Nabire, Papua Tengah-enagoNews– – Bupati Nabire menyampaikan sejumlah penegasan penting dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyoroti pentingnya profesionalisme, koordinasi, serta pemerataan kesempatan jabatan, khususnya bagi putra-putri daerah Papua.
Bupati mengungkapkan bahwa pelantikan pejabat eselon III sempat ditunda untuk dilakukan penataan ulang. Ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah yang baru dilantik agar proses pelantikan lanjutan dapat dilaksanakan pada pekan berikutnya, mencakup eselon III dan eselon IV. “Koordinasi harus diperkuat, terutama dengan Sekretaris Daerah. Minggu depan kita jadwalkan pelantikan kembali, sehingga semua proses berjalan lebih tertib dan terarah,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menekankan pentingnya pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kerja sama antara pimpinan, sekretaris, kepala bidang, hingga staf. Dalam perspektif kepemimpinan, Bupati menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak harus menjadi sosok yang paling pintar, melainkan harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan menyatukan tim kerja. “Pemimpin cukup pandai membaca situasi dan mengelola organisasi. Sementara tenaga-tenaga yang pintar dapat ditempatkan sebagai pendukung, seperti sekretaris dan staf teknis,” ujarnya. Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara profesional di kantor dan tidak mencampurkan urusan pekerjaan dengan kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap kepala OPD sebagai pengguna anggaran harus bertanggung jawab penuh terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan di instansinya masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan aspirasi terkait proses pengangkatan pejabat struktural di Kabupaten Nabire. Ditekankan agar pengangkatan jabatan, khususnya kepala seksi dan kepala bidang, mempertimbangkan masa kerja, kepangkatan, serta memberikan prioritas kepada ASN yang telah berstatus PNS, bukan CPNS. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan terhadap keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam jabatan strategis, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini dinilai penting untuk menghindari kecemburuan sosial serta memastikan pemerataan kesempatan bagi putra daerah. “Jabatan-jabatan strategis, khususnya yang mengelola dana Otsus, diharapkan dapat diisi oleh orang asli Papua, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua,” ungkapnya. Bupati juga menyoroti peran strategis Kabupaten Nabire sebagai pusat pelayanan di wilayah Papua Tengah. Ia menyebutkan bahwa Nabire menjadi pusat administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi beberapa kabupaten di wilayah pegunungan yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. “Kinerja kita di Nabire akan dinilai oleh daerah lain. Karena itu, pelayanan publik harus benar-benar maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD untuk menjaga kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran serta meningkatkan sinergi antarunit kerja. Bupati juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelantikan yang dinilai belum berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa ke depan tidak akan ada lagi pengangkatan pejabat dengan status pelaksana tugas (Plt), melainkan seluruh jabatan akan diisi secara definitif berdasarkan pertimbangan kinerja. “Penempatan jabatan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh. Ini bukan orang baru, tetapi hasil rotasi berdasarkan kinerja,” jelasnya. Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Ia berharap setiap kekurangan yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. “Selamat kepada pejabat yang dilantik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh demi pelayanan kepada masyarakat. Kita perbaiki bersama kekurangan yang ada untuk kinerja yang lebih baik ke depan,” tutupnya. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)