanggapi rencana ekspor perdana hasil perikanan melalui Pelabuhan Pomako, Timika, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (30/6/2026).
Menurut Gobai, ekspor perdana ikan dari Mimika merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Ia menilai upaya Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika membuka akses pasar internasional bagi komoditas perikanan merupakan bagian dari pengembangan ekonomi daerah yang perlu didukung.
“Saya mendukung penuh kegiatan ekspor perdana ini. Semoga berjalan lancar dan menjadi awal yang baik bagi pengembangan sektor perikanan di Mimika,” ujarnya.
Gobai mengaku sebenarnya ingin menghadiri kegiatan tersebut secara langsung. Namun, karena masih melaksanakan tugas kedewanan di Enarotali, Kabupaten Paniai, ia tidak dapat hadir dalam acara ekspor perdana di Pomako.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan ekspor tidak boleh hanya diukur dari banyaknya produk perikanan yang berhasil menembus pasar luar negeri. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan masyarakat asli Mimika, khususnya para nelayan lokal, memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
“Yang menjadi perhatian saya adalah keterlibatan nelayan asli Mimika harus nyata. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi bagian penting dalam rantai usaha perikanan sehingga kesejahteraan mereka benar-benar meningkat,” tegasnya.

Wakil Ketua IV DPRPT John NR.Gobai saat Memimpin Sidang Paripurna

Gobai menjelaskan bahwa hasil hearing antara Pimpinan DPR Papua Tengah dan STIH Mimika beberapa waktu lalu juga menghasilkan pandangan yang sama, yakni pengelolaan potensi kelautan Mimika harus berpihak kepada masyarakat asli sebagai pemilik wilayah adat.
Menurutnya, kegiatan ekspor memang harus dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pemerintah bersama para pelaku usaha perlu menyusun skema kemitraan yang jelas antara perusahaan eksportir dan nelayan lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Ia mengusulkan adanya pola kerja sama yang memberikan kepastian bagi nelayan asli Mimika, mulai dari penyediaan hasil tangkapan, pendampingan usaha, akses terhadap sarana produksi, hingga jaminan pembelian hasil tangkapan dengan harga yang layak.
“Dengan adanya skema yang jelas, masyarakat dapat melihat secara konkret bahwa mereka benar-benar dilibatkan dalam usaha perikanan yang berkembang di daerahnya sendiri,” katanya.
Gobai berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika terus mengawal pengembangan sektor perikanan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekspor, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
“Emas biru di Laut Mimika harus berguna bagi masyarakat Mimika. Kekayaan laut ini harus menjadi sumber kesejahteraan masyarakat asli, bukan hanya menjadi keuntungan bagi pihak lain. Itulah yang harus menjadi orientasi utama dalam pembangunan sektor perikanan di Mimika,” pungkasnya. (Red)