PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi meluncurkan Program Bangkit Papua Tengah (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) sebagai salah satu program prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial masyarakat. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (21/7/2026).

Program ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumule, pimpinan OPD, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, serta perwakilan empat pemerintah kabupaten yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program.
Peluncuran Ditandai Penandatanganan Komitmen Bersama

Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan empat pemerintah kabupaten yang menjadi pilot project, yaitu:
Kabupaten Paniai
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Puncak Jaya
Sebagai simbol dimulainya implementasi program, Gubernur Meki Nawipa juga menyerahkan bantuan kepada empat perwakilan masyarakat dari kabupaten tersebut.

Program Bangkit merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, yang dirancang sebagai gerakan pembangunan terpadu dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.
Kepala Bapperida: Bangkit Menjadi Gerakan Pembangunan Terpadu

Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa peluncuran Program Bangkit merupakan momentum dimulainya implementasi resmi program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah.
Menurutnya, Program Bangkit hadir sebagai gerakan pembangunan terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa tujuan utama dari pelaksanaan program tersebut, di antaranya:
Memperkenalkan Program Bangkit Papua Tengah kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
Membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.
Menyerahkan dan memanfaatkan data terpadu sebagai dasar penyaluran manfaat program agar tepat sasaran.
Eliezer menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama keberhasilan Program Bangkit.
“Kami berharap melalui pelaksanaan launching Program Bangkit Papua Tengah ini akan semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program, termasuk Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra pembangunan.
Gubernur : Bangkit Hadir Menjawab Tantangan Kemiskinan dan Stunting

Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan Program Bangkit lahir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua Tengah, terutama tingginya angka stunting dan kemiskinan.
Menurutnya, berdasarkan data yang tersedia saat ini, angka stunting di Papua Tengah mencapai sekitar 32,5 persen, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 28,9 persen.
Meski demikian, ia menilai pemerintah masih membutuhkan data yang lebih akurat sehingga seluruh kebijakan benar-benar tepat sasaran.
“Dengan Program Bangkit ini saya berharap kita semua membantu menghadirkan data yang benar. Kita harus tahu angka kemiskinan, angka stunting, angka kematian, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat.”
Data Akurat Menjadi Kunci Pembangunan

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara pasti kondisi masyarakat, mulai dari tingkat kesejahteraan keluarga, pendapatan masyarakat hingga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pemerintah ingin berhasil, maka harus tahu angkanya. Dari situ kita bisa mengukur apakah daerah ini maju atau belum.”
Program Strategis Gubernur Papua Tengah
Meki Nawipa menegaskan bahwa Program Bangkit telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga keberlanjutannya telah dipersiapkan sejak awal.
Ia menyebut Bangkit sebagai Program Strategis Gubernur Papua Tengah, yang akan terus dijalankan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur.
Program tersebut juga merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk Pemerintah Australia.
Dimulai di Empat Kabupaten, Bertambah Menjadi Delapan Tahun Depan

Pada tahap awal, Program Bangkit akan dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu:
Paniai
Dogiyai
Intan Jaya
Puncak Jaya
Keempat daerah tersebut dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project).
Gubernur menargetkan pada tahun berikutnya program akan diperluas ke empat kabupaten lainnya sehingga seluruh wilayah Papua Tengah secara bertahap memperoleh manfaat Program Bangkit.
Anak Usia 0–4 Tahun Menjadi Prioritas

Salah satu fokus utama Program Bangkit adalah perlindungan bagi anak usia dini.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membiayai berbagai kebutuhan pelayanan bagi anak sejak lahir hingga usia empat tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi Papua Tengah sejak dini.
Namun demikian, Gubernur menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten.
Ia meminta seluruh bupati menyiapkan dukungan operasional di daerah masing-masing sehingga implementasi program dapat berjalan secara optimal.
Bantuan Tunai Meningkat Menjadi Rp350 Ribu per Bulan
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa bantuan yang sebelumnya diterima masyarakat sebesar Rp200 ribu per bulan kini ditingkatkan menjadi Rp350 ribu per bulan.
Peningkatan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat.
Komitmen Besar pada Pendidikan
Selain Program Bangkit, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program beasiswa.
Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah membiayai:
550 mahasiswa Papua Tengah melalui program beasiswa pemerintah provinsi.
58.920 siswa SMP dan SMA melalui program pendidikan daerah.
Selain itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebanyak 2.444 pelajar di lima kabupaten juga menerima bantuan pendidikan, dengan rincian:
Kabupaten Nabire : 1.010 siswa
Kabupaten Mimika : 700 siswa
Kabupaten Paniai : 448 siswa
Kabupaten Puncak Jaya : 171 siswa
Kabupaten Dogiyai : 151 siswa
Menurut Gubernur, komitmen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di akhir sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya pendataan yang valid.
Ia menilai masih terdapat data yang belum akurat sehingga berpotensi menghambat penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan aparat kampung untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendataan agar seluruh program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kita punya anggaran, kita punya niat membantu masyarakat, tetapi semua harus didukung dengan data yang valid,” tegasnya.
Bangkit Menjadi Tonggak Baru Pembangunan Papua Tengah

Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan generasi Papua Tengah yang sehat, tangguh, inklusif, dan sejahtera. (Red)

