Wagub ” Pemprov Terus Maksimalkan Pembangunan Daerah, Menjaga Stabilitas Ekonomi & Kondisi Sosial Masyarakat
NABIRE – enagonews – Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., mengapresiasi usulan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran (TA) 2025, Senin (29/9/2025).
Wagub Deinas Geley menyampaikan terimakasih yang kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRP Papua Tengah yang telah mengapresiasi usulan KUA serta perubahan PPAS APBD Provinsi Papua Tengah TA 2025 melalui agenda Sidang Paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
“Sidang Paripurna ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah yang kita cita-citakan,” ujarnya.
Menurut Wagub, Raperda tentang APBD Perubahan (APBD-P) Provinsi Papua Tengah TA 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025.
Galey menjelaskan, penyusunan rancangan perubahan APBD Provinsi Papua Tengah TA 2025 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2025 sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah TA 2025 serta perubahan KUA dan perubahan PPAS sementara TA 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
Advertisement
Adapun secara umum, Nota Keuangan Perubahan APBD Provinsi Papua Tengah TA 2025 disampaikan, pertama, pendapatan daerah Provinsi Papua Tengah TA 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.881.272.091.833,00, mengalami penambahan sebesar Rp185.177.871.770,00, sehingga menjadi Rp4.066.449.963.603,00.
Kedua, belanja daerah Provinsi Papua Tengah TA semula dianggarkan sebesar Rp3.881.272.091.833,00,- mengalami penambahan sebesar Rp789.767.972.322,68, menjadi sebesar Rp4.671.040.064.155,68,-
“Kita telah sama-sama memaklumi bahwa pemerintah pusat untuk beberapa tahun belakangan selalu mengambil kebijakan untuk tidak mentransfer seratus persen dana perimbangan yang harus diterima daerah,” ujarnya.
“Konsekuensinya tentu berakibat pada penundaan atau bahkan pembatalan pelaksanaan sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dari awal,” imbuhnya.
Menurut Geley, hal ini tentu perlu mendapat perhatian bersama dan perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, bahwa pemerintah daerah tidak hanya berpangku tangan dengan keadaan ini, selain pengetatan belanja berbagai upaya lain juga terus dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan daerah, menjaga stabilitas perekonomian dan kondisi sosial masyarakat serta menjamin tetap berlangsungnya pembangunan sebagaimana mestinya.
Wagub berharap, melalui perubahan APBD TA 2025 ini diharapkan kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dapat tetap berjalan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian.
“Adanya perbedaan persepsi dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini bukan merupakan halangan maupun hambatan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, namun sebagai bentuk keterbukaan dan kekayaan cakrawala berpikir bersama. Sehingga dalam perjalanannya bisa saling bertukar pendapat dan ide dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Tengah,” pungkas Wagub Deinas.(red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
Gubernur Meki : “SSH, Tingkatkan Mutu Pendidikan Papua Tengah “
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, diwakili Sekda dr.Silwanus Sumule secara resmi membuka Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) tingkat Provinsi Papua Tengah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi program SSH sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi Papua Tengah yang cerdas, berkarakter, disiplin, serta berintegritas. Seminar dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah Nurhalida, para kepala sekolah, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari berbagai kabupaten di Papua Tengah. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan jam belajar bagi peserta didik. Menurutnya, pelaksanaan SSH harus menjadi sarana untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran, pembinaan karakter, pengembangan minat dan bakat, serta memberikan pendampingan yang lebih terarah kepada siswa. “SSH harus menjadi instrumen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang menerapkan program ini harus menjadi contoh dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, menghadirkan pembelajaran yang inovatif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, tangguh, dan berdaya saing,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SSH sejalan dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Karena itu, implementasinya harus dilakukan secara terencana dengan melibatkan seluruh unsur pendidikan, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, hingga peserta didik melalui sistem evaluasi yang berkelanjutan. Selain membahas peningkatan mutu pembelajaran, Gubernur juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi sektor pendidikan. Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mematuhi ketentuan dalam Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT mengenai pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut harus benar-benar digunakan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sekaligus mendukung operasional Program Sekolah Sepanjang Hari di seluruh wilayah Papua Tengah. “Saya meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk menaati ketentuan tersebut dalam penyusunan APBD. Dinas Pendidikan di setiap kabupaten juga harus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan efektif di setiap sekolah,” ujarnya. Gubernur Meki juga menegaskan bahwa keberhasilan Program SSH membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia meminta Dinas PUPR mendukung pembangunan dan renovasi gedung sekolah, penyediaan sanitasi yang layak, akses air bersih, hingga perlindungan sekolah-sekolah yang berada di wilayah pesisir. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta memastikan tersedianya akses internet yang andal sebagai penunjang proses pembelajaran digital, sedangkan PT PLN diharapkan memprioritaskan penyediaan listrik dan penerangan bagi sekolah-sekolah di seluruh Papua Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap pemerataan layanan pendidikan, khususnya di Kabupaten Nabire. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi harus diperluas secara bertahap hingga menjangkau wilayah Topo, Siriwo, dan daerah-daerah pedalaman lainnya. “Pemerataan mutu pendidikan adalah komitmen kita bersama. Setiap anak Papua Tengah, di mana pun berada, harus mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan belajar yang sama,” katanya. Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan Dinas Pendidikan bersama BKPSDM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk segera melakukan pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi sekolah yang mengalami kelebihan guru, sementara sekolah di wilayah pedalaman masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, para kepala sekolah dan guru diminta mampu mengelola kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, serta kegiatan keagamaan tanpa mengabaikan kesehatan dan kenyamanan peserta didik.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Meki Nawipa mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan transformasi pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, investasi terbaik bagi masa depan Papua Tengah adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda. Ia berharap Seminar Pelaksanaan Sekolah Sepanjang Hari dapat menghasilkan langkah-langkah operasional yang konkret, sistem evaluasi yang efektif, serta memperkuat sinergi seluruh pihak agar program SSH benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh anak-anak Papua Tengah. (red)
DEIYAI, enagoNews – Bupati Deiyai, Melkianus Mote, ST, menyerahkan penghargaan kehormatan kepada personel Polres Deiyai, Brigadir Yulianus Douw, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Deiyai, Rabu (1/7/2026).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, disiplin, loyalitas, dan pengabdian Brigadir Yulianus Douw dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
Dalam sambutannya, Bupati Melkianus Mote mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme anggota Polri yang senantiasa memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas profesionalisme sebagai anggota Polri yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Melkianus.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pesan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, kepada seluruh personel Polda Papua Tengah dan jajaran agar terus menjaga kehormatan institusi, meningkatkan disiplin, loyalitas, dan profesionalisme, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Jadilah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman serta menjadi teladan di tengah kehidupan bermasyarakat,” katanya.
Advertisement
Ia menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, meningkatnya citra positif Polri berdasarkan berbagai survei harus menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.
Selain itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah.
Ia menegaskan, sinergi yang telah terjalin akan terus diperkuat guna mendukung berbagai program pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.
“Polri siap mengawal setiap program pembangunan agar berjalan aman, tertib, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (Red)