“Kepala Bapperida ” Lelang Tepat Waktu dan Kinerja OPD Jadi Kunci Menekan SiLPA di Nabire”
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Diruang kerjanya, Kamis (18/6/2026), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire, H. Dr. Mukayat, M.Pd., M.Si., M.Sc., menjelaskan bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) merupakan sisa anggaran tahun sebelumnya yang belum terserap secara maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Menurutnya, SiLPA muncul ketika anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD tidak dapat direalisasikan hingga mencapai 100 persen pada akhir tahun anggaran.
“SiLPA itu adalah sisa anggaran tahun lalu yang belum terserap. Artinya ada kegiatan atau pekerjaan yang sudah dianggarkan, tetapi realisasinya belum mencapai seratus persen,” ujar Dr. Mukayat.
SiLPA Besar Bukan Berarti Prestasi
Mukayat menegaskan bahwa besarnya nilai SiLPA tidak selalu menjadi indikator yang baik bagi pemerintah daerah. Justru sebaliknya, semakin besar SiLPA menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih rendah.
Advertisement
“Kalau SiLPA semakin besar berarti kinerjanya semakin rendah. Sebaliknya, jika SiLPA semakin kecil maka kinerja pemerintah daerah semakin baik karena anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD dapat direalisasikan secara optimal,” jelasnya.
Menurutnya, tujuan utama penyusunan APBD adalah agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Penyebab Utama Terjadinya SiLPA
Mukayat menyebutkan bahwa salah satu penyebab terbesar munculnya SiLPA adalah keterlambatan proses lelang pekerjaan fisik.
Ketika proses pengadaan terlambat, maka pelaksanaan pekerjaan juga ikut mundur. Akibatnya, proyek yang seharusnya selesai dalam tahun anggaran berjalan terpaksa ditunda ke tahun berikutnya.
“Kalau lelang terlambat, otomatis pekerjaan juga terlambat. Akhirnya kegiatan yang seharusnya selesai tahun ini harus dilanjutkan pada tahun berikutnya dan menimbulkan SiLPA,” katanya.
Selain keterlambatan lelang, SiLPA juga dapat terjadi karena lambatnya pelaksanaan kegiatan nonfisik, penundaan program, hingga berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Dana SiLPA Tidak Langsung Dapat Digunakan
Advertisement
Mukayat menjelaskan bahwa dana SiLPA tidak serta-merta dapat digunakan kembali pada awal tahun anggaran berikutnya.
Menurutnya, penggunaan SiLPA harus melalui mekanisme dan tahapan yang diatur dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Misalnya SiLPA tahun 2025, tidak bisa langsung digunakan dalam APBD Induk tahun 2026. Dana tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah melalui proses pemeriksaan dan biasanya masuk dalam APBD Perubahan,” terangnya.
Tidak Ada Daerah dengan SiLPA Nol Rupiah
Meski pemerintah daerah berupaya meminimalkan SiLPA, Mukayat mengakui bahwa hampir tidak ada daerah yang mampu mencapai SiLPA nol rupiah.
Menurutnya, dalam setiap pelaksanaan pembangunan selalu terdapat sisa anggaran, baik karena efisiensi pelaksanaan pekerjaan maupun selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
“Tidak ada daerah yang SiLPA-nya benar-benar nol rupiah. Daerah sebesar Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur pun pasti memiliki SiLPA. Karena dalam setiap pembangunan pasti ada sisa anggaran,” ujarnya.
Ia mencontohkan, suatu proyek yang dianggarkan sebesar Rp100 miliar belum tentu menghabiskan seluruh nilai anggaran tersebut. Jika realisasi pembayaran lebih rendah dari pagu yang tersedia, maka selisihnya akan menjadi bagian dari SiLPA.
Advertisement
Strategi Menekan SiLPA di Kabupaten Nabire
Untuk mengurangi potensi SiLPA, Mukayat mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan kegiatan.
Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
Melaksanakan Lelang Tepat Waktu
Proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan lebih awal agar pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
“Kalau anggaran tahun 2026, proses lelang sebenarnya bisa dilakukan sejak Desember 2025. Jangan menunggu sampai bulan April atau Mei karena waktunya akan semakin sempit,” katanya.
Menjalankan Kegiatan Sesuai Jadwal
Seluruh kegiatan fisik maupun nonfisik harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Penundaan pelaksanaan kegiatan berpotensi menyebabkan target tidak tercapai dan akhirnya menimbulkan SiLPA.
Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi
Apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaan program, OPD diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan sehingga solusi dapat segera ditemukan sebelum berdampak pada realisasi anggaran.
Meningkatkan Kinerja OPD
Menurut Mukayat, besarnya SiLPA sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja masing-masing perangkat daerah.
Karena itu, setiap OPD harus meningkatkan disiplin dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Perencanaan dan Implementasi Menjadi Kunci
Di akhir keterangannya, Mukayat menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan implementasi program.
Advertisement
Ia berharap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire dapat bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur sehingga realisasi pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan menunda dari sisi perencanaan dan jangan menunda dari sisi implementasi. Semakin baik kinerja perangkat daerah, maka semakin kecil SiLPA yang dihasilkan,” pungkasnya. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menggelar On the Job Training (OJT) Program Kusta, Filariasis, Hepatitis, dan ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deiyai pada Rabu (5/8/2026).
Pelatihan berbasis tempat kerja yang melibatkan pengelola program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai serta seluruh Puskesmas setempat ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga kesehatan dalam surveilans, penemuan kasus secara dini, tata laksana pasien, hingga perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan dasar.
Kegiatan teknis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata mewujudkan visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan mutu sumber daya manusia kesehatan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Isak Waine, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi garda terdepan fasilitas kesehatan. “Melalui OJT ini, kami berkomitmen meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar, utamanya dalam memperkuat deteksi dini serta menghapus stigma penyakit kusta di tengah masyarakat,” ujar Isak Waine.
Melalui sinergi yang makin kokoh antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh Puskesmas, kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengendalian penyakit menular dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deiyai secara berkelanjutan. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).
Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.
Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.
“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.
Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.
“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)
PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA – Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo). Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.
Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.
Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.
Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB. “Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi. Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.
Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)