Connect with us

Berita Daerah

Kapolres Nabire Bantah Tuduhan Izin Tambang Ilegal, Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum, Ajak Semua Pihak Duduk Bersama

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nabire, AKBP.Samuel D. Tatiratu, S.I.K., menegaskan bahwa Polres Nabire tidak pernah mengeluarkan izin dalam bentuk apa pun terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nabire.
‎Penegasan tersebut disampaikan Kapolres menyikapi berkembangnya isu di media sosial dan forum diskusi yang menyebut seolah-olah pihak kepolisian memberikan izin atau kelonggaran terhadap praktik pertambangan liar di lapangan, Rabu (18/2/2026) di Kapolres Nabire dihadapan 23 wartawan dari berbagai media.
‎“Perlu saya luruskan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Tengah dan lebih khusus lagi Polres Nabire, tidak pernah memberikan izin, baik secara lisan maupun tertulis, terhadap aktivitas tambang liar di Kabupaten Nabire,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada insan pers.
‎Kapolres menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan bukan berada di ranah kepolisian. Karena itu, tidak benar jika ada anggapan bahwa Polres Nabire melegalkan kegiatan tambang emas rakyat yang belum memiliki izin resmi.


‎Menurutnya, tugas dan tanggung jawab kepolisian adalah melakukan penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas pertambangan tanpa izin dapat ditertibkan sesuai regulasi yang berlaku.
‎Dalam penjelasannya, Kapolres mengakui bahwa dinamika sosial akibat keberadaan tambang liar cukup kompleks. Ia mencontohkan, pada Desember lalu sempat terjadi konflik antarwarga terkait batas wilayah pertambangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal berpotensi memicu gesekan sosial di tengah masyarakat.
‎Ia juga menyoroti persoalan hak ulayat sebagai salah satu faktor yang turut memengaruhi dinamika di lapangan. Menurutnya, pemilik hak ulayat kerap memberikan izin pemanfaatan lahan kepada pihak tertentu. Namun demikian, aspek legalitas formal tetap harus mengacu pada regulasi pemerintah.


‎“Kami sudah beberapa kali melakukan pemanggilan dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Kami mengingatkan agar segera mengurus izin resmi. Kepolisian tidak serta-merta melakukan tindakan represif, tetapi mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif,” ujarnya.
‎Kapolres menambahkan, pihaknya juga menghadapi tantangan keamanan di sejumlah wilayah, termasuk potensi gangguan dari kelompok bersenjata yang memanfaatkan situasi tambang ilegal untuk kepentingan tertentu, seperti permintaan sejumlah uang kepada para pelaku usaha tambang.
‎Untuk itu, Polres Nabire terus berkoordinasi dengan TNI dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga situasi tetap kondusif sekaligus mendorong percepatan regulasi terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan dapat berjalan secara legal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.


‎Di akhir pernyataannya, Kapolres mengajak semua pihak—tokoh adat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat—untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.
‎“Mari kita duduk bersama sebagai mitra. Jangan saling menyalahkan atau menjatuhkan. Kami siap melaksanakan tugas penegakan hukum dengan segala risiko yang ada, tetapi regulasi yang jelas sangat diperlukan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai aturan,” pungkasnya.
‎Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat penyampaian sebelumnya di forum diskusi yang menimbulkan kesalahpahaman, seraya menegaskan komitmen Polres Nabire untuk bersikap transparan dan profesional dalam menangani persoalan tambang ilegal di wilayah hukumnya. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

DinKes Papua Tengah Gelar OJT di Deiyai, Isak Waine : Layanan Harus Sesuai Standar

Published

on

PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).

Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.

Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.

Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –
Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on



PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –
Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Trending