Pemprov Papua Tengah Bentuk Tim Khusus Tangani Konflik Kapiraya

*Konflik Mimika–Deiyai–Dogiyai Masuk Tahap Mengkhawatirkan*

NABIRE, Papua Tengah-ebenagoNews –  Situasi keamanan di wilayah Kapiraya, Kabupaten Mimika, dalam beberapa pekan terakhir terus memburuk akibat meningkatnya konflik sosial yang melibatkan warga dari Mimika dan Deiyai. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengambil langkah strategis dengan membentuk tim khusus penanganan konflik Kapiraya.

Instruksi pembentukan tim disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan sosial yang telah menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Tim tersebut beranggotakan Badan Kesbangpol Papua Tengah serta Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat, dan dijadwalkan memulai tugas lapangan pada Jumat, 28 November 2025.

Kondisi Konflik Sudah Mengkhawatirkan

Pelaksana Tugas Kaban Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si, menjelaskan bahwa peningkatan ketegangan di Kapiraya dalam beberapa waktu terakhir memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Ia menyebut konflik tersebut bukan hanya terjadi pada tingkat individu, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dari dua kabupaten berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan benturan lebih besar.

“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Sesuai instruksi gubernur, pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” ujar Albertus Adii.

Albertus menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan penyelesaian yang memprioritaskan rekonsiliasi dan keamanan warga, bukan menambah ketegangan.

Menjelang Natal, Pemerintah Imbau Semua Pihak Menahan Diri

Memasuki bulan Desember yang menjadi momentum sakral bagi umat Kristiani, pemerintah meminta seluruh pihak menahan diri. Bagi Papua, Desember bukan hanya bulan perayaan, tetapi juga simbol kedamaian, persaudaraan, dan rekonsiliasi.

“Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian,” tambah Albertus.
Ia berharap seluruh kelompok masyarakat dapat mengutamakan jalan damai dan membuka ruang dialog.

Konflik Berkaitan Dengan Persoalan Tapal Batas

Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, menguatkan pernyataan tersebut. Ia mengungkap bahwa konflik Kapiraya tidak hanya dipicu cekcok sosial antarwarga, tetapi juga berakar pada persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.

Menurut Lambertus, persoalan batas wilayah ini telah lama menjadi sumber ketegangan, ditambah dinamika sosial yang kompleks di daerah perbatasan, sehingga konflik dapat muncul sewaktu-waktu jika tidak ditangani secara serius.
“Tidak ada lagi waktu menunda. Konflik ini harus segera dihentikan,” tegas Lambertus.

Tim Khusus Libatkan Tokoh Adat, Agama, Pemuda hingga Perempuan

Sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya dilakukan secara struktural oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Tim khusus ini kelak akan menggandeng:
Pemerintah Kabupaten Mimika
Pemerintah Kabupaten Deiyai
Pemerintah Kabupaten Dogiyai
Tokoh adat dari masing-masing wilayah
Tokoh agama
Tokoh pemuda
Perempuan sebagai unsur perdamaian

Lambertus menekankan bahwa pendekatan inklusif menjadi kunci tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
“Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan. Semua unsur yang berkepentingan harus terlibat,” ujarnya. (Red)

Jadwal Konsolidasi: Pertemuan Tim 2 Desember 2025

Sebagai langkah awal, Pemprov Papua Tengah menargetkan pertemuan resmi tim khusus pada 2 Desember 2025. Pertemuan ini akan menjadi ruang konsolidasi, pembahasan kondisi terbaru, pemetaan masalah, serta penyusunan strategi penanganan sebelum tim bergerak langsung ke Mimika dan wilayah terdampak konflik.

Pemerintah juga akan menyiapkan jalur komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan tokoh lokal guna memastikan penanganan situasi berjalan lancar dan diterima masyarakat.

Imbauan Keras Pemprov Papua Tengah

Menutup keterangannya, Pemprov Papua Tengah menyampaikan imbauan tegas bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk segera menghentikan segala bentuk pertikaian, baik kekerasan fisik, serangan balasan, maupun aksi anarkis lainnya.

> “Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok dan antarkeluarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal,” tegas Lambertus.