PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –– Komandan Korem 173/Praja Vira Braja (PVB), Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, menegaskan bahwa kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) 804/Dharma Bakti Asasta Yudha di Nabire Ibukota Provinsi Papua Tengah, termasuk di Nabire, merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah pelosok.
Hal itu disampaikan Danrem saat menerima kunjungan awak media di Makorem 173/PVB, Nabire, Papua Tengah, dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi terkait peran dan fungsi Batalyon TP yang kini mulai beroperasi di wilayah tersebut, Selasa (27/01/2026) sambil meninjau fasilitad Makorem 173/PVB. Menurut Brigjen TNI Ketut Mertha Gunarda, secara konsep, Batalyon TP direncanakan akan hadir di setiap kabupaten. Satu kabupaten nantinya akan memiliki satu Batalyon TP yang difokuskan untuk membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, terutama di sektor-sektor dasar seperti pertanian, peternakan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Batalyon TP ini adalah program dari Bapak Presiden. Konsepnya, setiap kabupaten memiliki satu Batalyon TP. Organisasinya terdiri dari kurang lebih 1.039 personel, dengan komposisi di dalamnya ada kompi pertanian, kompi peternakan, kompi konstruksi, dan kompi kesehatan. Jadi murni dibentuk untuk menjawab kesulitan masyarakat di pelosok,” ujar Danrem. Ia menjelaskan, dengan kekuatan dan struktur tersebut, Batalyon TP diharapkan mampu bergerak cepat hingga ke tingkat distrik untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam berbagai program pembangunan. Saat ini, beberapa Batalyon TP di Papua Tengah baru terbentuk sekitar satu tahun terakhir. Sebagian sudah memiliki personel lengkap, namun masih terkendala pada pembangunan sarana dan prasarana markas. Meski demikian, Danrem menegaskan bahwa para prajurit sudah diperintahkan untuk tetap bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing. “Walaupun bangunannya belum ada, fasilitas belum lengkap, personel sudah kita perintahkan untuk mulai bekerja. Kita sudah lihat sendiri, ada sawah, peternakan, ayam petelur, perikanan, dan perkebunan. Itu semua adalah contoh atau sampel kegiatan yang sedang kita kembangkan,” jelasnya.
Danrem menekankan, ke depan seluruh kegiatan Batalyon TP akan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah, dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, serta instansi lain termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pemanfaatan lahan. “Semua itu kita koordinasikan. Batalyon TP ini bukan berjalan sendiri, tapi menjadi penggerak dan penguat bagi program-program pemerintah daerah,” katanya. Untuk tahap awal, fokus utama Batalyon TP adalah membuat percontohan (demonstration plot) di berbagai sektor. Hasil produksi dari percontohan tersebut sebagian dibagikan kepada masyarakat, dan ke depan diharapkan bisa dijual dengan harga murah agar masyarakat terbiasa dan tertarik untuk ikut mengembangkan.
Danrem mengakui, saat ini sebagian masyarakat Papua Tengah masih belum familiar dengan keberadaan dan fungsi Batalyon TP. Bahkan di wilayah pegunungan, masih terdapat penolakan terhadap kehadiran satuan ini. “Yang baru terbentuk sekarang ada di Nabire dan Mimika. Untuk wilayah pegunungan, memang masih banyak penolakan. Ini yang menjadi tantangan kita. Tapi saya berharap ke depan masyarakat bisa memahami bahwa kehadiran Batalyon TP ini murni untuk membantu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Papua Tengah yang sebagian merupakan wilayah rawan, sehingga tidak semua petugas penyuluh lapangan dari dinas terkait bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Dalam konteks inilah, Batalyon TP diharapkan menjadi salah satu solusi. “Papua Tengah ini daerah rawan. Kita pahami juga ada keterbatasan bagi penyuluh-penyuluh lapangan untuk masuk ke pelosok. Maka Batalyon TP ini diharapkan bisa mengisi celah itu dan membantu menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh,”jelasnya. Danrem menggambarkan bahwa selama ini sebagian masyarakat masih memanfaatkan lahan hanya untuk kebutuhan jangka pendek, sekadar untuk makan satu atau dua hari. Ke depan, melalui pendampingan dan pemanfaatan teknologi, diharapkan pola pikir dan pola produksi masyarakat bisa berubah menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.
“Kita di Batalyon TP ini sudah mulai menggunakan teknologi, seperti drone pertanian, sistem hidroponik, dan teknologi lainnya. Kita bandingkan hasil menanam di tanah dengan hidroponik, ternyata hasilnya jauh berbeda. Ini nanti akan kita diskusikan juga dengan para penyuluh dan pemerintah daerah, komoditas apa yang paling cocok untuk tiap wilayah,” paparnya. Menurutnya, pendekatan pembangunan ini tidak bisa disamaratakan antara wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang harus dicarikan solusi spesifik. Di sisi lain, Danrem tidak menampik bahwa sebagai satuan TNI, Batalyon TP juga tetap memiliki fungsi pengamanan. Namun ia menegaskan bahwa peran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Kita ini tentara, memang dilengkapi senjata, dan punya tugas pengamanan. Tapi kita juga adalah teritorial pembangunan. Di Papua Tengah, aspek keamanan dan pembangunan itu tidak bisa dipisahkan. Harus berjalan bersama,” tegasnya.
filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; captureOrientation: 0; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 128;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;HdrStatus: auto;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 45;
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah untuk tidak ragu dan tidak sungkan menerima kehadiran Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah masing-masing. “Saya harapkan ini bisa masuk di hati masyarakat. Ini momen yang sangat baik untuk kita berkolaborasi. Mari sama-sama kita manfaatkan kehadiran Batalyon TP ini untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Danrem. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)