Oleh: Prof. Dr. Ir. Jeffry Yuliyanto Waisapy, S.T., S.H., S.Th., M.M., M.Eng., M.H., Ph.D., DBA. Advokat, Akademisi dan Praktisi Hukum | Kantor Hukum Perisai Keadilan, Jayapura
JAYAPURA, Central Media News – Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menjadi momentum penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya negara dalam memberantas korupsi, khususnya dengan memutus mata rantai keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.
Selama ini, keberhasilan pemberantasan korupsi sering kali diukur berdasarkan jumlah tersangka yang ditangkap, putusan pengadilan, serta lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan. Padahal, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni bagaimana negara mengembalikan aset hasil kejahatan dan memastikan bahwa pelaku tidak lagi menikmati kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum.
Dari perspektif advokat dan akademisi, saya memandang kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah yang patut diapresiasi. Namun, dukungan terhadap pemberantasan korupsi tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada negara.
Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena itu, setiap tindakan penegakan hukum, termasuk perampasan harta kekayaan, wajib tunduk pada konstitusi, asas legalitas, pengawasan pengadilan, prinsip proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Perampasan Aset : Jangan Hanya Menghukum, Tetapi Pulihkan Kerugian
Salah satu persoalan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah belum optimalnya pengembalian aset hasil tindak pidana. Tidak sedikit pelaku yang telah menjalani hukuman pidana, tetapi kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan masih dapat dinikmati melalui berbagai cara, termasuk pengalihan kepemilikan kepada pihak lain.
Di sinilah pentingnya pendekatan asset recovery atau pemulihan aset hasil kejahatan.
Prinsip dasarnya sederhana: tidak seorang pun boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum. Namun, prinsip tersebut tidak boleh berubah menjadi anggapan bahwa setiap orang yang memiliki kekayaan besar otomatis patut dicurigai.
Negara tetap harus membuktikan hubungan hukum antara aset yang hendak dirampas dengan tindak pidana yang menjadi dasar penindakan.
Salah satu mekanisme yang menjadi perhatian adalah non-conviction based forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam keadaan tertentu.
Mekanisme ini dapat menjadi instrumen penting ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau keberadaannya tidak diketahui. Namun, perlu ditegaskan bahwa tanpa putusan pemidanaan bukan berarti tanpa pembuktian dan tanpa proses peradilan.
Setiap perampasan tetap harus didasarkan pada prosedur hukum, pembuktian yang objektif, serta putusan pengadilan yang menjamin hak pihak-pihak terkait.
Dengan demikian, keberhasilan undang-undang ini tidak boleh diukur dari banyaknya aset yang disita, melainkan dari seberapa jauh aset tersebut dapat dipulihkan secara sah, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Kewenangan Negara Harus Dibatasi Konstitusi
Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan kewenangan negara tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Artinya, negara memang memiliki kewenangan untuk mengambil aset yang terbukti berasal dari tindak pidana. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan kecurigaan, asumsi, atau penilaian sepihak aparat penegak hukum.
Ada perbedaan mendasar antara pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset. Pemblokiran dan penyitaan pada prinsipnya merupakan tindakan pengamanan sementara, sedangkan perampasan merupakan tindakan yang berdampak lebih final terhadap hak kepemilikan.
Karena itu, setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, standar pembuktian yang terukur, batas waktu, pengawasan hakim, serta mekanisme keberatan yang efektif.
Jangan sampai seseorang kehilangan akses terhadap rekening, tanah, bangunan, atau aset usaha yang sah hanya karena sedang menjadi objek pemeriksaan.
Negara harus mampu membedakan aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana dengan kekayaan yang diperoleh secara sah.
Kepastian hukum bukanlah penghalang pemberantasan korupsi. Sebaliknya, kepastian hukum merupakan fondasi agar pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Kritik YLBHI dan ICW Tidak Boleh Diabaikan
Dalam negara demokrasi, kritik terhadap suatu undang-undang merupakan bagian penting dari pengawasan publik.
Pandangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset patut menjadi perhatian serius.
Kewenangan negara yang semakin besar harus diikuti dengan sistem pengawasan yang semakin kuat. Tanpa pengawasan yang efektif, instrumen hukum yang awalnya dirancang untuk memberantas kejahatan justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan hak masyarakat.
Demikian pula kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai belum dimasukkannya pengaturan illicit enrichment atau kekayaan yang meningkat secara tidak wajar.
Dari perspektif pemberantasan korupsi, persoalan ini penting dibahas karena praktik korupsi modern sering kali menggunakan transaksi berlapis, perusahaan perantara, nominee, maupun pengalihan kepemilikan untuk menyamarkan asal-usul kekayaan.
Namun, pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar juga harus dirumuskan secara cermat. Jangan sampai seseorang dikriminalisasi hanya karena memiliki kekayaan yang dianggap tidak sebanding dengan penghasilannya tanpa pembuktian unsur tindak pidana yang jelas.
Kritik YLBHI dan ICW seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap pemberantasan korupsi. Justru kritik tersebut menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Transparansi Pembentukan Undang-Undang Menentukan Kepercayaan Publik
Legitimasi sebuah undang-undang tidak hanya ditentukan oleh persetujuan lembaga legislatif dan pemerintah, tetapi juga oleh kualitas proses pembentukannya.
Pasal 22A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.
Partisipasi publik tidak cukup diukur dari jumlah rapat, forum konsultasi, atau kegiatan dengar pendapat yang telah dilaksanakan.
Hal yang lebih penting adalah apakah masyarakat diberikan kesempatan yang memadai untuk mempelajari naskah, menyampaikan keberatan, serta mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang.
Karena itu, pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa naskah final, dokumen pembahasan, serta penjelasan terhadap pasal-pasal penting dapat diakses secara terbuka.
