Nabire, Papua Tengah – enagoNews – Menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, isu stabilitas harga dan ketersediaan pangan kembali menjadi perhatian di berbagai daerah. Di Kabupaten Nabire, Pemerintah Kabupaten setempat mengambil langkah antisipatif dengan mengintensifkan pemantauan harga dan stok bahan pangan strategis guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi.
Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Lebaran, terutama untuk komoditas pangan utama yang memiliki kontribusi signifikan terhadap inflasi daerah.
Monitoring dilakukan mulai Kamis (26/2/2026)
Pasar dan Produsen Jadi Fokus Pemantauan
Pemantauan dilakukan di sejumlah pasar tradisional dan sentra produksi pangan, antara lain Pasar Sentral Kalibobo dan Pasar SP1 Bumi Raya. Pemerintah daerah tidak hanya memantau ketersediaan stok, tetapi juga dinamika harga di tingkat pedagang dan distributor.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Viktor Yasor Sawo, mengatakan bahwa pasar tradisional menjadi indikator utama dalam membaca kondisi ketahanan pangan daerah.
“Dari pasar kita bisa melihat secara langsung apakah pasokan mencukupi dan apakah harga masih berada dalam batas yang bisa dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Pengendalian Inflasi Dilakukan Secara Terpadu
Upaya pengendalian harga pangan di Nabire dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Nabire melibatkan Badan Pangan Nasional melalui Tim Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Keamanan Pangan, serta BPKP Provinsi Papua Tengah.
Sinergi ini bertujuan memastikan stabilitas harga tidak hanya dari sisi pasokan, tetapi juga dari aspek tata niaga, mutu, dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
Daging Sapi Masih Menjadi Penyumbang Tekanan Harga
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan pangan di Nabire masih relatif aman. Namun demikian, beberapa komoditas tercatat mengalami tekanan harga, terutama daging sapi, bawang merah, dan telur ayam ras.
Harga daging sapi di Nabire saat ini masih berada di kisaran Rp200 ribu per kilogram, di atas harga acuan pembelian pemerintah pusat. Kondisi ini menjadikan daging sapi sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian khusus.
Distribusi Daging Beku Jadi Solusi Jangka Pendek
Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah mendorong penambahan pasokan daging sapi dari luar daerah. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan.
Berdasarkan perhitungan Dinas Ketahanan Pangan, kebutuhan daging sapi di Kabupaten Nabire selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri diperkirakan mencapai 46 ton untuk dua bulan, yakni Maret dan April.
Daging sapi yang akan didatangkan berupa daging beku eks-impor dari Australia, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pemerintah memastikan kualitas serta keamanan pangan produk tersebut sesuai standar nasional.
Stabilitas Harga untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat
Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar pada 23 Februari lalu, kondisi inflasi di Kabupaten Nabire secara umum masih dalam kategori stabil. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat tingginya sensitivitas harga pangan terhadap momentum keagamaan.
Pemerintah daerah menilai bahwa stabilitas harga pangan menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah, di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran.
Pemantauan Berlanjut Hingga Pasca Lebaran
Pemantauan harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Nabire tidak hanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tetapi juga akan berlanjut hingga pasca Lebaran. Hal ini mempertimbangkan kebutuhan pangan lanjutan untuk berbagai aktivitas sosial dan ekonomi setelah Idul Fitri.
Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah-langkah pengendalian yang dilakukan dapat menjaga ketersediaan pangan tetap aman, harga tetap terkendali, dan inflasi daerah tetap berada dalam batas yang ditetapkan. (Red)
