Connect with us

Berita Nabire

Kejari Nabire Tetapkan 2 Tersangka yang Rugikan Negara Hampir 900 Juta

Published

on

NABIRE-enagonews- Setelah melalui perjalanan proses cukup panjang akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire menetapkan 2 (dua) tersangka Kasus Perjalanan Dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Kabupaten (DPRK) Nabire.
Penetapan 2 tersangka itu bertepatan dengan Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-80.

Penetapan 2 tersangka disampaikan Kepada Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire dalam jumpa pers, Senin (8/9/2025) Moh. Harun Sunadi, S.E., SH., M.H., didampingi Kasi Pidsus Chrispo Simanjuntak, S.H dan Kasi Intel Pirly Momongan, S.H. dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPRK Nabire Tahun Anggaran 2023.

Kajari Nabire mengatakan bahwa Kejari Nabire berkomitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
“Pada hari ini, Senin, 8 September 2025, Kejaksaan Negeri Nabire menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2023,” ujar Kajari.

Terang Moh.Harun kedua tersangka, yaitu:
Pertama, DK selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pelaksana Perjalanan Dinas.
Kedua, AG selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sekaligus Pelaksana Perjalanan Dinas.

Dikatakan Kajari, penetapan 2 tersangka itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi, penelitian dokumen, dan hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPKP Papua Tengah. “Dari hasil tersebut, penyidik memperoleh fakta hukum adanya perbuatan melawan hukum dengan niat jahat oleh kedua tersangka yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp896.474.450,00,” jelas Kajari.

Kajari menerangkan perkara ini terkait dengan perjalanan dinas Bimbingan Teknis di Batam pada tahun 2023.
“Perjalanan dinas ini melibatkan 39 orang, terdiri dari 25 anggota DPRD Nabire, 8 pegawai bagian persidangan, dan 6 staf bagian keuangan, dengan total anggaran senilai Rp2.039.813.860,00. Dari kegiatan tersebut, terungkap adanya praktik manipulasi yang menyebabkan kerugian negara hampir sembilan ratus juta rupiah,” tuturnya.

Kajari Nabire secara rinci menyampaikan peran masing-masing tersangka.
Peran tersangka DK adalah menandatangani surat perintah perjalanan dinas yang sengaja dikosongkan tanggal pelaksanaannya agar dapat dimanipulasi, mengetahui adanya manipulasi dokumen pertanggungjawaban seperti bill hotel, boarding pass, dan tiket pesawat fiktif namun tetap menandatangani surat perintah membayar. Dari perbuatannya, DK menerima keuntungan sebesar Rp39.298.000,00,-.
Sementara itu, peran AG sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak kalah penting.
AG mengetahui adanya manipulasi dokumen pertanggungjawaban, namun tetap menandatangani verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dana. Dari perbuatannya, AG menerima uang sebesar Rp32.500.000,00,-.

Advertisement

Sementara modus operandi yang dilakukan, pertama, adanya tiket pesawat dan boarding pass fiktif untuk 7 orang yang tidak berangkat namun tetap menerima uang perjalanan.
Kedua, terdapat 32 boarding pass palsu untuk penerbangan pulang Batam–Nabire guna memanipulasi lama perjalanan sehingga peserta mendapat uang harian lebih besar.
Ketiga, 39 bill hotel fiktif, padahal seluruh biaya penginapan telah ditanggung fasilitator kegiatan, namun dana penginapan tetap dicairkan dan dibagi-bagikan.
Keempat, adanya mark up harga tiket pesawat jauh di atas harga sebenarnya.

Menurut Kajari Nabire, penanganan kasus ini bukan soal penegakan hukum semata tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan hadir untuk melindungi uang rakyat,” tegasnya.
“Di Hari Kejaksaan RI ke-80, kami ingin menunjukkan keseriusan Kejaksaan Negeri Nabire untuk terus bekerja profesional, transparan, dan tegas dalam memberantas tindak pidana korupsi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, perkara ini akan terus dikawal hingga tahap penuntutan.
“Kami pastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi siapapun yang berani merugikan keuangan negara,” pungkasnya.