Gubernur Meki : “SSH, Tingkatkan Mutu Pendidikan Papua Tengah “

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, diwakili Sekda dr.Silwanus Sumule secara resmi membuka Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program SSH sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, berkarakter, disiplin, serta berintegritas.
Seminar dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Nurhalida, para kepala sekolah, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari berbagai kabupaten di Papua Tengah.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar bagi peserta didik. Menurutnya, pelaksanaan SSH harus menjadi sarana untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran, pembinaan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta memberikan pendampingan yang lebih terarah kepada siswa.
“SSH harus menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang menerapkan program ini harus menjadi contoh dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing,” tegas Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SSH sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Karena itu, implementasinya harus dilakukan secara terencana dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik melalui sistem evaluasi yang berkelanjutan.
Selain membahas peningkatan mutu pembelajaran, Gubernur juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi sektor pendidikan. Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan dalam Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT mengenai pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, alokasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus mendukung operasional Program Sekolah Sepanjang Hari di seluruh wilayah Papua Tengah.
“Saya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD. Dinas Pendidikan di setiap kabupaten juga harus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan efektif di setiap sekolah,” ujarnya.
Gubernur Meki juga menegaskan bahwa keberhasilan Program SSH membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta Dinas PUPR mendukung pembangunan dan renovasi gedung sekolah, penyediaan sanitasi yang layak, akses air bersih, hingga perlindungan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir.
Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memastikan tersedianya akses internet yang andal sebagai penunjang proses pembelajaran digital, sedangkan PT PLN diharapkan memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan bagi sekolah-sekolah di seluruh Papua Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan layanan pendidikan, khususnya di Kabupaten Nabire. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah Topo, Siriwo, dan daerah-daerah pedalaman lainnya.
“Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita bersama. Setiap anak Papua Tengah, di mana pun berada, harus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang sama,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan bersama BKPSDM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk segera melakukan pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah pedalaman masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Selain itu, para kepala sekolah dan guru diminta mampu mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, serta kegiatan keagamaan tanpa mengabaikan kesehatan dan kenyamanan peserta didik.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan transformasi pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan Papua Tengah adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda.
Ia berharap Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari dapat menghasilkan langkah-langkah operasional yang konkret, sistem evaluasi yang efektif, serta memperkuat sinergi seluruh pihak agar program SSH benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh anak-anak Papua Tengah. (red)

“GMKINabire Desak Investigasi Independen, Transparan dan Objektif Kasus Penembakan Warga Sipil di Intan Jaya”

NABIRE, Papua Tengah – enagoNews – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nabire menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Organisasi kemahasiswaan tersebut mendesak pemerintah, khususnya Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), untuk segera mendorong pelaksanaan investigasi independen yang transparan, objektif, dan akuntabel guna mengungkap fakta di balik berbagai peristiwa tersebut.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat GMKI Cabang Nabire, Kali Harapan, Rabu (8/7/2026). Pernyataan dibacakan oleh Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan GMKI Cabang Nabire, Yuliana Mamoribo, didampingi Ketua Cabang GMKI Nabire, Firgo Jitmau, bersama jajaran pengurus inti organisasi.
Dalam pernyataan tertulisnya, GMKI Nabire menilai bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayah Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Intan Jaya, telah menimbulkan keresahan masyarakat karena berulang kali memakan korban dari kalangan warga sipil. Mereka menyebutkan bahwa korban dalam sejumlah peristiwa tersebut di antaranya merupakan pemuda, ibu hamil, hingga seorang pendeta.
GMKI menyatakan bahwa situasi keamanan di wilayah konflik perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurut mereka, pola pendekatan keamanan yang lebih mengedepankan penggunaan kekuatan bersenjata dinilai belum mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil dan justru berpotensi menimbulkan korban yang tidak terlibat dalam konflik.
Organisasi tersebut juga menilai bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan dialog, komunikasi, serta langkah-langkah preventif perlu dikedepankan agar masyarakat sipil tidak lagi menjadi korban dalam situasi konflik yang berkepanjangan.
Selain menyoroti kasus di Intan Jaya, GMKI Nabire juga menyinggung sejumlah peristiwa penembakan yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Puncak. Menurut mereka, beberapa kasus tersebut hingga kini belum terungkap secara tuntas, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Atas dasar itu, GMKI Cabang Nabire menyampaikan empat poin pernyataan sikap sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia di Papua Tengah.
Pertama, GMKI mendesak Menteri HAM untuk secara aktif mendorong proses investigasi independen yang transparan sehingga kebenaran setiap peristiwa dapat diungkap secara objektif dan akuntabel.
Kedua, mereka meminta Menteri HAM segera mendesak pihak-pihak terkait, termasuk TNI dan Polri, untuk memberikan klarifikasi atas jatuhnya korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasi militer, khususnya yang melibatkan pasukan nonorganik.
Ketiga, GMKI meminta Menteri HAM mendorong penghentian sementara operasi militer di wilayah-wilayah sipil maupun kawasan pengungsian demi menjamin keselamatan masyarakat.
Keempat, GMKI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten di wilayah konflik agar mengambil langkah tegas dalam memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan bagi masyarakat sipil.

GMKI Cabang Nabire berharap seluruh pihak dapat mengedepankan prinsip kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan yang damai, sehingga keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah dapat terjamin. Organisasi tersebut juga meminta agar setiap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara terbuka dan profesional. (Red)