Connect with us

Berita Daerah

Wamendagri Ribka Haluk Tegaskan Dana Otsus Papua Tidak Dipotong, Penyaluran 2025 Terealisasi 100 Persen

Published

on


JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dengan tegas memberikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dianggap sebagai bentuk pengurangan maupun keterlambatan penyaluran dana oleh pemerintah pusat kepada daerah di Tanah Papua, sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan dimuat dalam sejumlah pemberitaan media massa.
Dalam keterangannya pada 13 Mei 2026, Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran Dana Otsus untuk enam provinsi di Tanah Papua secara penuh hingga akhir Tahun Anggaran 2025.
Ribka menjelaskan bahwa tidak terdapat pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus), melainkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Efisiensi tersebut diarahkan pada pos-pos anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor (ATK), makan minum, dan belanja operasional lainnya.
“Tidak ada pemotongan Dana Otonomi Khusus, dan tidak ada keterlambatan dari pemerintah pusat. Hingga Desember 2025, realisasi Dana Otsus untuk enam provinsi telah tersalurkan 100 persen. Saat ini kita melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang berlaku bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk enam provinsi di Tanah Papua. Efisiensi tersebut menyasar pos-pos anggaran yang dinilai tidak terlalu mendesak seperti perjalanan dinas, ATK, makan minum, dan belanja operasional lainnya,” ujar Ribka.
Namun demikian, lanjut Ribka, dalam rapat bersama Presiden Republik Indonesia yang dihadiri enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Tanah Papua, telah ditegaskan bahwa Dana Otsus tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi tersebut. Presiden juga telah mengarahkan Menteri Keuangan untuk memproses pengembalian dana efisiensi dimaksud.
“Saat ini proses pengembalian dana tersebut sedang dibahas dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan kebijakan,” katanya.
Besaran alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sesuai Pasal 34 PMK Nomor 33 Tahun 2024 dipengaruhi oleh empat indikator kinerja, yaitu:
Kinerja capaian keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15 persen.
Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dengan bobot 15 persen.
Penyampaian Rencana Anggaran Program (RAP) Dana Otonomi Khusus.
Besaran SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30 persen.
Alokasi Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua Selatan Tahun 2026 mengalami penurunan dibanding Tahun 2025. Pada Tahun 2025, pagu Dana Otsus tercatat sebesar Rp351.395.001.000 dan pagu DTI sebesar Rp319.644.218.000. Sedangkan pada Tahun 2026, pagu Dana Otsus menjadi Rp194.912.263.000 dan pagu DTI sebesar Rp110.297.631.000.
Penurunan alokasi Dana Otsus dan DTI Tahun 2026 tersebut dipengaruhi oleh capaian dua indikator kinerja, yaitu:
Penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami keterlambatan dan baru ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2026, sedangkan lima provinsi lainnya di wilayah Papua telah menetapkan APBD tepat waktu pada Desember 2025.
Provinsi Papua Selatan memiliki SiLPA Dana Otsus Tahun 2025 sebesar Rp273.220.085.571 berdasarkan hasil rekonsiliasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sehingga memengaruhi besaran alokasi Dana Otsus dan DTI Tahun 2026.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa penyesuaian alokasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme penilaian kinerja daerah sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku, dan bukan bentuk pemotongan Dana Otsus Papua oleh pemerintah pusat. (enagoNews)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending