PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIS NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Urbanus Beanal, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Kapiraya. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memediasi sengketa antarwilayah di Tanah Papua, Selasa (25/11/3025) di Kantor DPRP Papua Tengah.
Urbanus menegaskan bahwa konflik Kapiraya menyangkut kepentingan dan keutuhan masyarakat yang berada di perbatasan Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai. Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kehadiran pemerintah provinsi.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah hadir langsung untuk menyelesaikan persoalan Kapiraya sesuai amanat Pasal 70 Otsus Papua. Pemerintah provinsi wajib memastikan agar konflik antarwilayah tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat,” tegas Urbanus Beanal.
Ia juga mendorong Pemprov Papua Tengah untuk segera memfasilitasi pertemuan resmi bersama pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, serta para tokoh adat dari Mimika dan Deiyai, agar penyelesaian batas wilayah Kapiraya dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan data kewilayahan yang diakui negara.
Urbanus berharap langkah cepat pemerintah provinsi dapat memulihkan keamanan dan stabilitas masyarakat di wilayah Kapiraya, sehingga aktivitas sosial dan pemerintahan dapat kembali berjalan baik.
“Keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai konflik batas wilayah mengorbankan kehidupan rakyat,” tegasnya. (Red)