Festival Media se-Tanah Papua Resmi Ditutup

Media Papua Meneguhkan Keterbukaan & Kebenaran Informasi “

Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Sore itu, angin dari Teluk Cenderawasih berembus pelan menyapu kawasan eks Bandara Lama Nabire. Di tempat yang dulu menjadi pintu masuk utama ke kota ini, kini berkumpul para penjaga cerita dari seluruh Tanah Papua—para jurnalis, penulis, penyiar, dan pewarta yang selama tiga hari terakhir bertukar gagasan, berdebat dengan hangat, dan meneguhkan kembali makna profesi mereka.
Kamis, 15 Januari 2026, Festival Media se-Tanah Papua resmi ditutup. Marthen Ukago, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, berdiri di podium mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH. Gubernur bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sedang berada di luar daerah menjalankan tugas negara. Namun, pesan yang dibawa pulang ke Nabire sore itu terasa utuh: media Papua tidak berjalan sendirian.
“Dengan penuh tanggung jawab, kami menutup Festival Media se-Tanah Papua 2026,” ujar Ukago, membacakan sambutan gubernur. Kalimat itu bukan sekadar penanda akhir acara, tetapi seperti penegasan awal bagi perjalanan yang lebih panjang.
Di hadapan panggung, duduk berdampingan para anggota Forkopimda Papua Tengah, pimpinan organisasi pers, tokoh-tokoh senior media, anggota DPR Papua Tengah dan MRP, para kepala OPD, hingga tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Sebuah potret kecil tentang Papua yang majemuk—dan tentang betapa pentingnya cerita-cerita dari tanah ini terus disuarakan.
Selama tiga hari, Nabire berubah menjadi ruang temu. Bukan hanya untuk menyusun strategi jurnalistik, tetapi juga untuk saling mendengar. Di ruang-ruang diskusi, dibicarakan jurnalisme damai, etika profesi, hak asasi manusia, hingga kegelisahan tentang masa depan media di tengah gempuran teknologi digital dan kecerdasan buatan.
Gubernur Meki Nawipa, dalam sambutan tertulisnya, menyebut festival ini sebagai bukti bahwa media Papua tumbuh bersama masyarakat, adat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Media, kata dia, bukan menara gading. Ia berjalan di tanah yang sama dengan rakyatnya—menghirup debu yang sama, dan memikul kecemasan yang serupa.

“Insan pers adalah mitra strategis pembangunan,” demikian kutipan yang dibacakan Marthen Ukago. Kritik yang jujur, data yang akurat, dan keberpihakan pada kepentingan publik, lanjutnya, adalah fondasi bagi pemerintahan yang transparan dan adil.
Malam sebelumnya, panggung yang sama menjadi saksi Malam Anugerah Wartawan Papua dan Apresiasi Noken Pers. Bukan sekadar deretan nama yang dipanggil untuk menerima penghargaan, tetapi sebuah pengakuan bahwa jurnalisme, di tanah yang penuh cerita dan luka ini, adalah panggilan moral.
“Jurnalisme adalah ruang bagi suara yang sering terpinggirkan,” tulis Gubernur dalam pesannya, “sekaligus tanggung jawab untuk menjaga nurani publik.”
Ketika matahari mulai turun di ufuk Nabire dan acara penutupan mencapai ujungnya, pesan itu kembali ditegaskan. Apresiasi disampaikan kepada panitia, Asosiasi Wartawan Papua, para senior pers, dan seluruh mitra yang telah membuat festival ini mungkin terjadi.
Namun, yang lebih penting dari seremoni adalah harapan: agar semangat festival tidak berhenti di panggung, tidak selesai bersama lipatan spanduk dan kursi yang dibereskan. Ia harus hidup di ruang-ruang redaksi kecil, di kampung-kampung yang jauh dari pusat kota, dan di hati setiap jurnalis Papua yang esok hari kembali memanggul kamera, buku catatan, atau perekam suara.

“Wartawan boleh lelah,” tulis Gubernur menutup pesannya, “tetapi kebenaran tidak boleh berhenti.”
Di Nabire, sore itu, kalimat itu terasa seperti janji yang diucapkan bersama—pelan, tetapi teguh.

(Red)