Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah Sosialisasikan Dua Perdasi dalam Giat Reses di SKB YPPK Enarotali, Dorong Pemahaman Masyarakat terhadap Regulasi Daerah

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) Papua Tengah, John NR Gobai, melaksanakan sosialisasi dua Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Tengah dalam rangka kegiatan reses Anggota DPR Papua Tengah Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada pekan keempat Juni 2026 di SKB YPPK Enarotali, Kabupaten Paniai.
Pemilihan SKB YPPK Enarotali sebagai lokasi sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan John Gobai untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai regulasi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui keberadaan Perdasi, tetapi juga memahami manfaat serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, John NR Gobai memaparkan isi dua Perdasi secara rinci dan sistematis. Penjelasan yang disampaikan mencakup tujuan pembentukan peraturan, ruang lingkup pengaturan, hingga manfaat yang akan dirasakan masyarakat apabila pelaksanaannya berjalan dengan baik.
Tidak hanya memberikan materi sosialisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi dialog dan tanya jawab yang berlangsung cukup panjang. Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, masukan, serta pandangan mengenai pelaksanaan Perdasi di tengah masyarakat. Suasana diskusi berlangsung interaktif sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap substansi peraturan daerah yang disosialisasikan.
Dua pokok bahasan yang menjadi perhatian utama dalam sosialisasi tersebut adalah Perdasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perdasi yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut John Gobai, kedua regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasannya, John Gobai mengingatkan pentingnya membangun kembali budaya pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana pernah diterapkan pada masa lalu.
“Saya pikir kita juga perlu mengingat kembali bagaimana dulu pemerintah Belanda mengembangkan pelatihan-pelatihan yang kuat. Seperti di SKB ini, kemudian ada juga pelatihan perempuan di lingkungan GKI, termasuk program G3W. Semangat itu perlu kita hidupkan kembali. Dalam Pasal 23 Perdasi juga sudah diatur agar ke depan program-program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak benar-benar menghadirkan kegiatan pemberdayaan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar John Gobai.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Perdasi bukan sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi harus menjadi pedoman dalam penyusunan program pemerintah daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Selama kegiatan berlangsung, suasana sosialisasi berjalan hangat dan penuh keakraban. Meski materi yang dibahas berkaitan dengan regulasi pemerintahan, John Gobai mampu menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta diselingi candaan khas yang membuat peserta tetap antusias mengikuti kegiatan hingga selesai.
Para peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan unsur pendidikan terlihat aktif mengikuti setiap sesi. Mereka mengapresiasi kesempatan berdialog secara langsung dengan pimpinan DPR Papua Tengah sehingga berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara terbuka.
Sebagai putra asli Kabupaten Paniai, John NR Gobai dinilai memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Pengalamannya mengenal kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat Paniai menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kedekatan tersebut tercermin dari komunikasi yang cair selama kegiatan berlangsung, sehingga suasana reses terasa lebih akrab namun tetap substansial.
Melalui kegiatan reses yang dipadukan dengan sosialisasi Perdasi ini, John Gobai berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga, sekaligus dapat berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang lebih inklusif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Red)