Dengan pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Negeri Nabire kembali menegaskan peran strategisnya dalam menjaga integritas keuangan negara, khususnya di wilayah Papua Tengah. Momentum Hari Kejaksaan RI ke-80 semakin bermakna dengan capaian ini, sekaligus menjadi pesan moral bahwa korupsi tidak akan pernah ditoleransi. (Red)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Daerah

Menuju Kepengurusan Definitif, Asprov PSSI Papua Tengah Siap Gelar Musda di Nabire

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –
Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Papua Tengah bersiap menggelar musyawarah daerah guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan definitif sebelum tenggat waktu Agustus 2026 yang ditetapkan PSSI Pusat. Langkah ini diambil usai jajaran pengurus Asprov PSSI Papua Tengah menghadiri Kongres Biasa PSSI di Jakarta yang dibuka langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Senin (3/8/2026).

Musda tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh PSSI Pusat di Nabire serta mengundang seluruh pengurus Asosiasi Kabupaten (Askab) dari delapan kabupaten se-Papua Tengah demi memastikan legitimasi tata kelola organisasi di daerah.

Ketua Harian Asprov PSSI Papua Tengah, yang juga merupakan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa konsolidasi ini krusial mengingat status kepengurusan daerah masih dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) sejak 2022. Selain penataan struktur organisasi, Asprov Papua Tengah juga memfokuskan agenda pada pembinaan usia dini melalui rencana pembentukan Sekolah Sepak Bola (SSB) terstruktur serta persiapan kompetisi Liga 4 zona daerah.

“Papua adalah gudangnya pemain sepak bola, namun selama ini kita belum memiliki SSB yang terstruktur sesuai jenjang usia. Inilah mimpi besar kita: ke depan di Papua Tengah pun berdiri SSB khusus yang membina bakat sejak dini,” ujar Deinas Geley.

Restrukturisasi di tingkat daerah ini sejalan dengan kebijakan PSSI Pusat yang menjadwalkan pemilihan ketua Asprov secara serentak pada Oktober hingga November 2026, sebelum berlanjut ke Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2027–2031 pada Juli 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dalam proses transisi kepemimpinan daerah tersebut untuk menyelaraskan program kerja nasional.

“Sesuai dengan statuta, kami sudah menyepakati bahwa pemilihan Ketua Asprov PSSI akan dilakukan secara terbuka,” tegas Erick usai memimpin kongres. (Red)

Advertisement
Continue Reading

Berita Daerah

DENZIPUR 12/OHH Laksanakan Assessment Proyeksi Personel Satgas MONUSCO, Siapkan Prajurit Profesional untuk Misi Perdamaian PBB

Published

on



PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS –
Dalam upaya menyiapkan prajurit yang profesional, tangguh, dan siap mengemban tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia, Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 12/OHH melaksanakan kegiatan assessment proyeksi personel Satgas MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).
Kegiatan assessment ini merupakan bagian dari tahapan seleksi yang dilaksanakan secara menyeluruh guna memastikan setiap personel yang diproyeksikan mengikuti penugasan internasional memiliki kemampuan, integritas, serta kesiapan yang sesuai dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui proses seleksi yang objektif dan transparan, Denzipur 12/OHH berkomitmen menghadirkan prajurit terbaik untuk mendukung misi perdamaian dunia.


Dalam pelaksanaannya, assessment mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari kemampuan fisik, kesehatan jasmani dan rohani, kesiapan mental, pengetahuan umum, keterampilan teknis kecabangan zeni, kemampuan berbahasa Inggris, hingga kelengkapan administrasi. Seluruh tahapan tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan personel yang akan diusulkan mengikuti Satgas MONUSCO.


Selain menguji kemampuan individu, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur kesiapan prajurit dalam menghadapi tantangan penugasan di wilayah operasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan penugasan di dalam negeri. Personel dituntut memiliki disiplin tinggi, kemampuan beradaptasi, kerja sama tim yang baik, serta profesionalisme dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan.


Komandan Denzipur 12/OHH menegaskan bahwa setiap personel harus mengikuti seluruh rangkaian assessment dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi kesehatan, meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis, serta terus mengembangkan kompetensi agar mampu bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan PBB.
“Setiap prajurit harus mempersiapkan diri secara maksimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun kemampuan profesional. Penugasan dalam misi perdamaian dunia merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab,” tegasnya.


Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang secara konsisten berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pengiriman berbagai satuan, termasuk unsur Kompi Zeni (Kizi), yang memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan dan jembatan, pembukaan akses mobilitas pasukan, pembangunan fasilitas pendukung, serta berbagai pekerjaan rekayasa teknik lainnya di daerah misi.
Keikutsertaan prajurit TNI dalam Satgas MONUSCO tidak hanya menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, tetapi juga menjadi ajang untuk menunjukkan profesionalisme, kemampuan, dan citra positif TNI di mata masyarakat internasional.


Melalui pelaksanaan assessment ini, Denzipur 12/OHH berharap dapat menghasilkan personel terbaik yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian tinggi sehingga mampu mengemban tugas dengan baik serta mengharumkan nama TNI dan Republik Indonesia dalam setiap pelaksanaan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red)

Continue Reading

Berita Daerah

Bangkit Papua Tengah Resmi Diluncurkan, Gubernur Meki Nawipa Canangkan Gerakan Terpadu Percepat Penurunan Kemiskinan dan Stunting

Published

on


PAPUA TENGAH, CENTRAL MEDIA NEWS – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi meluncurkan Program Bangkit Papua Tengah (Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh) sebagai salah satu program prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial masyarakat. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa (21/7/2026).


Program ini diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumule, pimpinan OPD, Forkopimda, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Tengah, serta perwakilan empat pemerintah kabupaten yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program.
Peluncuran Ditandai Penandatanganan Komitmen Bersama


Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan empat pemerintah kabupaten yang menjadi pilot project, yaitu:
Kabupaten Paniai
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Puncak Jaya
Sebagai simbol dimulainya implementasi program, Gubernur Meki Nawipa juga menyerahkan bantuan kepada empat perwakilan masyarakat dari kabupaten tersebut.


Program Bangkit merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, yang dirancang sebagai gerakan pembangunan terpadu dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting.
Kepala Bapperida: Bangkit Menjadi Gerakan Pembangunan Terpadu


Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa peluncuran Program Bangkit merupakan momentum dimulainya implementasi resmi program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Tengah.
Menurutnya, Program Bangkit hadir sebagai gerakan pembangunan terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa tujuan utama dari pelaksanaan program tersebut, di antaranya:
Memperkenalkan Program Bangkit Papua Tengah kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Menyampaikan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam bidang perlindungan sosial dan pembangunan sumber daya manusia.
Membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.
Menyerahkan dan memanfaatkan data terpadu sebagai dasar penyaluran manfaat program agar tepat sasaran.
Eliezer menegaskan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama keberhasilan Program Bangkit.
“Kami berharap melalui pelaksanaan launching Program Bangkit Papua Tengah ini akan semakin memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program, termasuk Pemerintah Australia sebagai salah satu mitra pembangunan.
Gubernur : Bangkit Hadir Menjawab Tantangan Kemiskinan dan Stunting


Dalam sambutannya, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan Program Bangkit lahir sebagai jawaban atas berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Papua Tengah, terutama tingginya angka stunting dan kemiskinan.
Menurutnya, berdasarkan data yang tersedia saat ini, angka stunting di Papua Tengah mencapai sekitar 32,5 persen, sementara angka kemiskinan berada di kisaran 28,9 persen.
Meski demikian, ia menilai pemerintah masih membutuhkan data yang lebih akurat sehingga seluruh kebijakan benar-benar tepat sasaran.
“Dengan Program Bangkit ini saya berharap kita semua membantu menghadirkan data yang benar. Kita harus tahu angka kemiskinan, angka stunting, angka kematian, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat.”
Data Akurat Menjadi Kunci Pembangunan


Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara pasti kondisi masyarakat, mulai dari tingkat kesejahteraan keluarga, pendapatan masyarakat hingga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau pemerintah ingin berhasil, maka harus tahu angkanya. Dari situ kita bisa mengukur apakah daerah ini maju atau belum.”
Program Strategis Gubernur Papua Tengah
Meki Nawipa menegaskan bahwa Program Bangkit telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga keberlanjutannya telah dipersiapkan sejak awal.
Ia menyebut Bangkit sebagai Program Strategis Gubernur Papua Tengah, yang akan terus dijalankan selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur.
Program tersebut juga merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk Pemerintah Australia.
Dimulai di Empat Kabupaten, Bertambah Menjadi Delapan Tahun Depan


Pada tahap awal, Program Bangkit akan dilaksanakan di empat kabupaten, yaitu:
Paniai
Dogiyai
Intan Jaya
Puncak Jaya
Keempat daerah tersebut dipilih sebagai lokasi percontohan (pilot project).
Gubernur menargetkan pada tahun berikutnya program akan diperluas ke empat kabupaten lainnya sehingga seluruh wilayah Papua Tengah secara bertahap memperoleh manfaat Program Bangkit.
Anak Usia 0–4 Tahun Menjadi Prioritas


Salah satu fokus utama Program Bangkit adalah perlindungan bagi anak usia dini.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membiayai berbagai kebutuhan pelayanan bagi anak sejak lahir hingga usia empat tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi Papua Tengah sejak dini.
Namun demikian, Gubernur menegaskan keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten.
Ia meminta seluruh bupati menyiapkan dukungan operasional di daerah masing-masing sehingga implementasi program dapat berjalan secara optimal.
Bantuan Tunai Meningkat Menjadi Rp350 Ribu per Bulan
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa bantuan yang sebelumnya diterima masyarakat sebesar Rp200 ribu per bulan kini ditingkatkan menjadi Rp350 ribu per bulan.
Peningkatan tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat.
Komitmen Besar pada Pendidikan
Selain Program Bangkit, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus memperkuat sektor pendidikan melalui berbagai program beasiswa.
Gubernur mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah telah membiayai:
550 mahasiswa Papua Tengah melalui program beasiswa pemerintah provinsi.
58.920 siswa SMP dan SMA melalui program pendidikan daerah.
Selain itu, melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebanyak 2.444 pelajar di lima kabupaten juga menerima bantuan pendidikan, dengan rincian:
Kabupaten Nabire : 1.010 siswa
Kabupaten Mimika : 700 siswa
Kabupaten Paniai : 448 siswa
Kabupaten Puncak Jaya : 171 siswa
Kabupaten Dogiyai : 151 siswa
Menurut Gubernur, komitmen tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Di akhir sambutannya, Gubernur kembali mengingatkan pentingnya pendataan yang valid.
Ia menilai masih terdapat data yang belum akurat sehingga berpotensi menghambat penyaluran berbagai bantuan pemerintah.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan aparat kampung untuk bersama-sama memperbaiki sistem pendataan agar seluruh program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kalau datanya benar, maka semua program pemerintah bisa tepat sasaran. Kita punya anggaran, kita punya niat membantu masyarakat, tetapi semua harus didukung dengan data yang valid,” tegasnya.
Bangkit Menjadi Tonggak Baru Pembangunan Papua Tengah


Peluncuran Program Bangkit Papua Tengah menjadi langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, serta masyarakat, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mewujudkan generasi Papua Tengah yang sehat, tangguh, inklusif, dan sejahtera. (Red)

Continue Reading

Trending