Berita Daerah

Sekda Nabire Sentil ASN Malas: Pegawai Rajin Jangan Disamakan dengan yang Tidak Bekerja

Published

on

NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Persoalan kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menjadi sorotan dalam pembukaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap II Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula RRI Nabire, Senin (16/11/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, melalui sambutan Bupati yang dibacakannya, secara tegas mengingatkan agar pegawai yang tidak menjalankan tugas tidak disamakan dengan ASN yang bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab.

Dalam sambutan tersebut, Sekda menyoroti masih perlunya peningkatan kedisiplinan pegawai, mulai dari kehadiran, pelaksanaan apel pagi dan sore, hingga tanggung jawab terhadap pekerjaan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Ia menegaskan, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) harus mempertimbangkan kedisiplinan dan pelaksanaan tugas. ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas maupun tidak menjalankan tanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita harus menghargai orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pegawai yang rajin disamakan dengan pegawai yang malas,” Ujarnya.

Selain persoalan kedisiplinan, Sekda juga mengingatkan para pimpinan OPD agar tidak membiarkan persoalan internal organisasi berlarut-larut. Kepala OPD diminta mengetahui kondisi pegawainya, termasuk mencari tahu penyebab apabila terdapat ASN yang tidak pernah hadir atau tidak melaksanakan pekerjaan.

Evaluasi internal perlu dilakukan secara rutin minimal satu kali setiap bulan. Pelaksanaan apel pagi dan sore juga harus dimanfaatkan sebagai sarana memantau kehadiran sekaligus mengevaluasi perkembangan pekerjaan.

“Jabatan yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan jangan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan,” tegasnya.

Melalui Monev Tahap II ini, jajaran pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengevaluasi realisasi program dan anggaran, tetapi juga membenahi kedisiplinan serta budaya kerja ASN demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Nabire. (*)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *


Trending Now

Exit mobile version