Rapat Evaluasi Perijinan DPMPTSP &OPD Dorong Peningkatan PAD Nabire

NABIRE – papuatengahnews – Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire hari ini berkumpul dalam sebuah rapat evaluasi di Aula Sekda. Acara ini diselenggarakan atas inisiatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Evaluasi Perijinan dan Non Perijinan guna mengidentifikasi kekurangan dalam pelayanan dan mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala DPMPTSP, Engel Bertus Magai, S.Pd, dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk bersama-sama menemukan cara terbaik dalam meningkatkan PAD, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembayaran Tunjangan Profesi Pegawai (TPP) dan anggaran lainnya.

Engel Bertus menekankan pentingnya evaluasi ini sebagai wadah untuk membahas secara terbuka kekurangan masing-masing OPD dalam berkontribusi terhadap PAD.
“Karena dengan melalui PAD ini, TPP ini bisa dapat dibayar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa meskipun ada sumber anggaran lain seperti BPAD, namun PAD memiliki peran krusial dalam melengkapi kebutuhan finansial daerah. “PAD ini kalau maju, maka TPP semakin maju. Itu harapan kita,” tegasnya menyoroti bahwa tujuan utama adalah kemajuan bersama.

Pertemuan ini bertujuan untuk mewujudkan empat hal utama: menilai kinerja pelayanan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, menemukan arah ke depan pelayanan perizinan, serta memberi ruang untuk identifikasi dan diskusi. DPMPTSP juga melaporkan data terkini terkait perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Nabire, La Halim, S.Sos, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait perizinan. Ia menyoroti potensi besar Nabire sebagai salah satu kabupaten tertua, yang memiliki banyak peluang untuk meningkatkan PAD.

Ia menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya menyediakan peran terbaik secara transparan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

La Halim menyinggung tentang Peraturan Daerah (Perda) mengenai peredaran minuman beralkohol yang saat ini menjadi perhatian publik. Ia menyadari bahwa Nabire belum memiliki Perda yang mengatur hal tersebut secara komprehensif, dan berharap DPR dapat mengundang semua pihak terkait untuk merumuskan Perda yang efektif. Ia mengajak semua OPD terkait untuk duduk bersama dan membahas kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD.

“Saat ini kita betulkan yang sebelumnya, tidak perlu kita mencari siapa yang salah dalam tim ini, dan mari kita berbicara bersama untuk mencari solusi,” ungkapnya.
La Halim meminta agar semua pihak meninggalkan ego sektoral masing-masing dan menyatukan pemikiran untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendorong peningkatan PAD.

Asisten I Bidang Pemerintahan itu menyoroti dampak positif dari peningkatan PAD. Selain meningkatkan pendapatan ASN di Nabire, PAD juga sangat berpengaruh pada besaran tunjangan daerah bagi kepala daerah.
Ia juga tegaskan bahwa kesejahteraan daerah sangat bergantung pada keberhasilan mengelola PAD.

Dengan demikian, rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD di Nabire untuk bersinergi, berdiskusi, dan mencari solusi terbaik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD.(ing elsa)