Tipex Ipmado Menuntut Transparansi Kasus Dogiyai Berdarah dan DPRP Segera Bentuk Pansus

​NABIRE, Papua Tengah | News.papuatengah.info – Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam aksi “Dogiyai Berdarah” menggelar unjuk rasa dengan bergerak dari Asrama Dogiyai menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah di Nabire.

Aksi ini digelar guna mendesak pengungkapan fakta serta proses hukum yang transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa Dogiyai Berdarah yang menewaskan lima warga sipil pada 30 Maret hingga 2 April 2026 lalu, sekaligus mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Senin (28/9/2026).

Guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan kondusif, Kepolisian Resor Nabire mengerahkan sekitar 300 personel pengamanan di sepanjang rute massa.

“Seluruh aparat yang bertugas di lapangan diinstruksikan untuk mengedepankan pendekatan humanis serta mematuhi prosedur operasional standar (SOP),” tegas Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu saat mengawal jalannya pengamanan.

​Di hadapan anggota DPRP Papua Tengah, Marius Petege (Tipex) selaku penanggung jawab aksi menyampaikan 11 poin pernyataan sikap massa, yaitu:

(1) menolak segala bentuk pendekatan keamanan bersenjata serta menjadikan rakyat sebagai pihak yang harus dilindungi.
(2) mengecek sejauh mana aspirasi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa Dogiyai telah ditindaklanjuti.
(3) menagih kesepakatan dengan Polda Papua Tengah terkait pengungkapan kasus penembakan lima warga sipil dan Bripda Juventus Edowai.
(4) meminta Komnas HAM Perwakilan Papua segera memublikasikan data hasil investigasi.
(5) meminta kejelasan dan transparansi proses tindak lanjut aspirasi.
(6) menuntut transparansi dari DPRP, Pemprov, dan Polda Papua Tengah.
(7) mempertanyakan hasil nyata dari aspirasi yang sebelumnya telah dijanjikan.
(8) mendorong kepastian hukum dan tindak lanjut aspirasi yang belum diselesaikan.
(9) menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus mengawal aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
(10) meminta ruang dialog terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan pihak terkait,serta
(11) menolak keras pengabaian terhadap aspirasi masyarakat tanpa adanya penjelasan dan informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.

“Aspirasi pelajar dan mahasiswa bersama rakyat Dogiyai yang pernah disampaikan, sudah sampai di mana? Kami meminta kejelasan mengenai proses, tindak lanjut, dan hasilnya,” tegas Marius Petege saat membacakan tuntutan tersebut.

​Aksi unjuk rasa ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan aparat penegak hukum untuk membuka ruang komunikasi yang jujur serta berkeadilan.

Publik berharap transparansi proses hukum serta penuntasan janji pembentukan Pansus oleh DPRP Papua Tengah dapat segera direalisasikan demi memberikan kepastian hukum bagi para korban dan memulihkan rasa aman masyarakat di Kabupaten Dogiyai. (*)