Transparansi bukan ancaman bagi lembaga negara. Justru keterbukaan merupakan modal utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Jangan Sampai Perampasan Aset Menjadi Sumber Korupsi Baru
Hal lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Aset yang tidak dikelola secara profesional berpotensi mengalami penurunan nilai, kerusakan, bahkan menjadi objek penyimpangan baru.
Oleh sebab itu, diperlukan sistem pencatatan digital, penilaian independen, audit berkala, laporan pengelolaan yang transparan, serta pemisahan kewenangan antara aparat yang melakukan penindakan dan lembaga yang bertugas mengelola aset.
Badan pengelola maupun badan pengawas harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan bebas dari benturan kepentingan.
Jangan sampai undang-undang yang dibentuk untuk mengembalikan kekayaan negara justru membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan barang rampasan.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa persetujuan DPR pada 19 November 2026 tidak serta-merta berarti seluruh ketentuan langsung berlaku pada hari yang sama.
Berdasarkan ketentuan waktu pemberlakuan yang diberitakan, terdapat masa transisi 12 bulan sejak pengundangan serta persyaratan pembentukan badan terkait. Oleh karena itu, tanggal pengundangan dan naskah autentik undang-undang harus menjadi rujukan utama dalam menentukan waktu penerapannya.
Dari Tanah Papua: Jangan Abaikan Hak Masyarakat Adat
Sebagai advokat dan akademisi yang berkarya di Tanah Papua, saya memandang terdapat satu aspek penting yang harus mendapat perhatian khusus dalam implementasi Undang-Undang Perampasan Aset, yakni perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
Persoalan tanah di Papua memiliki karakteristik tersendiri. Hak ulayat, kepemilikan komunal, tanah warisan, serta proses administrasi pertanahan sering kali memiliki kompleksitas yang tidak sederhana.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, apabila penelusuran aset menyangkut tanah, bangunan, atau kegiatan usaha yang bersinggungan dengan hak masyarakat adat, aparat penegak hukum wajib melakukan pemeriksaan secara hati-hati.
Perbedaan dokumen kepemilikan, sengketa tanah, atau persoalan administrasi pertanahan tidak boleh serta-merta dianggap sebagai indikasi tindak pidana.
Sebaliknya, klaim hak adat juga tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi transaksi yang terbukti secara sah merupakan hasil tindak pidana.
Negara harus mampu membedakan persoalan hukum perdata, sengketa kepemilikan, persoalan administrasi, dan tindak pidana.
Masyarakat adat, ahli waris, pembeli beriktikad baik, serta pihak ketiga yang memiliki hak sah harus diberikan pemberitahuan, akses terhadap bantuan hukum, kesempatan menghadirkan bukti, dan hak mengajukan keberatan.
Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru mengorbankan masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pendampingan hukum.
Bagi Papua, keadilan tidak boleh hanya hadir dalam rumusan undang-undang, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke kampung-kampung.
Lima Langkah Penting agar UU Perampasan Aset Tidak Menjadi Alat Kesewenang-wenangan
Menurut pandangan saya, terdapat lima hal mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah, DPR, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan undang-undang ini.
Pertama, pemerintah dan DPR harus membuka naskah autentik undang-undang beserta penjelasan setiap norma agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya.
Kedua, Mahkamah Agung bersama aparat penegak hukum perlu menyiapkan pedoman teknis mengenai pembuktian, prosedur perampasan, mekanisme keberatan, serta pemulihan hak apabila tindakan penegakan hukum terbukti tidak sah.
Ketiga, setiap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harus berada dalam pengawasan pengadilan serta memiliki jejak administrasi yang dapat diperiksa secara independen.
Keempat, pengelolaan aset hasil kejahatan wajib dilaksanakan secara transparan, profesional, dan dapat diaudit, dengan memperhatikan pemulihan hak korban serta kepentingan negara sesuai ketentuan hukum.
Kelima, perlindungan hukum terhadap pemilik aset yang beriktikad baik, masyarakat adat, ahli waris, dan kelompok rentan harus menjadi bagian nyata dari pelaksanaan undang-undang.
Apabila dalam implementasinya ditemukan norma yang bertentangan dengan UUD 1945, mekanisme pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi tetap menjadi ruang konstitusional bagi pihak yang memenuhi persyaratan hukum.
Pengawasan publik, kritik akademisi, kontrol parlemen, dan pengujian oleh lembaga peradilan bukanlah hambatan bagi pemberantasan korupsi. Justru mekanisme tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak berjalan tanpa batas.
Penutup: Tegas terhadap Koruptor, Adil terhadap Masyarakat
Pada akhirnya, saya memandang Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara maupun masyarakat.
Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak aset yang berhasil dirampas. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah proses tersebut dilakukan secara sah, apakah hak masyarakat terlindungi, dan apakah hasil pemulihan benar-benar kembali kepada pihak yang berhak.
Negara harus tegas mengejar harta hasil kejahatan, tetapi pada saat yang sama harus berani membatasi kewenangannya sendiri.
Jangan sampai instrumen yang dibentuk untuk menegakkan keadilan justru melahirkan ketidakadilan baru.
Sebagai advokat dan akademisi, saya berpendapat bahwa hukum yang bermartabat bukanlah hukum yang sekadar mampu merampas aset, melainkan hukum yang mampu membuktikan secara objektif bahwa aset tersebut memang layak dirampas berdasarkan ketentuan hukum.
Sebab, pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan kewajiban konstitusional yang harus berjalan beriringan.
Aset hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara dan pihak yang berhak. Namun, hak masyarakat yang tidak bersalah tidak boleh menjadi korban atas nama pemberantasan korupsi”. (**)