Inspektorat Nabire Perkuat Tata Kelola Dana Kampung Lewat Program Kawal Kampung

NABIRE, PAPUA TENGAH–enagoaNews – Inspektorat Kabupaten Nabire meluncurkan program Kolaborasi Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Pemerintah Kampung (Kawal Kampung) sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan kampung dan mendorong pengelolaan dana kampung yang lebih akuntabel, transparan, serta bebas dari penyimpangan.

Peluncuran program yang merupakan proyek perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026 tersebut berlangsung di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Jumat (17/7). Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, kepala kampung, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire, Obeth Kareth, S.Sos., menjelaskan, program Kawal Kampung lahir sebagai tindak lanjut arahan Bupati Nabire untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kampung. Pada tahap awal, enam kampung di Distrik Nabire dan Distrik Nabire Barat dipilih sebagai lokasi percontohan sebelum diterapkan secara bertahap di seluruh kampung.

Menurut Obeth, Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan mulai dari proses perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan sejak dini.
Ia menambahkan, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi berbagai pihak, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), pemerintah distrik, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta aparat penegak hukum.

Sementara itu, Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari mengapresiasi inovasi yang digagas Inspektorat. Menurutnya, pengawasan terhadap pemerintah kampung harus dilakukan dengan pendekatan pembinaan agar aparatur kampung semakin memahami tata kelola pemerintahan yang baik.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola keuangan negara, disertai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah kampung, masyarakat, APIP, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam membangun budaya integritas dan mencegah praktik korupsi.
Peluncuran program Kawal Kampung ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk dukungan seluruh pemangku kepentingan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan kampung di Kabupaten Nabire. Program ini juga akan dipresentasikan dalam seminar proyek perubahan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar. (Red)