NABIRE, CENTRAL MEDIA NEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire mengapresiasi jajaran Kepolisian Resor (Polres) Nabire atas upaya pemberantasan narkotika di ibu kota Provinsi Papua Tengah tersebut. Apresiasi itu disampaikan seusai pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 167,85 Gram yang dipimpin langsung oleh Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu di halaman Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Nabire, serta dihadiri perwakilan Pengadilan Negeri Nabire, Kamis (19/11/2026).
Kepala Subseksi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Nabire, Brema S. Ginting, menilai penanganan perkara narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah dan Polres Nabire membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan. Ia mengungkapkan bahwa penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus narkotika di Nabire terbilang cukup banyak, dengan jalur masuk yang umumnya melalui angkutan laut.
”Antara kejaksaan dan Polri terjalin sinergi yang kuat dalam penanganan narkotika. Sejak tahap penyelidikan hingga penyidikan, kami terus bekerja sama untuk menanggulangi peredarannya, melakukan pencegahan, hingga menangani dampak apabila sudah terjadi penyalahgunaan narkoba,” ujar Brema Ginting.
Brema menambahkan, tingginya kapasitas penumpang kapal dan celah pengawasan berpotensi membuat barang ilegal lebih mudah masuk ke Nabire melalui jalur laut. Oleh karena itu, pihaknya berharap koordinasi lintas instansi dapat diperkuat, termasuk dukungan fasilitas dan peralatan deteksi bagi petugas di pelabuhan, seperti Pelabuhan Samabusa, agar pengawasan jalur laut, udara, dan darat di ibu kota Provinsi Papua Tengah berjalan lebih ketat serta menekan angka kejahatan.
Selain pengetatan pengawasan, peran keluarga, orang tua, pelajar, dan generasi muda dinilai krusial untuk saling mengawasi, melaporkan indikasi penyalahgunaan, serta menjauhi narkoba yang dapat merusak masa depan.
“Belakangan ini kami menerima cukup banyak SPDP terkait narkotika. Umumnya, jalur masuk ke Nabire lebih banyak melalui laut menggunakan kapal. Bisa jadi karena pengawasan yang belum sepenuhnya ketat atau kapasitas penumpang kapal yang besar sehingga ada celah di luar pengawasan, yang membuat barang lebih mudah masuk lewat jalur laut,” pungkas Brema. (*)