Menuju Target 80% MCSP 2025, inspektorat Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Koordinasi Kedua Bersama KPK

Abniel Pongtuluran “Sejumlah Tantangan Menanti, Banyak yang Tidak Suka Anti Korupsi”

NABIRE- centralmedia – Inspektorat Provinsi Papua Tengah telah melakukan sejumlah komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Koordinasi diwujudkan dalam bentuk rapat bersama KPK.Rapat terakhir Inspektorat dan KPK merupakan rapat kedua.
Rapat bersama itu  membahas Monitoring, Controlling dan Surveillance for Prevention (MCSP).
“rapat terakhir kemarin kita bersama KPK merupakan rapat tahap kedua dalam rangka Monitoring, Controlling dan Surveillance for Prevention (MCSP),” ungkapnya.

Rapat Koordinasi Inspektorat Provinsi Papua Tengah bersama KPK

Diterangkan Kepada Inspektorat Provinsi Papua Tengah Abniel Pongturuan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (2/9/2025) tahap kedua Rapat Koordinasi bersama KPK itu ada 8 (delapan) intervensi mulai dari perencanaan, penganggaran, barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN,  dan pelayanan publik dengan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah).

“Kemarin kita sudah lakukan terkait dengan optimalisasi pajak daerah dan barang milik daerah,” ujarnya.
“Hari ini kita laksanakan optimalisasi pajak daerah, perencanaan penganggaran, pelayanan publik, dan penguatan APIP,” imbuhnya.

Tujuann rapat koordinasi itu sendiri untuk memenuhi target atau memperbaiki tata kelola yang baik di Provinsi Papua Tengah.
“Target MCSP tahun lalu dengan nilai 53% dan diharapkan untuk MCSP tahun 2025 mampu mencapai angka  80%,” ungkapnya.

Untuk selanjutnya hasil dari Rapat Koordinasi dengan KPK akan disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai tindak lanjut dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Inspektorat Provinsi Papua Tengah Abniel Pongtuluran

Menurut Abniel, upaya pemberantasan korupsi atau anti korupsi  akan terus disosialisasikan kepada masyarakat luas di Papua Tengah.
“Sementara ini tahapan anti korupsi yang sedang berjalan  adalah survei penilaian integritas dari KPK, sementara masa waktunya dari tanggal 1 September ini sampai bulan Oktober dengan harapan  masyarakat dapat mengikuti partisipasi berupa penilaian integritas,” terangnya.
“Dengan demikian masyarakat dapat  menilai kinerja yang ada di Pemerintahan Provinsi Papua Tengah kedepan,” imbuhnya.

Lanjutnya, sebagai wujud partisipasi masyarakat, pihaknya telah mendaftarkan  beberapa nomor HP masyarakat, ASN, ekspert (pakar/ahli)buntuk mengikuti survei.
Tujuanya agar masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah ini seperti apa.
“Disitu masyarakat akan melihat posisi posisi ada dimana, apakah survei penilaian integritas itu turun atau naik, dengan demikian masyarakat dapat menilai /beranggapan bahwa Pemerintahan Provinsi Papua Tengah dilevel mana, nilai anti korupsinya mungkin belum berjalan.

Sejumlah Tantangan Menanti Pemberantasan Korupsi
Disinggung tantangan dalam melakukan program anti korupsi, Abniel Pongturuan mengatakan bahwa, tantangan utama banyak orang yang tidak suka dengan kinerja Inspektorat terkait program anti-korupsi.
“Tantangan utamanya ya otomatis akan banyak orang-orang yang mungkin tidak suka kinerja kami,” tandasnya.
“Kita ingin bagaimana merubah budaya yang selama ini mungkin salah,” ujarnya.

Lanjutnya, tantangan berikutnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di inspektorat dan itu merupakan  tantangan terberat.
Tantangan selanjutnya waktu yang  terbatas yakni tinggal 3 bulan ke depan.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target itu, tetapi waktu yang terlalu cepat menjadi tantangan tersendiri.
“Kita akui dipertengahan tahun ini mulai bulan Januari sampai bulan Juni masih stagnan alias tidak bergerak.
Sebelumnya kan MSCP-nya ada yang di jalur hijau, ada juga di jalur merah. MSCP kita untuk di Provinsi Papua Tengah semua dijalur merah,” tuturnya.
“Oleh karena itu kita panggil KPK dan menyelenggarakan rapat koordinasi agar menghasilkan solusi terbaik keluar dari jalur merah,” pungkasnya.(red)